DPR Usul Sidang Isbat Ditiadakan, Ini Kata Menag

"Kalau tidak ada Isbat, tidak ada medium untuk ulama dan lainnya untuk berkumpul dalam menentukan itu tadi,"

Jumat, 26 Mei 2017 20:53 WIB

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kanan) bersama Anggota Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia MUI Abdullah Zaidi (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan usai memimpin Sidang Isbat penentuan awal puasa di Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (26/5).

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta- Menteri Agama Lukman Hakim Saefudin, menegaskan  sidang isbat masih diperlukan, dalam menentukan penentuan tanggal penting. Lukman menjelaskan, meski Indonesia bukan negara Islam, tapi peran pemerintah dirasa penting untuk memutuskan kapan datangnya awal Ramadan dan Idul Fitri.

Dalam memutuskan hal itu, kata dia, tidak bisa diserahkan  ke orang per orang.

"Jadi sidang Isbat masih diperlukan sebagai sarana bagi negara, untuk bersepakat menentukan kapan 1 Ramadan, 1 Syawal dan seterusnya. Kalau tidak ada Isbat, tidak ada medium untuk ulama dan lainnya untuk berkumpul dalam menentukan itu tadi," katanya usai menyampaikan penentuan 1 Ramadan di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (26/05)

Lumkan menjelaskan, Isbat masih akan terus dilakukan pada penentuan 1 Syawal nanti. Hal itu, kata dia, Isbat masih jadi salah satu upaya dalam menyeragamkan penentuan hari penting terutama puasa dan Idul Fitri.

Sebelumnya, Pemimpin Komisi Agama DPR menganjurkan agar tradisi sidang Isbat ditiadakan dalam menentukan 1 Ramadan.  DPR beralasan perkembangan zaman.

Alasannya, pelaksanaan sidang isbat perlu dikaji kembali seiring perkembangan zaman dan teknologi dalam bidang astronomi.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR