Share This

Menteri Sri Bungkam Soal Laporan Asia Sentinel

Menteri Keuangan Sri Mulyani memilih bungkam saat ditanya laporan dugaan skandal pencurian uang pajak sebesar US$12 miliar oleh pemerintahan era SBY.

, NASIONAL

Jumat, 14 Sep 2018 19:06 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menghadiri acara seminar pengusaha Indinosia untuk menjadi pembicara utama di Jakarta, Jumat (14/9). (Foto: ANTARA/ Hafidz Mubarak)

KBR, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani memilih bungkam ketika ditanya soal laporan dugaan skandal pencurian uang pajak sebesar US$12 miliar oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika ditemui usai mengisi acara Apindo di Jakarta, Jumat(14/9/2018), bekas Direktur Bank Dunia itu dua kali mengabaikan pertanyaan wartawan terkait munculnya laporan tersebut.

Laporan yang dimaksud dimuat media asing Asia Sentinel dengan judul "Indonesia's SBY Government: Vast Criminal Conspiracy". Dalam tulisan itu, skandal penggelapan disebut bermula dari kasus Bank Century. Aliran dana Bank Century disebut mengalir ke Partai Demokrat.

Ada 30 pejabat era SBY, termasuk Wakil Presiden Boediono yang diduga terlibat.

Sri Mulyani ketika itu menjabat sebagai Menteri Keuangan sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Dia jugalah yang mengambil keputusan atas status bangkrutnya Bank Century sehingga perlu dibantu dana talangan. Namun dalam laporan itu, namanya justru tidak disebut.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.