Kasus Lubang Tambang, KSP Panggil 2 Menteri dan Pemda

"Presiden Joko Widodo telah dua kali mengunjungi Kalimantan Timur dan, langsung memantau kasus lubang bekas tambang."

KBR, Jakarta - Pihak Kantor Staf Kepresidenan (KSP) bakal memanggil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said untuk menindaklanjuti pengaduan koalisi LSM lingkungan terkait ratusan lubang tambang di Kalimantan Timur yang belum direklamasi. Pasalnya, lubang yang menganga itu sudah mengakibatkan 24 korban jiwa.

Itu sebab, menurut Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas KSP Yanuar Nugroho, kasus ini harus segera ditindaklanjuti lantaran dinilai sudah mengkhawatirkan.

"Saya kira, kasus ini memang msalah sudah seharusnya untuk ditangani pemerintah. Kami sendiri dari kedeputian II, akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait khusunya KLHK dan ESDM," ujarnya kepada wartawan di Kantor Staf Kepresidenan.

Selain itu, pihaknya juga bakal memanggil pemerintah daerah untuk membahas izin dan pengawasan terhadap perusahaan tambang.

"Kami juga mungkin akan melibatkan kementerian dan lembaga lain. Sebab, lisensi ini kan diberikan oleh Pemda, sedangkan pengawasannya di ESDM. Arahnya akan ke sana. Yang pasti masukan dari kawan-kawan soal lima rekomendasi itu cukup bagus," ujarnya.

Apabila dalam pertemuan tersebut ditemukan indikasi kelalaian, ia memastikan bakal langsung membahas sanksi bagi perusahaan terkait. Baik kelalaian tersebut disengaja, ataupun tidak. Untuk menyelesaian akar permasalahan, lanjut Yanuar, pihaknya juga akan memasukkan data tambahan dari Koalisi LSM.

"Tentu soal penambangan bukan hanya hasil ekonomi yang kami bicarakan, tapi ini juga hal ini merupakan hal yang patut disesalkan. Bahkan sudah ada angka terakhir 24 korban jatuh. Satu nyawa itu sangat berharga. Dengan jumlah itu, memang harus segera dilakukan tindakan," ujarnya.

Presiden Pantau Langsung Kasus Lubang Tambang

Untuk mengawal kasus ini, Yanuar pun menambahkan, tak menutup kemungkinan akan langsung menurunkan tim khusus ke lokasi kejadian. Sehingga, didapatkan perbandingan antara data dengan fakta di lapangan.

"Tentu detailnya akan dibicarakan, tapi saya rasa perlu ke sana. Karena itu lintas kementerian jadi detailnya harus dibicarakan. Yang pasti Presiden sendiri sudah dua kali ke Kaltim dan telah mendapatkan arahan langsung, terutama soal kasus ini," kata Yanura.

Sebelumnya, Sejumlah organisasi lingkungan hari ini (Selasa, 17/5) mengadukan ratusan lubang tambang di Kalimantan Timur ke Kantor Staf Kepresidenan. Di Kalimantan Timur, khususnya Samarinda tercatat masih ada 232 lubang tambang yang belum direklamasi.

Juru Bicara Walhi, Khalisah Halid mengatakan, belum ada langkah tegas pemerintah daerah terhadap perusahaan tambang yang lalai mereklamasi. Padahal perusahaan berkewajiban menutup lubang bekas tambang. Kondisi tersebut mengakibatkan jatuhnya puluhan korban yang merupakan warga sekitar area tambang, termasuk anak-anak.

Maka, agar tak ada lagi korban akibat lubang bekas tambang, koalisi aktivis lingkungan ini merekomendasikan lima hal. Antara lain tindakan pencegahan, penindakan hukum, evaluasi izin dan pencabutan, pemulihan lingkungan dan rehabilitasi korban.



Editor: Nurika Manan

• lubang bekas tambang
• Kantor Staf Presiden
• Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho
• kalimantan timur
• walhi kaltim
• Jatam
• korban lubang tambang
• samarinda