Share This

Dialog 'Melenceng' Jakarta-Papua

"Padahal saya tidak mendengar penunjukkan Neles Tebay sebagai person in charge bersama dengan Wiranto dan Teten untuk mengurus dialog sektoral."

BERITA , NASIONAL

Jumat, 01 Des 2017 11:00 WIB

Sejumlah anggota Aliansi Mahasiswa Papua melakukan orasi mendesak pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan khasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Papua. ANTARA FOTO.

KBR, Jakarta - Bagai mendapatkan durian runtuh. Begitu Yan Christian Warinussy mengibaratkan pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo, pertengahan Agustus lalu di Istana Negara, Jakarta. 

Tiga hari sebelumnya, 12 Agustus 2017, ia menerima surat elektronik dari staf Istana yang isinya akan ada gelar pertemuan antara para tokoh adat dan tokoh agama di Papua dengan Presiden Jokowi. 

Ketika itu, Yan Christian sebagai pengacara hak asasi manusia sempat protes lantaran ia merasa tak termasuk tokoh adat atau tokoh agama. Tapi keberatannya itu dijawab staf Istana, bahwa Presiden Jokowi ingin bertemu.

"Saya satu-satunya pengacara HAM yang hadir. Tokoh agama ada Neles Tebay. Tokoh adat ada John Gobay dan Marinus Yaung dosen di Universitas Cendrawasih," kata Yan Christian ketika dihubungi KBR lewat telepon.

Terbang dari Papua ke Jakarta, Yan dan delapan orang lainnya menginap di sebuah hotel di Cikini, Jakarta Pusat. Di situ, mereka berunding tentang apa saja yang akan diutarakan kepada Presiden. 

Yan dengan cepat menjawab, persoalan kekerasan dan kasus pelanggaran HAM.

"Sebab selama ini tak ada penyelesaian secara jelas," tukasnya.

Seingat Yan, tokoh agama Neles Tebay, sepakat dengan pemikirannya. "Pater Neles bilang mari kita bicara pelanggaran dan kekerasan HAM di Papua harus dihentikan dan diakhiri. Tak boleh terulang kembali," kata Yan meniru Neles.

Dari kesepakatan itulah, mereka berniat ingin menyarankan kepada Presiden agar menggelar dialog untuk menyelesaikan kekerasan di Bumi Cendrawasih pada saat ada kesempatan bertemu muka di Istana nanti.

Sore hari, mereka tiba di Istana. Begitu masuk, Yan dan yang lain disambut Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, serta dua orang Papua; Lipiyus Biniluk dan Febiola Ohee. 

Lipiyus merupakan perwakilan dari Gereja Injili Di Indonesia (GIDI). Sedang Febiola belakangan ia ketahui seorang pemilik tanah dan dewan adat Jayapura.

"Saya baru hari itu kenal Febiola," ujarnya.

Didampingi Wiranto dan Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki, Presiden Jokowi mengatakan sengaja mengundang para tokoh Papua. Bekas Gubernur DKI Jakarta itu, kata Yan, mengaku mengetahui ada permasalahan di Papua. Hanya saja, fokus utama Jokowi saat ini adalah menggenjot infrastruktur.

"Tapi saya tak mengabaikan ada masalah. Karena itu untuk persoalan pelanggaran HAM saya akan memulai perubahan pendekatan," tutur Yan menirukan Jokowi.

Neles Tebay yang ditunjuk sebagai juru bicara lalu menyampaikan apresiasinya atas gencarnya pembangunan di Papua. Akan tetapi, ia mengingatkan Presiden agar tak melupakan pendidikan, kesehatan, sosial-budaya di Papua. Termasuk kasus-kasus kekerasan yang terjadi. Dengan tegas, Neles Tebay meminta agar pemerintah menghentikan tindakan itu.

"Tapi itu bisa terjadi kalau semua pihak yang terlibat duduk bersama dan bicara. Dan itu, dengan dialog," ucap Yan mengulang pernyataan Neles.

Berangkat dari permintaan tersebut, Neles Tebay, kemudian mengusulkan adanya orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab jika terjadi dialog. Catatannya, orang itu harus non-Papua. Sebab ada kekhawatiran, akan muncul ketidakpercayaan jika orang Papua ditugasi memegang posisi tersebut. 

Presiden lantas bertanya, siapa yang bisa dipercaya rakyat Papua. Neles, tak menyebut nama. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi.

Di situlah, Lipiyus Biniluk menyela pembicaraan. Ia justru menyarankan Neles Tebay sebagai mediator. Detik itu juga, Jokowi menunjuk Koordinator Jaringan Damai Papua tersebut, sebagai perantara. Sementara Wiranto dan Teten Masduki ditugaskan membantu mengurus dialog.

Hambar di Perjamuan Makan

Setelah pembicaraan, Presiden mengajak tamunya itu makan bersama. Wiranto yang sedang menikmati hidangan, bicara tentang kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. 

Menurut pandangan bekas Panglima ABRI itu, tak ada pelanggaran HAM di Bumi Cendrawasih. Peristiwa penembakan di Deiyai pada Agustus lalu pun dianggap bukan pelanggaran HAM.

"Pelanggaran HAM itu kalau negara merencanakan menghancurkan sekelompok masyarakat tertentu. Tapi kalau di Deiyai, itu spontanitas," kenang Yan meniru Wiranto.

Mendengar pernyataan itu, Yan mengaku hanya bisa memendam marah. Tapi ia memilih tak membalas.

"Saya hanya katakan kepada Wiranto agar tak usah berdebat, tidak etis," kata Yan.

Makan bersama rampung, Yan dan tujuh orang lainnya pulang. Namun Neles Tebay masih berada di Istana karena ada pertemuan lanjutan.

Kasus penembakan Deiyai bermula ketika terjadi amuk massa sekelompok warga. Massa kecewa karena ada perusahaan konstruksi yang menolak membantu mengangkut warga yang sedang sakit ke rumah sakit terdekat. Karena terlambat di bawa ke rumah sakit, orang itu meninggal dalam perjalanan.

Kemarahan warga berujung perusakan aset hingga penganiayaan terhadap karyawan perusahaan konstruksi itu. Sejumlah anggota Brimob datang untuk menghentikan kerusuhan. Dalam peristiwa itu anggota Brimob menembakkan peluru hingga satu orang tewas dan sejumlah orang luka.

Setidaknya 11 orang terluka, serta warga bernama Yulianus Pigai tewas tertembak pada perut dan paha.

Dialog untuk Apa?

Sepekan setelah pertemuan di Istana, delapan tokoh yang diundang Presiden itu, kembali bertemu di Papua. Tapi dialog yang disepakati itu telah bergeser. Dialog bukan ditujukan untuk menyelesaikan kekerasan dan pelanggaran HAM, namun spesifik tentang ekonomi, politik, atau sosial-budya.

"Padahal saya tidak mendengar penunjukkan Neles Tebay sebagai person in charge bersama dengan Wiranto dan Teten untuk mengurus dialog sektoral. Yang saya tahu mereka ditunjuk mengurus dialog menghentikan kekerasan di Papua," terang Yan.

Merasa tujuan dialog berubah arah, Yan lantas memilih tak lagi terlibat. Ia pun mengumbar rencana pemerintah ini ke media dan aktivis pro-kemerdekaan Papua. Dalihnya, ia tak ingin ada distorsi informasi.

"Orang harus tahu bahwa sudah ada proses seperti ini. Apakah masyarakat menolak atau menerima, itu hak mereka," sambungnya.

Bagi Yan, tak perlu ada dialog untuk membicarakan persoalan ekonomi, politik, pun sosial-budaya. Karena itu semua tanggung jawab pemerintah yang harus dipenuhi.

Berbeda sikap dengan Yan, Dosen Hubungan Internasional dari Universitas Cendrawasih Marinus Yaung menyebut ini bagian dari strategi. 

Menurut Marinus Yaung, jika langsung menyorongkan isu kekerasan dan pelanggaran HAM sudah pasti ditolak mentah-mentah oleh lingkaran Jokowi yang berasal dari militer. Itu mengapa, Marinus dan Neles Tebay memakai jalur lain: dialog sektoral tentang pendidikan, kesehatan, sosial-budaya, dan ekonomi.

"Kami perhitungkan kekuatan politik di sekitar Presiden. Terutama dari kalangan militer yang aktif dan purnawirawan. Kalau langsung bicara HAM, mereka bakal alergi," jelas Marinus ketika dihubungi KBR lewat sambungan telepon.

"Tapi saya yakin ujungnya dialog itu akan menjurus ke pelanggaran HAM di Papua juga," sambungnya.

Kini, Marnius dan kelompok dari Jaringan Damai Papua tengah bergerak ke tujuh wilayah adat untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat adat. Marinus bertanggung jawab untuk Jayapura, Sarmi, dan Keerom. 

Setelah semua aspirasi itu terkumpul, mereka akan membawanya ke pemerintah untuk mendesain solusi dan mekanisme dialog. Apakah perlu melibatkan pihak ketiga atau tidak, kata Marinus, itu diserahkan kepada Presiden.

Marinus menargetkan pertengahan 2018, mereka bisa kembali menemui Presiden Jokowi dan memberikan rancangan dialog yang diinginkan masyarakat Papua beserta solusinya.

"Ini adalah 'pra-dialog' menuju pada dialog nasional pemerintah dengan orang Papua," tukasnya. Ujung dialog, kata Marinus berharap Tanah Papua bisa kembali damai.

Bagi aktivis pro-kemerdekaan Papua, Filep Karma, mediator yang tepat untuk dialog tentang kekerasan adalah tokoh internasional. Pilihan lain, lembaga internasional yang dianggap netral. Pemerintah juga, kata Filep, harus mau duduk bersama United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) --sebuah organisasi untuk kemerdekaan Papua Barat. 

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.