Asia Calling Program on 23 July 2016

Indonesia's 1965 violence labelled genocide. Trouble in the disputed region of Kashmir. A debate raging over how to protect women in Pakistan. The fallout from the Hague's South China Sea ruling.

Senin, 25 Jul 2016 14:51 WIB

At the height of the Cold War and with the third-largest communist party in the world, Indonesia’s rivers ran with the blood of alleged communists in the mid-1960s.

In an intense propaganda exercise, the mass slaughter has long been justified by those in power as a necessary move to quell a failed coup, and to save the Indonesian state.

But these days it’s becoming harder to hide the truth of what really went on.

Well this week on Asia Calling we hear about a landmark ruling this week at the Hague, that has acknowledge the Indonesian government was complicit in the slaughter. Not only that but the governments of the United States and Australia, too.

We’re also going to be hearing about trouble in the disputed region of Kashmir, and a debate raging over how to protect women in Pakistan. 

And the fallout after the Hague's ruling on the South China Sea. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

KPPU Belum Temukan Indikasi Monopoli PT IBU

  • Menristek Bakal Tindak Dosen HTI Sesuai Prosedur
  • PUPR Kejar Sejumlah Ruas Trans Sumatera Beroperasi 2018
  • Kelangkaan Garam, Kembali ditemukan Garam Tak Berlogo BPOM

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.