Tambang Semen Membelah Rembang (1)

KBR, Jakarta - “Ini juga dipakai, Peng?” tanya lelaki berkaos abu dengan udeng biru bercorak, seraya menggerakkan kepalanya menunjuk karung bertulis Indocement.

“Iya, semua. Semuanya lah dipakai, nanti dikira didukung asing,” jawab kawan yang ditanya berseloroh diiringi tawa. 

Lelaki berkaos abu tadi bernama Supiyon. Sedang yang dipanggil 'Peng', kependekan dari 'kerempeng' alias kurus, adalah Joko Prianto, Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Rembang. Tubuhnya memang kurus.

Keduanya adalah petani asal Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Rembang. Februari lalu, saya bertemu Supiyon di desanya usai memanen jagung. Pertengahan Maret ini kami bertemu lagi. Kali ini dia tidak sedang menanam atau memanen, melainkan mengaduk semen, pasir dan air. Bukan di sekitar ladang di desanya, melainkan di depan Istana Negara.

Senin 13 Maret 2017 dini hari, Supiyon dan Joko Prianto tiba di ibukota, bersama puluhan petani lain dari pelbagai daerah di deret Pegunungan Kendeng Utara. Tujuannya, bertemu Presiden Joko Widodo: menagih janji penghentian izin pertambangan dan pabrik semen di Jawa Tengah.

“Kami ingin hidup di daerah yang tenang, tidak ada kerusakan lingkungan. Aksi ini suatu bentuk ketidakpercayaan kami terhadap pemerintahan Jokowi. Tuntutan kami, Kendeng bebas dari tambang dan pabrik semen, dan terutama tutup pabrik semen di Rembang,” kata Joko Prianto, akrab disapa Print, di depan Istana Negara kepada KBR.

Pada Agustus 2016, Presiden Joko Widodo memerintahkan penundaan seluruh izin pertambangan hingga Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pegunungan Kendeng Utara, rampung disusun. Kajian menyeluruh ini bakal mengukur daya dukung lingkungan di kawasan tersebut. Memagari segala kegiatan dan kebijakan pemerintah agar tak merusak lingkungan.

Namun belum rampung itu kajian, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah menerbitkan izin lingkungan baru untuk PT Semen Indonesia. Keruan sebagian petani itu muntab. Jangan lupa, izin lingkungan perusahaan semen negara itu sebelumnya telah dibatalkan Mahkamah Agung. Hakim menilai, proses perizinannya cacat prosedur lantaran terdapat beberapa hal yang tidak diakomodasi dalam dokumen tersebut. Yang jadi sorotan adalah soal pembatasan dan tata cara penambangan batu gamping pada kawasan Cekungan Air Tanah (CAT), serta solusi konkret terhadap beberapa masalah kebutuhan warga semisal air untuk pertanian.  

Tak mengerti harus melawan dengan apalagi, bulat sudah tekad petani. Aksi memasung kaki dengan semen kembali dilakukan untuk kali kedua - yang pertama digelar April 2016. Kali ini, pasung takkan dilepas sebelum tuntutan bertemu Presiden Joko Widodo terpenuhi.  

(Aksi solidaritas dari berbagai organisasi untuk petani Rembang. Mereka ikut menyemen kaki di depan Istana Negara. Foto: Istimewa)

Menunggu Giliran Dipasung

Terik matahari terpantul dari kaca-kaca kendaraan roda empat yang lewat di Jalan Merdeka Barat. Kursi lipat dengan dudukan hitam, dijajar. Kotak kayu persegi diletakkan di depan masing-masing kursi. Beberapa karung semen dengan berbagai merek teronggok di sampingnya. Terpal pun digelar. Sepuluh petani berderet dari selatan ke utara, duduk di kursi yang sudah dipacak, dengan caping menghalau sinar matahari sore. 

Sukamdi, petani berusia 65 tahun, duduk di deret paling utara. Suparmi di sebelahnya, menopangkan kedua tangan di lutut. Sementara pemilik mata yang kerap sayu, Sukinah, memimpin koor nyanyian Ibu Bumi melalui megaphone. Mereka menunggu giliran.

Sariman, petani asal Pati yang duduk di ujung paling selatan, mendapat giliran pertama disemen. Di kampungnya, ia melawan pendirian pabrik anak perusahaan Indocement, PT Sahabat Mulia Sakti. “Pokoke Jawa Tengah iku kudune ora ono pabrik (Pokoknya Jawa Tengah itu semestinya tidak ada pabrik semen-red),” katanya.

Tangan Joko Prianto, Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Rembang, lantas menyekop adukan semen, memasukkannya ke kotak persegi berisi sepasang kaki Sariman. Lelaki sepuh itu terlihat tenang. 

Pada hari yang sama, di istananya, Presiden Joko Widodo melantik 17 duta besar. Presiden juga sempat menemui petinggi PT Toyota Motor Manucfaturing Indonesia. Di seberang istana, puluhan petani menunggunya.

Pada hari pertama aksi, baru 10 petani yang disemen kakinya. Jumlah terus bertambah setiap hari sampai mencapai 50 petani pada aksi hari kelima. Pekan kedua, bertambah lagi solidaritas dari relawan lintas organisasi, menjadi 60 orang. Saban hari, dari siang hingga petang, mereka bertahan di seberang istana. Tapi meski sudah lewat hari kelima, tak jua ada sinyal dari Presiden untuk menemui mereka. 

Dan aksi hari itu sebetulnya telah memasuki tenggat permakluman. Pasalnya, tim dokter menyarankan agar aksi pasung tak lebih dari lima hari. Jika lebih dari itu, aliran darah yang tak normal bisa merusak kaki mereka. 

Pada hari kelima, jari-jari kaki beberapa petani mulai membengkak. Giyem, petani perempuan asal Pati, merasakan panas di sekitar kaki yang dibenamkan. “Kalau dirasakan ya pegal, panas, capek pasti ada. Cuma kan lebih pegal, dan capek  lagi kalau pabrik semen di Jawa Tengah ini tidak langsung dihentikan,” ungkapnya dengan nada suara yang tegas.

Tidak saja pegal dan panas. Roso, petani lain, merasakan kakinya mulai dingin. Kondisi demikian terjadi lantaran aliran darah tak lancar, apalagi di bagian kaki. Tapi seolah hendak menguatkan diri, Roso mengaku kembali membaik setelah istirahat. 

"Saya disemen hari kedua. Hari kedua di depan di Gedung (Istana-red) sana. Kondisinya saya sehat. Tapi memang hari ketiga di sini dicek kurang sehat, sejak jam 6. Tapi memang jam 7 di cek lagi sudah normal lagi. Saya nggak takut. Mikirnya sih, jangan sampai dibongkar. Saya pengennya sampai ketemu Bapak Presiden,” ujar Roso.

Bukan cuma soal kesehatan, aksi pasung kaki ini membatasi ruang gerak mereka. Malam-malam di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta tempat petani bermalam harus dilalui dengan bantuan troli. Minimal perlu tiga orang dewasa untuk mendampingi petani yang ingin buang hajat. Itu sebab, petani dan relawan lain yang tak dipasung, berjaga bergantian 24 jam.

Petani-petani itu sebelumnya sudah melawan, mulai dari aksi damai hingga proses hukum puluhan kali sidang. Gugatan pun telah dimenangkan bahkan di lembaga peradilan tertinggi. Toh, izin baru untuk tambang dan pabrik tetap saja bisa terbit, kata Sukamdi.  

(Sejumlah aktivis Walhi Sumsel dan Masyarakat Palembang Peduli Kendeng menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Ibu Patmi dan mendukung penghentian pembangunan pabrik semen di Rembang. Foto: Antara)

Hingga tiba hari kedelapan, memasuki pekan kedua, datang pesan dari Istana. Perwakilan Petani Kendeng diminta ke Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Sebelumnya, KSP juga memanggil pihak PT Semen Indonesia. Tapi tak ada kesepakatan usai pertemuan itu. Petani Kendeng merasa, tuntutannya belum terjawab. 

KSP mengimbau warga untuk menghentikan aksi dan menunggu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pegunungan Kendeng Utara, rampung disusun. 

"Kami disuruh menunggu, hormati keputusan hasil KLHS. Lho kami malah yang lebih komitmen. Yang melanggar kan gubernur. Ketika melanggar apa dibiarkan?" kata perwakilan Petani Kendeng, sekaligus Koordinator JMPPK Pati, Gunretno, mempertanyakan.

Para petani memilih tak mengikuti imbauan KSP. Aksi 'Dipasung Semen' di depan Istana terus berlangsung. Hanya sembilan orang yang akan bergabung di sana, sementara sebagian warga warga pulang ke kempung halaman. 

Belum sampai rencana terlaksana, kabar duka datang dini hari pada hari kesembilan, 21 Maret 2017. Salah satu petani, Patmi, meninggal kena serangan jantung. Pagi itu juga, jenazahnya langsung diboyong ke Desa Larangan, Tambakromo, Pati. 

Petani-petani itu sebetulnya hanya tak ingin kehilangan lahan, air, dan penghidupannya.

“Dicor ini sakit, bukan kok nggak sakit, sakit ini. Tapi biarpun sakit seperti apapun, saya ingginnya Gunung Kendeng dilestarikan untuk pertanian. Kalau gunungnya habis untuk pertambangan, nanti (kami) kekurangan air,” tukas Darto.

(Pabrik semen PT Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah. Foto: Nurika Manan/KBR)

Belasan penambangan sejak medio 1990 memang bercokol duluan di kawasan itu. Warga atau petani yang berladang di perbukitan Tegaldowo sampai hafal, saban jelang tengah hari ledakan berdentum berkali-kali. 

“Dari sini ledakan itu terasa. Debu (ledakan tambang) kan menutup daun-daun. Ladang ini agak lumayan jauh, tapi jarak dari tambang yang di situ PT BA (PT Bangun Artha) kan sekitar 400 meteran, ya pas ledakan itu pengaruh,” ungkap Dullah dengan kerut di antara dahinya.

Jika dilihat melalui peta citra, tampak atas Kecamatan Sale dan Gunem ini tak lagi sepenuhnya hijau. Di bagian timur, terlihat growak alias ceruk berwarna putih; menunjukkan bagian yang sudah ditambang.

Kerisauan akan tambang membuat bapak satu anak tersebut mati-matian menolak tambang dan pabrik semen sejak 2012. Tahun itu, izin lingkungan mulai diurus PT Semen Indonesia yang masih bernama PT Semen Gresik. Dua tahun setelahnya, pada 2014, perusahaan pelat merah itu memancangkan tiang utama proyek di Rembang. Pabriknya ada di perbatasan Desa Pasucen dan Kajar, tetangga desa Dullah. Sedang sebagian area tambangnya, ada di desanya, Tegaldowo.

Sejak tahun-tahun itu hingga kini, keberadaan PT Semen Indonesia ramai dibicarakan warga. Ada yang mendukung, ada pula yang menolak tapi sembunyi-sembunyi, namun ada juga yang terang-terangan melawan. Seperti Dullah. “Kami merasakan ketika ada tambang, lahan pertanian terkikis lalu hilang. Dan tidak mungkin orang bekerja di tambang sampai umur 50 tahun itu nggak mungkin. Kalau di lahan pertanian sampai 65 tahun itu masih mungkin kerja.”

Bahkan pada tahun yang sama seperti peletakan batu pertama proyek, sebuah tenda perjuangan tolak pabrik semen didirikan di pintu masuk tapak pabrik. Warga dan petani yang menolak segala bentuk perusakan lingkungan itu lantas bergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Rembang.

Petani lain, Nuryanto, pada tahun-tahun itu malah sampai menancapkan papan di ladangnya, tulisannya: Tidak Dijual. Pada tahun-tahun awal PT Semen Indonesia mulai eksplorasi, tawaran membanjiri warga yang memiliki lahan di daerah perbukitan kapur di Tegaldowo.   

Sebaliknya, Suwandi tak merasa gelisah. Warga Tegaldowo sekaligus staf Sekretaris Desa ini beranggapan, kekhawatiran akan kekurangan air sudah diatasi PT Semen Indonesia melalui embung yang dibuat di desanya.

“Tadinya kan kalau mau menanam padi itu sistem kering (gogo rancah), tapi kan sekarang tidak, bisa ditraktor dan air ambil dari embung. Walaupun sekarang belum ambil air embung, kan, masyarakat kan nggak perlu spekulasi, kalau mengantisipasi sudah tanam tapi hujan tidak turun kan bisa ambil dari sana (embung),” papar Wandi.  

(Pabrik semen PT Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah. Pabrik tersebut sudah siap beroperasi pada awal tahun 2017. Foto: Nurika Manan/KBR)

Sementara Bupati Rembang, Abdul Hafidz merasa keberadaan PT Semen Indonesia pantas dipertahankan. Menurutnya, warga di Kecamatan Gunem akan lebih sejahtera dengan pertambangan dibanding tetap bertani. Ia bahkan menghitung, penerimaan daerah akan bertambah ratusan miliar Rupiah.

“Di sana ada sawah 91 hektare, karena di atas karst produksinya tidak sebagus tanah lain. Maksimal produksinya rata-rata 4 ton padi perhektare. Kan hasilnya 360an ton itu gabah, kalau jadi beras kan tinggal 90 ton. Padahal ada 7000an orang, kalau sehari saja 2,5 ons itu ada 1750 kilo perhari, kalau setahun kan 500 ton lebih. Sementara tersedia berasnya hanya 240 ton, ditunjang panen jagung di tanah kering. Jagung itu maksimal 3 ton 4 kwintal produksinya, dan itu kalau dipaksakan orang sana bertani, saya pastikan akan tetap miskin. Seperti pas,” papar Hafidz.

Selama ini data menunjukkan, sektor pertanian selalu mengambil porsi tertinggi dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Rembang. Hafidz mengklaim, Gunem tidak termasuk lumbung pangan. Sehingga tak jadi soal jika sebagian wilayah itu ditambang.

Anggapan serupa diutarakan Sekretaris Perusahaan PT Semen Indonesia Agung Wiharto kepada KBR. Menurut Agung, Kecamatan Gunem merupakan kawasan tandus sehingga layak ditambang.  “Pilihan ke Rembang juga melalui penilaian panjang. Sebelumnya kami di Pati, tapi kami tahu itu harus dilindungi maka kami cari tempat lagi. Dapatlah di Rembang. Kalau dilihat itu tanahnya tandus, bebatuan, kering,” tutur Agung.

Sepintas, pernyataan itu kelihatan masuk akal. Karena dari jauh, yang tampak di perbukitan kapur memang batuan belaka. Namun saat didekati, ada lapis tanah tipis di mana jagung anakan mulai tumbuh. Di lapis tanah itulah, Dullah dan petani lain masih menanam. Di hamparan perbukitan kapur itulah, tampak di antaranya jagung, ketela, padi, juga kacang-kacangan. “Nggak pengen dijual (lahannya). Di sini mayoritas petani, kalau lahan pertaniannya hilang, apa yang mau dilakukan para petani?” tanya Dullah.

Dan di baris-baris Pegunungan Kendeng ini pula, ada Nuryanto, Dullah, dan, orang-orang lain yang, hingga kini masih ingin menanam. 

Namun dari uji lapang yang diteliti Nandra pada 2015, ditemukan ada dua mata air yang masuk wilayah IUP PT Semen Indonesia; mata air Belik Rotan dan Belik Sawahan. Tapi ketika KBR memeriksa adendum Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), nama kedua mata air itu tak ada di sana. 

Perbedaan antara data Amdal dengan kondisi di lapangan itulah yang memicu sebagian warga Rembang menolak tambang dan pabrik semen. Penolak yang mayoritas petani, berkeras dengan alasan tambang akan mengganggu ketersediaan air. Berulang-ulang ketakutan itu disuarakan.

Tapi berkali-kali pula pihak perusahaan dan pemerintah provinsi Jawa Tengah menyodorkan klaim, pertambangan takkan mengganggu mata air. Argumen yang dipakai yakni debit air di kawasan itu ditemukan tak berubah kendati belasan tambang telah bercokol sejak 1990-an. Bahkan tenaga ahli dari PT Semen Indonesia, Budi Sulistyo, menyebut pengeprasan atau pemotongan bagian atas karst justru akan mempercepat masuknya air melalui rekahan batugamping.

“Karst itu bukan kawasan lindung, tapi seolah-olah yang beredar di masyarakat itu karst adalah kawasan lindung. Karst adalah batu gamping yang berlubang, karena ada pelarutan. Kita di negara topis ya semua karst berlubang. Dan pemerintah, dengan bijaksana tidak menetapkan karst sebagai kawasan lindung. Yang kawasan lindung itu KBAK (Kawasan Bentang Alam Karst),” sanggahnya.   

(Aliran mata air Brubulan Pasucen. Foto: Nurika Manan/KBR)

Padahal, stabilnya debit air di sana justru jadi petunjuk: kawasan CAT Watuputih betul berfungsi sebagai pengatur air alamiah yang meresapkan, mengalirkan, dan mengeluarkan air hujan menjadi mata air. Debit yang stabil itu menunjukkan ada suplai yang terus-menerus dari sebuah ekosistem Watuputih. Dan kalau bagian atas dipotong, fungsi karst sebagai pengatur air alami pasti menurun.

Kata Nandra, dampak baru akan terasa kelak, puluhan tahun mendatang. Penurunan fungsi karst sebagai pengatur air alami membikin debit mata air akan meningkat pada musim hujan. Sebaliknya, akan turun drastis di musim kemarau. Artinya sistem penyimpanan air bakal kacau. Saat itu, petani boleh jadi tak lagi bisa mengeduk tanah demi menemukan sumber air.

PT Semen Indonesia menawarkan solusi, mulai dari membangun embung, pipanisasi sampai pembuatan sumur bor. Salah satu embung berkapasitas 16.000 meter kubik kelar dibangun di Tegaldowo, Kecamatan Gunem.

Salah satu warga, Suwandi, memiliki lahan berjarak 1 kilometer dari embung. Ia mengaku merasakan manfaat, meski belum pernah menggunakan airnya. ”Walaupun sekarang belum ambil air embung, kan, masyarakat kan nggak perlu spekulasi. Kalau mengantisipasi sudah tanam tapi hujan tidak turun kan bisa ambil dari sana (embung). Kedua, embung kan bisa menampung air sementara, jadi mengurangi banjir. Lalu, di sini kan jauh dari tempat bermain, kalau hari Minggu itu jadi tempat bermain anak (rekreasi)," kata staf sekretaris desa itu.

Namun tak seluruh petani menikmati. Nuryanto, petani Tegaldowo, mengaku sulit mendapat aliran air dari embung yang letaknya lebih rendah dari lahannya. “Dari embung sekitar 1 kilometer. Kalau mau irigasi dari sana tidak bisa, karena sawah saya lebih tinggi dari embung. Itu hanya bisa mengairi sawah sekitar. Sepertinya tidak bisa sampai sini,” ungkapnya.

Alih-alih mencukupi kebutuhan irigasi pertanian, Embung Tegaldowo tampak lebih sering digunakan muda-mudi bersantai menikmati sore. Entah sekedar duduk-duduk di gazebo atau berswa-foto. Dari kejauhan, plang nama bertulis Embung Tegaldowo menyala di antara bentangan hijau sawah. Beton artifisial bercat merah memang tampak menarik dijadikan titik berfoto, apalagi dengan latar perbukitan kapur.

Dalam adendum atau dokumen tambahan Amdal, PT Semen Indonesia memang meniatkan embung tersebut memiliki tiga fungsi; memenuhi kebutuhan irigasi pertanian, mengurangi banjir, dan menjadi tempat rekreasi. Yang terakhir nampaknya yang berhasil.  

(Bebatuan kapur di Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah. Foto: Nurika Manan)

Embungnya sendiri, pada akhir Februari 2017 lalu, tak penuh. Kali-kali yang terhubung dengan embung, kering. Dengan luasan 1,3 hektar, embung hanya terisi 2,5 meter jika musim kemarau tiba. Kondisi ini tak akan terjadi ketika penampungan air dilakukan oleh karst. 

“Aku akan menolak ketika hitung-hitungan risikonya akan lebih besar dibanding untungnya. Jadi ibaratnya, pembangunan yang memperparah risiko akan kita tolak. Ketika ada pembangunan, itu akan menambah risiko ke belakangnya, kami akan bergerak,” jelas Nandra, ahli geologi dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN).

Terganggunya suplai air dari kawasan CAT Watuputih tak hanya urusan warga di lima desa ring 1 pabrik semen; Kadiwono, Kajar, Pasucen, Timbrangan dan Tegaldowo. Penelitian Nandra menunjukkan, penambangan akan berdampak pada pasokan air ke sejumlah sungai yang mengalir melewati Grobogan dan Purwodadi.

Sesuai interpretasi citra dan peta rupa bumi, CAT Watuputih merupakan hulu dari Daerah Aliran Sungai (DAS) tiga sungai besar antara lain Bengawan Solo, Lusi dan Sungai Tuyuhan. 

Baca bagian berikutnya di sini: Tambang Semen Membelah Rembang (2)