Angkasa Pura I Kejar Target Operasional Bandara Baru di Kulon Progo

"Operasional bandara baru rencananya tahun 2019..."

Kamis, 06 Okt 2016 21:08 WIB

Warga terdampak pembangunan bandara di Kulon Progo, tuntut kompensasi, Kamis (15/9) (Foto: Antara)


KBR, Yogyakarta- PT Angkasa Pura I menargetkan peletakan batu pertama atau ground breaking pembangunan bandara baru New International Yogyakarta Airport (NIYA) pada November tahun ini. Bandara baru di Temon Kulon Progo tersebut diharapkan mulai beroperasi tahun 2019.

Guna mencapai target tersebut, Angkasa Pura I mempercepat proses pembayaran ganti rugi lahan dan relokasi warga terdampak. Seluruh proses pembayaran dipatok selesai akhir Oktober tahun ini.

Pimpinan proyek (pimpro) pembangunan R Sujiastono didampingi Corporate Secretary PT Angkasa Pura I Israwadi seusai melaporkan perkembangan proyek bandara pada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kepatihan mengatakan langkah percepatan ditempuh karena tenggat waktu operasional bandara baru tinggal  3 tahun lagi.

"Operasional bandara baru rencananya tahun 2019, ini tinggal tersisa 3 tahun. Kita bukan mengembangkan bandara yang sudah ada tetapi membangun bandara baru dengan semua fasilitas baru. Pembangunan itu memerlukan lahan yang sudah siap. Lahan kaitannya dengan proses pengadaan," kata R Sujiastono, Kamis (6/10 /2016).

Guna mendukung percepatan proyek bandara, PT Angkasa Pura I meminta Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY bekerja cepat menyelesaikan proses pembayaran kepada warga terdampak.

"Ground breaking November tahun ini, setelah kami terima hasil dari BPN. Selesai pembayaran diharapkan akhir Oktober. Tapi syaratnya masyarakat harus menyiapkan berkas administrasi dengan lengkap agar proses pembayaran lancar, " lanjutnya.

PT Angkasa Pura I juga berharap tidak ada lagi gugatan yang muncul di Pengadilan Negeri Wates karena tidak memenuhi kaidah legal formal.

"Pihak-pihak seperti petambak itu ya jangan menuntut terus, kan sudah diproses pengadilan, kasasi. Kalau menuntut terus mengganggu proses percepatan, " ujarnya. 

Editor: Dimas Rizky

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Yusril Fokus Gugat Presidential Threshold ke MK

  • Presiden Minta OJK Berkontribusi Pada Kelancaran Pembangunan
  • Kadis Perpustakaan: Minat dan Budaya Baca di Aceh Rendah
  • Maitimo: Persija Cuma Menang Beruntung

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.