Penetapan Presiden Baru dan Satgas Pornografi Anak

""Jadi, kalau semisal generasi kita sudah merasa takut, bayangkan generasi yang akan datang. Jadi stabilitas negara ini harus tetap kita yang kawal apapun yang terjadi,""

KBR, Jakarta - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menyoroti 'kurus'-nya oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut Anggota Divisi Hukum dan Advokasi JPPR Dila Farhani hal ini berdampak pada bagi-bagi porsi jabatan di kabinet nantinya. Pihaknya khawatir pembagian jatah kursi hanya fokus pada pihak koalisi dan tidak sesuai kompetensi jabatan.

"Jangan sampai karena ada beberapa pihak yang menjadi tim pemenangan Prabowo akhirnya dimasukkan ke menteri A, B, dan seterusnya sementara tidak sesuai dengan potensi atau kredibilitasnya untuk menjabat di kementerian tersebut," kata Dila saat diwawancara KBR pada Kamis (25/04).

Minimnya oposisi, lanjut Dila, juga berpengaruh pada arah demokrasi ke depan khususnya pada pelaksanaan pilkada mendatang. Ini, kata dia, menjadi 'PR' jangka pendek bagi pemerintahan baru untuk dapat melaksanakan pilkada seadil-adilnya.

Sebanyak 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota akan melakukan pilkada serentak tahun ini. Pilkada Serentak 2024 bakal digelar pada 27 November 2024.

"Kita lihat turunannya hari ini, semua bisa dilakukan. Aparat negara, aparat sipil, terkait dengan kecurangan-kecurangan lainnya dapat dilakukan apabila bekerja sama dengan pemerintah. Jangan sampai kemudian berdampak pada proses pilkada. Pilkada dari tahun ke tahun sangat kental dengan dinasti politik," kata dia.

Baca juga:

• Evaluasi Pemilu 2024, DPR Segera Revisi Sejumlah Aturan
• Peringati Hari Anak, Komnas Anak Minta Kementerian Khusus Anak

Oleh karena itu, tegas Dila, publik harus terus memantau jalannya pemerintahan baru.

"Jujur saja saya lebih takut negara kita di masa yang akan datang, anak-anak kita nanti tidak mendapatkan hak-hak yang kita rasakan saat ini. Jadi, kalau semisal generasi kita sudah merasa takut, bayangkan generasi yang akan datang. Stabilitas negara ini harus tetap kita yang kawal apapun yang terjadi. Dan jaminan hak asasi manusia juga menjadi tolak ukur utama dalam menjalankan hak-hak kita dalam berpendapat, dalam melawan kesewenangan yang dilakukan pemerintah," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih lewat Pilpres 2024. Penetapan itu juga dibacakan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (24/7).

Simak bahasan selengkapnya di FOMO Sapiens pekan ini bersama Eky Priyagung dan Aika serta akan ada bahasan menarik soal rencana pembentukan satgas pornografi anak dan peluang lapangan kerja hijau (green jobs) di Indonesia.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

• #KBRPrime
• #podcast
• #FOMOSapiens
• #pemilu2024
• #prabowo
• #gibran
• #JPPR
• #satgas
• #anak
• #greenjob
• #EarthDay