Pekerja Komisi Pemilihan Thailand memegang spanduk selama sebuah acara untuk mempromosikan pengumpul

Pekerja Komisi Pemilihan Thailand memegang spanduk selama sebuah acara untuk mempromosikan pengumpulan suara pada referendum 7 Agustus tentang konstitusi baru, di Bangkok, Thailand, Kamis (4/8). (Foto: Antara)

Rakyat Thailand baru saja memberikan suara terhadap konstitusi baru yang didukung militer. Referendum ini berlangsung di tengah kekhawatiran internasional atas tindakan keras pemerintah terhadap kebebasan demokrasi di negara itu.

Hampir 60 persen pemilih memberikan suaranya untuk mendukung konstitusi baru, yang dilaksanakan hari Minggu lalu. Ini adalah konstitusi Thailand ke-20 sejak 1932.

Tapi kritikus mengatakan konstitusi baru hanya memperluas kekuatan pemerintahan yang dipimpin militer

Koresponden Asia Calling KBR, Kannikar Petchkaew, menyusun laporannya dari Chiang Mai.

Desa kerajinan payung kertas di Borsang, di utara Thailand ini, dulu sangat ramai. Tapi pasca kudeta sampai sekarang, desa tujuan wisata ini sepi.

Ong-Aj adalah pedagang berusia 50-an tahun. Dia memulai usahanya satu dekade lalu dengan harapan keluarganya bisa memulai hidup yang lebih baik. Tapi dia bercerita pada saya, setelah kudeta militer dua tahun silam, dia sulit mendapatkan uang.

Viputalaeng berusia 60-an tahun. Saya bertemu dengannya di Chiang Mai,saat dia mengunjungi keluarga seorang politisi lokal yang ditahan karena melanggar UU referendum.

Viputalaeng adalah bekas anggota parlemen yang kehilangan jabatannya ketika militer mengambil alih kekuasaan pada 2014. Menurutnya junta menggunakan kerusuhan sipil untuk kepentingannya.

“Masyarakat muak dengan kerusuhan, demonstrasi jalanan, dan kekacauan. Mereka tidak melihat kalau semua insiden ini adalah konspirasi yang direncanakan untuk melegitimasi kudeta dan membangun pemerintahan yang tidak demokratis,” papar Viputalaeng.

Seperti banyak politisi lainnya, Viputalaeng ditahan setelah kudeta dan kini hidup dalam pengawasan. Dia juga dilarang terlibat dalam semua kegiatan politik.

Setelah mengambil alih kekuasaan pada 2014, Dewan Nasional Thailand untuk Perdamaian dan Ketertiban (NCPO), yang didukung militer dan dipimpin Jenderal Prayuth Chan-ocha, membatasi media dan melarang pertemuan politik.

Menjelang referendum, demonstrasi politik dan diskusi terbuka soal konstitusi baru, dilarang. Bahkan orang yang mengkritik rancangan konstitusi itu terancam hukuman 10 tahun penjara.

Pedagang bernama Ong-Aj mengaku saat ini lingkungan dikontrol secara ketat.

“Dalam referendum terakhir tahun 2007, kami diizinkan untuk mempelajari semua konten dan memberikan masukan. Tapi yang satu ini seperti lembaran yang penuh manipulasi,” kata Ong-Aj.

Pemerintahan yang didukung militer menyatakan konstitusi baru merupakan langkah besar menuju demokrasi seutuhnya. Ini akan menyelesaikan perpecahan politik dan kerusuhan sipil yang sudah berlangsung lebih dari satu dekade.

Tapi konstitusi baru juga menjamin kursi untuk militer di parlemen. 

Kelompok pegiat HAM mengatakan ini akan memberikan kekuatan lebih besar kepada militer dan menjamin pengaruhnya dalam politik Thailand di masa depan.

Meski begitu kepala junta, Jenderal Prayuth, telah berjanji akan mengadakan pemilu tahun depan.

“Konstitusi Baru adalah tanda pemilu baru tahun depan. Sementara itu pemerintah dan rakyat punya kewajiban bersama untuk menjaga keamanan dan pembangunan negara. Kewajiban besar itu menanti. Itu adalah harapan dan kelangsungan hidup negara ini. Ini adalah reformasi,” kata Prayuth.

Meski jumlah pemilih lebih rendah dari yang diperkirakan, hampir 60 persen pemilih memilih konstitusi baru.

Tapi di Thailand, beberapa orang merasa kalau suara 'tidak' bukan pilihan.

“Yang berbahaya adalah jika mereka mulai menginjak-injak orang yang memilih ‘tidak’. Itu cukup berbahaya karena seperti yang Anda lihat, sebagian besar orang di utara dan timur laut, merasa ditekan. Mereka merasa frustrasi di bawah kekuasaan militer. Itu sangat jelas,” kata kritikus sosial, Pipop Udomittipong.

Thailand utara secara historis menjadi markas kelompok baju merah, pendukung bekas Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, yang digulingkan junta militer dua tahun lalu.

Kamp lain yang dikenal sebagai kelompok kaos kuning, lebih dekat dengan elit militer dan masyarakat perkotaan di ibukota.

Meski ada klaim pemerintah, Pipop mengatakan referendum hanya akan memperbesar frustrasi dan perpecahan, terutama di masyarakat bagian utara yang tidak mendukung junta dari awal.

"Masalahnya adalah apakah semua dendam, frustrasi dan depresi ini hilang? Tidak. Mereka masih ada. Mereka hanya akan semakin kuat dengan semakin kuatnya cengkeraman kekuasaan dan depresi,” tambah Pipop.

Dan apa efek jangka panjangnya? Ini penjelasan Pipop.

“Ini akan meledak dan berdampak buruk. Kita sudah melihatnya tahun 2010, 1992 atau bahkan sebelumnya. Semuanya berubah menjadi buruk. Ini seharusnya tidak terjadi lagi. Kita seharusnya tidak mengulangi kesalahan yang sama.”

 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!