Istana Desak Keorganisasian Unit Kerja Pancasila Rampung Sebelum Lebaran

"Jadi ini adalah unit kerja yang melekat pada Presiden, dan ini adalah satu-satunya UKP yang ada dalam pemerintahan Jokowi,"

Jumat, 09 Jun 2017 16:19 WIB

Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latif (kiri) bersama para dewan pengarah usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/6). (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta- Istana meminta keorganisasian Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) rampung sebelum Hari Raya Lebaran. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, unit kerja ini diharapkan segera bekerja untuk membumikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Kata dia, hal ini diperlukan untuk mengatasi persoalan intoleransi, anti-kebhinekaan dan kesenjangan yang ada di masyarakat.

"Karena organisasi ini menjadi penting, supaya kita belajar dari pengalaman yang lalu, dalam birokrasi pemerintahan kan seringkali ini menjadi lambat. Pengalaman Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang hampir satu setengah tahun, persoalan pembiayaannya atau budgetingnya terselesaikan, kami tidak mau mengulangi itu," kata Pramono usai bertemu Kepala UKP-PIP Yudi Latif di kantornya, Jumat (9/6/2017). 

Pramono melanjutkan, sehingga dengan demikian kemarin saya juga sudah bicara dengan Menteri Keuangan agar begitu dilantik, ini bisa operasional. Karena enggak ada waktu lagi, persoalannya sudah di depan mata kita semuanya."

Pramono Anung menambahkan, Kepala Unit Kerja akan dibantu oleh tiga deputi, yakni deputi pengkajian dan materi, deputi advokasi, serta deputi pengendalian dan evaluasi. Pramono mengatakan telah mengantongi nama tiga calon deputi, tetapi enggan membeberkannya lantaran belum disahkan dalam keputusan presiden.

"Setiap deputi akan dibantu sampai dengan 15 orang. Akan ada staf khusus dan sebagainya. Ada namanya tapi Keppresnya belum turun,"

Terkait anggaran, Pramono mengatakan, UKP-PIP sementara masih berada di bawah Sekretariat Kabinet sesuai dengan yang tertuang dalam peraturan presiden. Namun, untuk jangka panjang, Presiden yang akan mengelola langsung lembaga ini.

"Jadi ini adalah unit kerja yang melekat pada Presiden, dan ini adalah satu-satunya UKP yang ada dalam pemerintahan Jokowi," ujar politisi PDI Perjuangan ini.


Editor: Rony Sitanggang 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...

Polisi Buru Penyebar Hoaks Gunung Agung Meletus

  • Frekwensi Kegempaan Gunung Agung Meningkat
  • Anak-anak Pengungsi Gunung Agung Mulai Belajar di Sekolah Terdekat
  • Pansus Angket KPK Akan Sampaikan Laporan Sementara Besok