Nelayan, Pahlawan Mangrove di Muara Tanjung Serdang Bedagai

KBR68H, Jakarta- Sosok pahlawan pembasmi kejahatan, seperti Spiderman, dan Superman sering kali kita lihat di film-film produksi hollywood. Nah, di Sumatera Utara, tepatnya di Muara Tanjung Serdang Bedagai terdapat pula sosok pahlawan. Pahlawan itu adalah Nelayan. Nelayan ini menyelamatkan hutan mangrove di sana yang rusak sejak tahun 1980-an.

Bicara soal mangrove, pekan lalu, 26 Juli 2013 dunia merayakannya sebagai Hari Mangrove Sedunia. Meski terus dirayakan setiap tahunnya, tak membuat kondisi mangrove di belahan dunia membaik.  Di Indonesia kerusakan dan kehancuran hutan mangrove hingga saat ini masih terus terjadi. Mangrove Indonesia merupakan yang terluas di dunia, yakni sebesar 49% dari 16 juta hektar luasnya di dunia. Hanya saja di pesisir Pantai Timur Sumatera Utara semisal, luasan mangrove menurun sebesar 59 persen dari 103 ribu di tahun 1977 menjadi 41 ribu hektar di tahun 2006. Nah, apa yang dilakukan pahlawan mangrove itu untuk menyelamatkan tanaman penahan ombak itu ?

Ketua Kelompok Perempuan Nelayan Muara Tanjung Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Jumiati menjelaskan, upaya penyelamatan mangrove di wilayahnya sudah dilakukan sejak 2004, lalu. Kata dia, kerusakan hutan mangrove disebabkan oleh banyak hal, terutama akibat alih fungsi lahan. 

“Kerusakan hutan mangrove berawal dari alih fungsi lahan yang tidak sesuai. Yang semula hutan mangrove, kemudian dijadikan tambak oleh para nelayan. Namun, para nelayan tersebut perlahan menyadari manfaat dari mangrove, dan kerugian yang mereka terima akibat rusaknya hutan mangrove. Saat ini sudah ada 7 hektar lahan mangrove yang saat ini sudah direhabilitasi, “ jelas Jumiati, dalam acara Bumi Kita di KBR68H, Kamis (01/8).

Kerugian itu, imbuh Jumiati, adalah menurunnya jumlah pendapat nelayan, dan tingginya abrasi pantai pasca alih fungsi hutan mangrove.

“Dampak pembuatan tambak itu sangat besar, dan dari proses itu timbul lah kesadaran yang membuat nelayan akhirnya bersedia untuk merehabilitasi mangrove,"ujarnya.

Namun, ujar Jumiati, tak mudah untuk memberikan pemahaman kepada nelayan akan manfaat mangrove bagi ikan, lingkungan, dan ekosistem.

“Meski tak mudah, kita terus berusaha melakukan berbagai upaya dengan berbagai kegiatan di lapangan. Setelah itu, baru kita berkomunikasi dengan nelayan dan masyarakat sekitar untuk menjelaskan tentang manfaat mangrove, dan mengajak mereka untuk merehabilitasi mangrove. Kita jelaskan bahwa mangrove itu banyak, selain penahan abrasi, mangrove juga penting untuk kembang biak ikan. Dari proses itu timbul lah kesadaran masyarakat. Karena kita kan tinggal tinggal di pesisir, kalau lingkungan kita tidak bagus, tentu penghasilan kita tidak bagus, “ jelas Jumiati.

Kini, ujar Jumiati, sudah hampir 90 persen masyarakat di wilayahnya paham akan pentingnya manfaat mangrove bagi lingkungan dan manusia.
 
“Kesadaran menanam mangrove saat ini sangat tinggi.”
Dengan banyaknya hutan mangrove, penghasilan nelayan di Muara Tanjung Serdang Bedagai kembali meningkat. Jumiati menuturkan, secara ekonomi, mangrove juga bisa dimanfaatkan untuk banyak hal.

“Kita saat ini sedang membuat ekowisata tentang mangrove, atau wisata hutan mangrove. Dari situ, selain untuk memperbaiki lingkungan kita juga memutar otak untuk mendapatkan hasil dari lingkungan yang kita rawat, “ katanya.
 
Ekowisata hutan mangrove di wilayahnya, kata Jumiati, saat ini masih dalam proses persiapan. Karena, kata dia, diperlukan banyak persiapan untuk menyiapkan acara ini.

“Persiapan itu antara lain fasilitas-fasilitas yang ada di sana. Karena ekowisata yang ditawarkan ini adalah paket-paket edukasi tentang mangrove, mulai dari pembibitan, penanaman, perawatan, hingga pengolahan,”jelasnya.

Kata dia, mangrove tidak hanya berfungsi sebagai penahan ombak, dan tempat berkembang biak bagi ikan, namun juga bisa dimanfaatkan untuk makanan.

“Wisatawan yang akan berkunjung ke sini nantinya, juga akan diajarkan untuk membuat makanan dari mangrove, melaut, atau memancing bersama nelayan di laut,“ imbuh Jumiati.
Jumiati menegaskan, hari mangrove sedunia penting untuk diperingati, mengingat betapa besar manfaat tanaman bakau itu bagi lingkungan.

“Kemarin, kami merayakannya dengan menanam mangrove bersama dengan masyarakat, sebagai bentuk kepedulian.
Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Jenderal LSM Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Abdul Halim. Ia mengatakan,  meski sudah diperingati oleh dunia. Masih, banyak hal penting yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk melestarikan mangrove yang masih tersisa. Terutama, kata dia, ketegasan aparat hukum.

“Bukan hanya dengan mendatangkan pemain bola sekelas Ronaldo, atau seremonial belaka. Tapi, dibalik itu ternyata ada program konsensi ijin pemberian reklamasi seluas 803 hektar di Teluk Benoa. Saya kira, kuncinya adalah kesungguhan dalam pelestarian mangrove. Apalagi ada tiga kementerian sektoral yang berperan, dan memiliki dana besar untuk melestarikan mangrove. Kementerian itu adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kemenhut. Kesungguhan yang saya maksud adalah, karena terkadang di lapangan kita sering menemui ketidaksinkronan, dan kontraproduktif dalam upaya penegakkan hukumnya,“ tegasnya.

Tiga Kementerian ini, kata Abdul, seolah tidak sinkron satu sama lain.

“Ada upaya untuk sinkronisasi melalui pokja mangrove, tapi saat ini hanya berupa seremonial. Di satu sisi KKP menghendaki adanya pelestarian mangrove di wilayah pesisir di Serdang Bedagai, namun di sisi lain Kemenhut dan KemenLH justru memberikan konsensi untuk mengambil paksa wilayah hutan mangrove. Di sinilah pentingnya penegakkan hukum, dan keseriusan pemerintah, dan instansi terkait, ”ungkapnya.
 
Ia menambahkan, upaya masyarakat untuk melindungi mangrove dan diri mereka harus mendapat dukungan penuh dari Pemerintah. Antara lain dengan menghentikan upaya perusakan dan pengalihfungsian lahan mangrove di luar fungsi awalnya. Ia mencontohkan, rencana pembangunan PLTU yang akan dibangun di sebagian kawasan konservasi laut daerah yang ditentukan sepanjang 6,8 juta hektar di Kabupaten Batang, yang tentunya akan berdampak buruk bagi lingkungan, dan masyarakat jika terus dilakukan. Proyek ini, ujar Halim, harus dihentikan !

“Pesan masyarakat nelayan dan tani di wilayah di Kabupaten Batang adalah, mendesak kepada Presiden SBY, khususnya Menko Perekonomian yang memiliki agenda dibalik pembangunan PLTU Batang ini untuk menghentikan pembangunan tersebut, karena implikasinya akan sangat besar terhadap lingkungan, keamanan, dan ketentraman masyarakat, “ pungkasnya.

Editor: Doddy Rosadi