Berita Harian Mahkamah Konstitusi Terbaru

"Artinya Mahkamah Konstitusi telah memberikan suatu legitimasi bagi pasal-pasal yang

Semestinya Perpu itu sudah harus dicabut dan tidak berlaku. Sebab, tenggang waktu

Untuk dapat bekerja secepat mungkin supaya segera sesuatunya menjadi terang-benderang

"Ini mestinya dibatalkan MK, karena kalau tidak, nanti akan menjadi undang-undang dan

Pemerintah memandang ada cukup alasan untuk menyatakan bahwa diundangkannya Perpu Nomor 2

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan

"Memperjuangkan constitutional justice yang merupakan elemen kunci dari demokrasi,"

MK menolak uji materi JHT, dengan alasan pekerja yang berhenti karena pensiun tidak bisa

"Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya,

Pembahasan ulang akan kembali melibatkan segenap elemen masyarakat.