Pasal Penghina Kewibawaan DPR, untuk Anggota DPR Sendiri

Apakah anggota DPR lebih tinggi posisinya di depan hukum dibanding rakyat jelata yang memilihnya? Apakah wakil rakyat dianugerahi status Yang Mulia, agar bisa semena-mena terhadap pengkritik mereka?

Rabu, 14 Feb 2018 09:14 WIB

Ilustrasi: Gedung DPR Miring

Ilustrasi: Gedung DPR Miring

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

Apa bedanya anggota DPR dengan rakyat biasa? Apakah anggota DPR lebih tinggi posisinya di hadapan hukum dibanding rakyat jelata yang memilih mereka? Apakah para wakil rakyat itu dianugerahi status Yang Mulia, agar mereka bisa semena-mena terhadap orang yang mengkritik mereka?

Revisi Undang-undang MPR, DPR, DPRD dan DPD yang baru saja disahkan para anggota DPR membuat publik sangat khawatir. Revisi itu memperlihatkan DPR sedang defensif sekaligus menyerang.

Defensif terhadap upaya KPK menyentuh para anggota DPR yang terlibat korupsi, sekaligus menyerang pihak manapun yang mengkritik dan mengganggu kewibawaan anggota DPR.

Apa yang ada di kepala anggota DPR, ketika mereka membuat pasal baru, bahwa Mahkamah Kehormatan DPR bisa mempolisikan orang yang dianggap merendahkan kewibawaan DPR dan anggota-anggotanya? Ketakutan, atau paranoid?

Pasal itu bakal menjadi senjata bagi DPR untuk menyerang siapapun, kelompok apapun dan lembaga manapun yang kritis terhadap mereka. Itu adalah pasal karet yang bisa menyerang siapa saja, terutama publik yang sudah muak dengan sikap murahan para politisi di DPR.

Lembaga DPR adalah lembaga negara terhormat. Bukan pihak luar yang merendahkan kewibawaan DPR, tapi anggota DPR sendirilah yang selama ini meruntuhkan kewibawaan itu. Perilaku korup, etika rendah, minim disiplin, kinerja mengecewakan, dan kini mengancam-ancam rakyat sendiri yang mengkritik mereka.

Sejatinya, pasal itu lebih tepat ditujukan kepada anggota DPR sendiri.

Kewibawaan DPR hanya bisa ditegakkan oleh perilaku anggota DPR itu sendiri. Bukan  dengan pasal-pasal ancaman semacam itu.  

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Indonesia masih menghadapi masalah jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Pertambahan jumlah penduduk tidak seimbang dengan pertumbuhan kesempatan kerja.