FTF, Perlu Perppu Anti-ISIS Untuk Batasi Ruang Gerak

"Perppu anti-ISIS yang fokus pada pelarangan WNI ke negara-negara basis ISIS seperti Suriah dan Irak, karena UU Antiteror belum selesai."

Rabu, 05 Jul 2017 20:49 WIB

Ilustrasi

KBR, Jakarta- Pakar terorisme sekaligus dosen di Universitas Kristen Indonesia, Sidratahta Mukhtar menilai pergerakan kombatan ISIS di Indonesia  berkembang pesat. Pergerakan WNI dari negara-negara basis ISIS, kata dia, sulit dilacak.

Kata dia,  polisi tak memiliki data akurat mengenai sebaran Foreign Terrorist Fighter (FTF) atau eks kombatan di Indonesia. Itu sebab dia mengusulkan agar pemerintah segera menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Anti-ISIS sembari menunggu revisi UU pemberantasan terorisme rampung dibahas. Perppu berisi pengetatan ruang gerak WNI dari dan ke negara-negara basis ISIS seperti Irak dan Suriah.

"Perppu anti-ISIS yang fokus pada pelarangan WNI ke negara-negara basis ISIS seperti Suriah dan Irak, karena UU Antiteror belum selesai. Maka perlu segera pemerintah membuat Perppu yang menekankan larangan, atau WNI disuruh memilih balik ke Indonesia atau menjadi WNA kemudian kewarganegaraan, paspor dan lainnya dicabut," jelas Sidratahta saat dihubungi KBR, Rabu (5/7).

Pemerintah menurut Sidratahta tak perlu khawatir melanggar Hak Asasi Manusia saat menerapkan kebijakan tersebut. Sebab dampaknya lebih berbahaya bila pergerakan kombatan tidak dibatasi. Apalagi, hal serupa juga dilakukan di negara lain seperti Amerika Serikat, Brunei Darussalam, Malaysia, Jepang dan beberapa negara di Eropa.

"Karena implikasinya terhadap terorisme begitu besar seperti contoh Foreign Terrorist Fighter yang dikirim ke Afganistan, itu yang balik ke Indonesia yang menjadi pelaku utama atau inspirator bagi teroris di Indonesia."

Ia mencontohkan dari 1000an FTF Indonesia yang dikirim ke Afganistan antara 1980-1990an, sekitar 200an orang di antaranya kembali di Indonesia. Orang-orang itulah yang menurutnya menjadi pentolan teroris di Indonesia, seperti Umar Patek, Imam Samudra, Ali Imron dan Nasir Abbas.

Bekas peneliti ahli di BNPT tersebut juga mengungkapkan bahwa pertahun ini saja sudah ada 50 kombatan yang kembali ke Indonesia. Tetapi, hanya 10 orang yang sudah terdeteksi. Sedangkan sisanya dari 600 orang yang berangkat masih berada di negara basis ISIS atau tewas.

"Pendataan itu agak sulit, karena terorisme itu kerahasiaannya tinggi. Bahkan nama yang kita tahu aliasnya banyak sekali, itu hanya bisa terdeteksi kalau di-BAP sama kepolisian. Kalau belum di-BAP itu bisa salah bisa mencari nama yang sebenarnya," ungkapnya.

Dia pun menyayangkan lemahnya koordinasi lintas lembaga dalam menangani kasus terorisme. Semisal antara Ditjen Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Polisi dan BNPT.

"Sebagai contoh beberapa tahun lalu itu kepala perwakilan di Hongkong beri laporan ke BNPT kalau terdeteksi ada TKI mengikuti aliran berbau radikalisme, tapi laporan ke BNPT itu tidak ditanggapi dengan segera."

Eks Panglima Jamaah Islamiyah Nasir Abbas mengaku setuju mengenai rencana pembekuan paspor bagi returnis kombatan teroris (FTF). Nasir meminta agar pembekuan paspor tersebut tidak berlangsung selamanya, melainkan ditentukan jangka waktunya. Dengan begitu   tidak melanggar hak pemiliknya.

"Pembekuan paspor itu bisa dilakukan. Hanya saja seharusnya pembekuan tersebut dibatasi jangka waktunya. Hal ini bisa menjadi efek jera bagi mereka. Tapi jangan selama-lamanya. Kalau begitu sama saja kita sudah merampas hak orang untuk berkunjung ke luar negeri, misalnya," kata dia.

Ia menambahkan, selama pembekuan, proses pemantauan dan pengawasan perlu dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Apabila yang bersangkutan dinilai sudah berhasil dideradikalisasi kata dia, pembekuan paspor bisa dicabut.

Eks mentor jihadis yang pernah dipenjara dalam kasus terorisme Khairul Ghazali mengatakan  pelaku aksi terorisme terhubung dengan jaringan-jaringan lama. Walau muncul pelaku-pelaku baru yang sistemnya bekerja sendiri tapi mereka tetap terhubung dengan jaringan lama.

"Walaupun satu sel dengan terkoneksi dengan sel lain, tidak saling mengenal. Tapi mereka terkoneksi dengan jaringan di Suriah, yakni ISIS. Makanya kebanyakan itu mereka terinspirasi dengan perjuangan ISIS," ungkapnya.

Ghazali Khairul yang  ditangkap oleh Densus 88 karena terlibat dalam perampokan Bank CIMB Niaga di Kota Medan dan penyerangan terhadap Polsek Hamparan Perak menuturkan, saat ini ISIS sedang melebarkan ekspansinya ke seluruh dunia, terutama kawasan yang sedang ada konflik.

"Apalagi ISIS sekarang lagi terdesak ya di Mosul, Irak. Mereka hampir kehilangan basis utamanya di Mosul. Satu-satunya basis yang bertahan hanya di Aleppo, Suriah. Makanya mereka sekarang mengembangkan sayap ekspansinya ke seluruh dunia terutama kawasan-kawasan yang ada konflik dan dimana ada mayoritas umat Islam. Indonesia karena mayoritas umat Islam terbesar dan menjadi sasaran mereka," jelasnya.  


Editor: Rony Sitanggang


 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

Bamus Tunda Penggantian Setnov

  • Hoaks 8 Penyakit Tak Ditanggung BPJS Resahkan Warga Bengkulu
  • Salah Sasaran, Puluhan Ribu Penerima PKH Dihapus
  • Koresponden Asia Calling di Pakistan Terima AGAHI Award

PLN menggenjot pemerataan pasokan listrik dari Indonesia bagian barat hingga Indonesia bagian timur