Berita Harian Bpk Terbaru

PT Pos dan Gerakan Literasi

Biaya yang dikeluarkan sudah melebihi plafon tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari PT Pos. Bahkan ada kemungkinan Baca selengkapnya...

EDITORIAL

Kamis, 15 Nov 2018 06:20 WIB

Kenaikan Barang Milik Negara Capai Rp1,538 Triliun

"Kenaikan nilai dari Barang Milik Negara (BMN) adalah sebesar Rp4,190,31 Triliun dari

NASIONAL

Senin, 22 Okt 2018 18:00 WIB

Jokowi Targetkan Tahun Depan Laporan Keuangan Pemerintah WTP

"Yang namanya uang negara, uang rakyat harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan

NASIONAL

Senin, 04 Jun 2018 13:44 WIB

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Lain di Kementerian Desa soal

KPK tengah mendalami pihak-pihak yang berupaya membeli predikat WTP dalam hasil audit

NASIONAL

Selasa, 06 Jun 2017 10:22 WIB

Menteri Desa Ragu WTP Bisa Dibeli dengan Rp240 Juta

Menteri Desa Eko Putro Sandjojo juga menyatakan akan mendukung proses hukum di KPK. Ia

NASIONAL

Rabu, 31 Mei 2017 13:51 WIB

Meski Mendapat Opini WTP, Laporan Keuangan Kejaksaan Agung Masih

Kelemahan SPI yang menjadi perhatian BPK diantaranya mengenai pengelolaan dan Penerimaan

NASIONAL

Rabu, 31 Mei 2017 10:09 WIB

Jokowi Tegur Kementerian yang tak Dapat Status WTP

"Kalau dulu dapat WDP dianggap sudah baik, sekarang tidak, harus semuanya WTP, tahun

NASIONAL

Selasa, 23 Mei 2017 16:37 WIB

Luhut: Freeport Harus Tanggung Perbaikan Lingkungan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mentaksir potensi kerugian mencapai Rp 185 triliun.

NASIONAL

Kamis, 11 Mei 2017 19:16 WIB

BPK Beberkan Proyek-proyek Negara yang Menyisakan Masalah dan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat ada sejumlah masalah yang muncul dalam

NASIONAL

Kamis, 06 Apr 2017 14:38 WIB

BPK Tak Persoalkan Pengusutan Kasus e-KTP Gunakan Hasil Audit

Padahal, Mahkamah Agung telah menerbitkan surat edaran yang menyatakan instansi yang

NASIONAL

Jumat, 10 Mar 2017 14:45 WIB

Tersandung Audit BPK, Pimpinan Komnas HAM Minta Dianto Bachriadi

Ketua Komnas HAM, Imdadun Rahmat mengatakan permintaan mundur itu sudah diputuskan dalam

NASIONAL

Kamis, 03 Nov 2016 09:34 WIB

Potensi Kerugian Keuangan Daerah di NTB Rp 22, 3 M

Jumlah kemungkinan akan bertambah tiap tahunnya

NUSANTARA

Jumat, 07 Okt 2016 19:30 WIB

Laporan Keuangan Disclaimer Terus, Istana Segera Evaluasi TVRI

"Ada kemungkinan bukan hanya temuan dari proses manajerial tetapi, jangan sampai

NASIONAL

Rabu, 05 Okt 2016 11:49 WIB

BPK: Taman Hutan Ngurah Rai Bali Dikuasai Swasta, BUMN &

"Kita minta Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN yang mengeluarkan sertifikat supaya

NUSANTARA

Senin, 26 Sep 2016 15:46 WIB

Jokowi Ingatkan Opini WTP Tak Jaminan Bebas Korupsi

"Jangan hanya berhenti pada mengejar predikat opini WTP, karena opini WTP bukan merupakan

NASIONAL

Selasa, 20 Sep 2016 13:49 WIB

DPD Loloskan 8 Nama Calon anggota BPK

"Tadi secara resmi telah menyerahkan tugas konstitusi kita dalam memberi pertimbangan

NASIONAL

Jumat, 02 Sep 2016 15:47 WIB

Seluruh Kantor Samsat di Maluku Utara Diduga Manipulasi Data

"Kami berharap pemerintah daerah segera melakukan evaluasi dan pergantian Kepala

NUSANTARA

Kamis, 30 Jun 2016 13:07 WIB

Ternyata, Pimpinan KPK Belum Hentikan Penyelidikan Kasus Sumber

"Paling tidak ada dua instansi yang akan kami undang, salah satunya adalah BPK," kata

Rabu, 15 Jun 2016 13:14 WIB

Kasus Sumber Waras 'Clear', KPK Undang BPK Sebelum Lebaran

"Kita akan ketemukan penyidik kami dengan BPK. Sebelum Hari Raya," kata Ketua KPK Agus

Selasa, 14 Jun 2016 14:28 WIB

Akhirnya, NTT Raih Opini 'WTP' Perdana

"Terima kasih BPK yang telah mengawal, mengawasi, mendorong, telah memotivasi kami," kata

NUSANTARA

Selasa, 14 Jun 2016 13:46 WIB

KPK Besok Sampaikan Kesimpulan Dugaan Korupsi RS Sumber Waras

"Tapi ada satu lagi yang tertunda yaitu kita ingin menanyai salah satu instansi lagi,

NASIONAL

Senin, 13 Jun 2016 20:19 WIB

LIVE NOW

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.