Alasan Mendagri Tjahjo Berhentikan Seratusan Pejabatnya

"Direktur, 1 kappus, eselon 2, dua orang eselon 2 langsung berhenti."

Kamis, 06 Okt 2016 13:57 WIB

Mendagri Tjahjo Kumolo. (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo memastikan telah menandatangani Surat Keputusan (SK) pemberhentian   100 pegawai negeri sipil (PNS). Selain itu  juga sudah menandatangani SK penurunan pangkat dan SK pemberhentian secara tidak hormat bagi PNS yang dianggap berperilaku tidak baik.

"Saya sudah banyak bikin SK, SK pemecatan, SK penurunan pangkat, SK pemberhentian secara tidak hormat, nanti akan saya kirim ke pressroom deh, nama jabatan apa," ucapnya kepada wartawan usai memberi sambutan dalam Rakornas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di kantornya, Jakarta, Kamis (06/10).

Menurut dia, alasan lain pemecatan dan penurunan pangkat kepada PNS tersebut juga dikarenakan karena bersikap tidak netral. Kebanyakan dari PNS yang akan dipecat dan diturunkan pangkatnya tersebut sudah berstatus eselon II. Sedangkan untuk PNS yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi kata dia, pemecatannya menunggu putusan inkrah dari pengadilan.

"Ya kalau sepanjang tidak OTT kita menunggu sampai inkrah dong, kan tetap asas praduga tidak bersalah. Kayak satu dirjen kami, kayak dua direktur kami kan menunggu proses hukum dulu kan belum ada putusan. Tapi yang ada jabatan, ada dua direktur yang kita berhentikan. (Jabatannya?) Direktur, 1 kappus, eselon 2, dua orang eselon 2 langsung berhenti. Tapi tidak kami pecat karena menunggu proses hukum kasus e-ktp ini kan sedang proses tetap asas praduga tak bersalah," ujarnya.

Sebelumnya,Mendagri, Tjahjo Kumolo mengaku   sudah memberhentikan secara tidak hormat 100 pegawai yang diduga terlibat kasus korupsi. Hal itu disampaikan Tjahjo usai menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kantor Kemendagri. Tjahjo mengaku pemecatan akan diumumkan secara resmi saat peringatan dua tahun usia pemerintahan Jokowi-JK. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

KPK Mulai Kerjakan Berkas Korupsi e-KTP Setya Novanto

  • Musim Kemarau BPBD Situbondo Waspada Bencana Kebakaran Hutan
  • Tujuh Orang Tewas akibat Crane Ambruk di Cina
  • Rumor Transfer Neymar Bikin Manajer Liverpool Heran

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.