Sanksi Tegas Ormas Pemeras (3)

Sebagian anggota ormas tidak memiliki latar belakang pendidikan yang baik dan pengangguran. Dorongan ekonomi memaksa mereka harus bertahan

SAGA

Senin, 05 Agus 2013 19:50 WIB

Author

Indra Nasution

Sanksi Tegas Ormas Pemeras (3)

Ormas, laskar betawi, UU Ormas, LIPI, Pamulang

Peran Ormas

Organisasi kemasyarakatan atau ormas  sejatinya dibutuhkan bagi negara demokratis. Peneliti ormas dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Yogi Setya Permana menuturkan,“Bagi negara demokratis, asosiasi kemasyarakatan itu sangat mutlak karena negara tidak bisa menginternvensi seluruh kehidupan masyarakat, asosiasi itu penting sebagai bagian dari masyarakt sipil, masyarakat sipil itu berfungsi sebagai bumper, pengawas, gerak pemerintah yang kita pilih lewat pemilu, jadi asosiasi itu penting, karena itu artikulasi kepentingan, dalam sistem demokratis, artikulasi kepentingan tidak hanya melalui partai politik.”

Tapi tak bisa ditampik  kata Yogi masih ada ormas yang melenceng seperti halalkan kekerasan dan memeras. “Kenapa mungking ada beberapa faktor yang pertama tarikan ekonomi politik, awalnya organisasi masyarakat ideal mereka mengartikulasikan kepentingan untuk membantu proses kebijakan publik, dan ada beberapa ormas mereka didirikan hanya sekedar mengejar kepentingan ekonmi dan poltik, ini yang menjadi persoalan kenapa banyak ormas yang akhirnya mengunakan praktek kekerasan, dalam perjuangan kepentingan, ini juga kita harus melihat bahwa tidak ada ruang aktualisasi eksitensi ,” tambahnya.

Sebagian anggota ormas  tidak memiliki latar belakang pendidikan yang baik dan pengangguran. Dorongan  ekonomi memaksa mereka harus bertahan. Kembali Peneliti LIPI, Yogi Setya Permana menjelaskan, “Beberapa ormas menampung beberapa pemuda yang tidak bisa berkompetisi di dalam zona ekonomi formal , untuk masuk ke dalam organisasi tersebut dan bermain di sektor ekonomi informal seperti jasa keamanan parkir debcolletor dan lain-lain.”

Selain faktor ekonomi, anggota ormas bergabung karena alasan eksitensi. “Contoh organisasi berbasis etnis di Jakarta, ketika mereka berada di kota tidak dalam identitas mereka, katakan betawi, mereka pasti  akan kalah karena tidak punya modal yang sama dengan yang sudah lebih duluan mapan ketika mereka tidak bisa bersaing, mereka akan mencari sesuatu untuk bisa duduk sama rata dan berdiri  sama tinggi dengan orang yang lain, ketika mereka bergabung dengan organisasi  yang menyediakan basis identitas politik mereka akan berpikir, kami kuat kami superior, kami bisa mengklaim teritori anda,” bebernya.

Salah satu ormas kedaerahan yang bergerak di bidang jasa keamanan adalah Badan Pembina Potensi Keluarga Besar Banten (BPPKB). Pendirinya Tubagus Kusai Muroh menuturkan,”Karena organisasi ini adalah berbentuk potensi, kebetulan ada saja pengusaha melihat potensi diarahkan untuk membantu sebagai mitra misalnya menjaga dan membantu pembangunan sebuah gendung diperlukan orang untuk tugas dan keamanan, dan ada pengusaha yang beli secara legal, kemudian di tanah itu ada bangunan ada orang yang tidak mau tahu, biasa kami di minta untuk sosialisasi menjembatani misi-misi perusahan supaya orang yang menduduki lahan mengerti hak dan kewajibannya.”

Tapi Tubagus Kusai buru-buru bantah  jika kegiatan yang mereka jalankan kerap disertai kekerasan.  “Sering dikatakan BPPKB idientik dengan sektor informal jadi bukan kegiatan preman, dalam kegiatan kami selalu seizin polda, karena kami mitra polisi,” jelasnya.

Dia mengaku ormasnya mengedepankan komunikasi dalam selesaikan masalah.  “Biasanya kalau berbeturan masing-masing tokoh ketemu di suatu tempat mengkomunikasi siapa dulu yang menjadi mitra pengusaha, yang dulu harus dihargai, jadi kita punya pola-pola persuasif bisa membuat pihak yang berbentruan bisa koorperarif.”

Tak bisa dipungkiri masih ada ormas yang kerap halalkan kekerasan dan suka memeras. Peneliti ormas dari LIPI,  Yogi Setya Permana menegaskan aparat penegak hukum perlu beri sanksi tegas kepada anggota ormas yang bandel. Undang-undang Ormas yang baru disahkan DPR bulan lalu tak akan efektif jika tak ada sanksi nyata.

“Saya kira Undang-undang Ormas tidak penting, ketika pemerintah jelas, fungsi pemerintah dalam menegakan hukum jelas, ormas yang melanggar hukum ditindak, karena uu ormas kalau kita telusuri, argumentasi dari DPR karen agar tidak ada ormas-ormas yang melakukan kekerasan, saya kira argumen itu mentah, absennya kekerasan dari kelompok masyarakat itu bukan dari uu ormas itu, tetapi dari penegakan hukum, saya pikir justru malah uu ormas justru akan membuat masalah baru,”jelas Yogi.

Kembali ke pengusaha DS. Ia berharap aparat tak absen saat hukum dipermainkan anggota ormas.“Biasanya yang sudah-sudah pengembang biasanya ngalah, ini dianggap pembenaran, tetapi bagi saya ini bukan masalah uang, tetapi masalah hukumnya ini ditegakan, kalau untuk kepentingan umum seperti buat jalan dan aliran air itu tidak masalah tetapi kalau untuk kepentingan pribadi saya tidak mau,” tegasnya.

Editor: Taufik Wijaya

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - SAGA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Inggris Bersikeras Tinggalkan Uni Eropa 31 Oktober 2019

Kabar Baru Jam 17

Foto Ikatan Besar Mahasiswa UI Tidak Akui Jokowi - Ma'ruf Hoaks