Desa Mekarjaya dari Desa Pembalak ke Pelestari Lingkungan II (3)

Pembangkit ini langsung dikelola Sekretaris Desa Tarsa, Ketua RT Apep dan seorang warga.Warga yang rumahnya ingin dipasang jaringan listrik dikenakan biaya pemasangan.

SAGA

Selasa, 03 Sep 2013 18:06 WIB

Author

Irvan Imamsyah

Desa Mekarjaya dari Desa Pembalak ke Pelestari Lingkungan II (3)

desa mekarjaya, mikrohidro, air, energi alternatif, lingkungan

Demam Listrik
 
Pembangkit listrik mikrohidro yang terpasang di dekat tebing cadas Desa Mekarjaya merupakan prakarsa dari Yayasan Pribumi Alam Lestari.  Lembaga itulah yang mendampingi warga untuk peduli dan menjaga lingkungan. Kapasitas yang terpasang di pembangkit tersebut mencapai 20.000 watt. Setiap keluarga yang ingin mendapatkan aliran listrik dijatah 200 – 400 watt. Untuk aliran listrik sebesar 200 watt warga wajib membayar iuran Rp20.000 per bulan. Jadi tinggal dikalikan dua jika warga ingin menikmati aliran listrik sebanyak 400 watt.

Pembangkit ini langsung dikelola Sekretaris Desa Tarsa dan Ketua RT Apep,dan seorang warga. Menurut Apep, warga yang ingin dipasang jaringan listrik dikenakan biaya pemasangan. “Untuk pemasangan biaya pemasangan instalasi di rumah, biasanya dulu ada biaya. Biaya pemasangan instalasi Rp300.000, tapi kadang ada yang kasih setengahnya. Yang dimaksud pemasangan instalasi harus minta uang kan, tujuannya untuk beli kabel, beli lampu. Apalagi kalau jauh dari kabel pusatnya, tak cukup satu roll. Satu roll kan 100 meter khan.”

Meski memungut biaya pemasangan dan iuran, pengelola pembangkit tak mendapat gaji. Menurut Ketua Pengelola Mikrohidro Tarsa, semua pungutan murni untuk ongkos merawat pembangkit. Mulai dari biaya operasional pengurus, perawatan mesin, perawatan saluran air, anggaran perluasan jaringan, dan sisanya lima persen, untuk kas desa. Tapi kadang, iuran yang dikumpulkan tak cukup untuk ongkos perbaikan kerusakan turbin terang Tarsa.

Harga untuk setiap komponen onderdil yang rusak, pengurus harus merogoh kocek yang terbilang mahal. Berkisar Rp200 ribu sampai Rp 5 juta-an.

Sesekali, pengelola kerepotan memperbaiki kerusakan mesin pembangkit listrik akibat aliran air tersumbat lumpur dan sisa tebangan kayu. Mereka juga kerap kesal karena ada warga yang nakal  mengganti MCB,  alat pembatas pasokan listrik. 

“Cuma kadang-kadang ada temuan, ada temuan kalau misalkan, jadi si konsumennya itu sendiri yang mengubah kadang beli yang 450 watt, atau 900 watt kadang-kadang seperti itu. Cuma kalau ada yang ketemu seperti itu, oleh petugas langsung di ganti lagi ke yang kapasitasnya 200 watt,” jelas Iwan Kepala Desa Mekarjaya. Hal inilah yang buat Tarsa dan kawan-kawan kerepotan mengendalikan konsumsi listrik warga.

Berharap Pada Pembangkit Baru

Sebenarnya, ada cara yang mungkin bisa dilakukan untuk menambah daya pembangkit listrik. Salah satu caranya dengan menambah unit pembangkit baru. Tapi untuk membangun yang baru, warga desa tak punya cukup dana sehingga hanya bisa berharap dari iba sumbangan lembaga atau perusahaan.

PLN kata Apep juga berencana menjanjikan bantuan. Kalau tak ada aral melintang, mestinya pembangunan pembangkit berskala 5.000 watt dari PLN sudah di mulai pada bulan ini.

Desa Mekarjaya adalah contoh desa yang tengah berubah. Selain konsumsi listrik yang makin meningkat, di masa datang warga yang baru berumah tangga juga membutuhkan tanah dan  rumah baru. Kekhawatiran ini mulai dipikirkan sang kepala desa, Iwan.    

Menurutnya, berbagai upaya juga dilakukan untuk mengantisipasi dan mengendalikan laju pertumbuhan. Seperti gencar mempopulerkan program keluarga berencana, sampai mewajibkan warga menanam pohon untuk setiap gelar pernikahan dan kelahiran.

Setiap pernikahan, warga menanam pohon lima batang. Begitu pun saat ada persalinan. “Setiap orang tersebut lahir. Kita mengukur sekian tahun kemudian. Kita mengukur 20 tahun kemudian, anak tersebut akan berumahtangga. Minimal untuk penyediaan rumah bisa memakai atau menggunakan hasil penanaman pohon tersebut,” tegas Iwan, Kepala Desa Mekarjaya.

Yang jadi soal, belum semua warga patuh menanam lima pohon untuk setiap pernikahan dan persalinan yang diamanatkan Peraturan Desa tentang Hutan dan Kehutanan. ***

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - SAGA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Pemerintah akan Evaluasi Peningkatan Serapan Anggaran

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17