[SERIAL] EPISODE 8: Para Pendamping

Mengurus anak-anak eks kasus terorisme jelas tak mudah. Bagaimana tidak, Mereka harus berhadapan, berinteraksi dengan bocah-bocah yang tumbuh besar dengan ide kekerasan sampai sigap merakit bom

Rabu, 24 Juli 2019

Mengurus anak-anak eks kasus terorisme jelas tak mudah. Para pendamping pun dibekap rasa was-was. Bagaimana tidak…. Mereka harus berhadapan, berinteraksi dengan bocah-bocah yang tumbuh besar dengan ide kekerasan sampai sigap merakit bom. Siapkah mereka mendampingi anak-anak eks korban kasus terorisme? 



PERINGATAN! Seri liputan ini memuat konten yang boleh jadi mengganggu bagi sebagian orang.  

-
Klik di sini untuk kisah-kisah menarik lainnya

ABI: "Dia kan bisa merancang bom 38 detik. Itu sebetulnya Abi khawatir terus setiap malam, hati mah khawatir.. aduh…takut gitu… takutnya dia …

Kalimat dibiarkan menggantung oleh Abi, pendamping di rumah perlindungan milik pemerintah.

Abi meminta nama aslinya tak disebut demi melindungi bocah yang sudah lebih dari setahun ia asuh. 

Ini kali pertama ia mendampingi anak korban kasus terorisme.

ABI: "Ya kobong kan jauh di depan, Abi di sini, mending kalau anak-anak masih ada di sekeliling. Ini kalau anak-anak nggak ada lalu dia sendiri... merencanakan ...  hati itu takut yah. Tetap kalau rasa takut masih ada, walaupun memang dia sudah menganggap Abi kayak orangtua lah.

'Kobong' adalah istilah untuk menyebut kamar tidur santri. 

Salah satu pengguninya, Mirza -- bocah yang sejak usia 9 dibawa orangtuanya ke Suriah. 

Mirza kecil tumbuh dengan ide-ide kekerasan, termasuk pergi ke Suriah dan jadi jihadis.

Setelah tiga tahun di Suriah, ia tak betah. Susah payah ia kabur dari cengkeraman ISIS. Setahun terombang-ambing, ditahan di wilayah perbatasan perang, hingga, akhirnya diselamatkan utusan pemerintah dan kembali ke Indonesia.

Mirza kini 15 tahun, remaja yang tak banyak bicara. 

ABI: Abi panggil. Nggak ngomong, cuma: 'Iya, Bi'. Abi ngomong beberapa kata, dia cuma satu kata. (Tertawa). Memang begitu kan didikan di sana ….

Di pondokan itu, Abi yang mengasuh Mirza. 

ABI: Selama satu tahun Abi didik, enjoy-enjoy saja.. tidak ada sifat-sifat radikal, atau susah diarahkan. Alhamdulillah didikan Abi ini 70 persen sedikit-sedikit bisa memberikan arahan untuk akhlaknya.

Mirza diperlakukan sama dengan anak lain— diminta berpakaian sopan, taat aturan rumah perlindungan dan menghormati orang yang lebih tua.

Kalau dilanggar, Abi tak segan menegur.

ABI:  Enggak, enggak ada kalau soal jihad mah. Cuma bintik-bintik kekerasan seperti tidak nurut, peraturan pesantren suka dilanggar, peraturan tidak diikuti, kadang-kadang semau dia lah. Tapi sedikit-sedikit bisa diarahkan. Kalau di sini kan yang diutamakan adab dan tata karma ya.

Abi lebih berhati-hati saat mengingatkan Mirza.

ABI: Baik-baik, takutnya dia terganggu pikirannya. Akhirnya kan dia terus balik lagi ke sono lagi ke sono (jaringan teroris) lagi.

Tak ada kurikulum atau pola pengajaran khusus. 

Abi menempatkan Mirza sebagai anak, sedang ia adalah bapaknya.

Abi hanya menggunakan insting dan pengalamannya sebagai orangtua.

"Ada juga satu kasus, anak dari orangtua (deportan) itu karena menganggap kami kafir."

- Sri Wahyuni - Pendamping rumah perlindungan

Mengasuh anak-anak yang baru mereka kenal, mesti pandai-pandai meraba karakter anak asuh, juga menepikan ego. 

Salah satu pendamping di rumah perlindungan lain, Sri Wahyuni mengaku, mula-mula kaget saat ada anak yang meneriaki petugas dengan kata: kafir. 

SRI WAHYUNI: TV itu tidak boleh dihidupin. Tidak boleh nonton TV karena ada hal-hal yang tidak sesuai dengan mereka. Ada juga satu kasus, anak dari orangtua (deportan) itu karena menganggap kami kafir.

SRI WAHYUNI: Ada anak usia 11 tahun itu benar-benar menantang, nggak mau. Kan kami menyarankan sholat di masjid. Mereka itu masih kekeuh kalau mereka itu musafir, jadi nggak mesti lima waktu. Sampai bilang gini: 'kami akan ke masjid tapi kami nggak mau ikut sholat sama imam'. Jadi mereka sholatnya sendiri di shelter.

Sembilan tahun jadi pendamping, itu kali pertama Yuni mendampingi anak korban terorisme.

Rumah perlindungan milik pemerintah terhitung baru dalam menghadapi anak korban terorisme. 

Bermula saat pemulangan 300an deportan pada 2016. Lebih 200 orang diantaranya anak-anak dan perempuan.

SRI WAHYUNIKalau terhadap anak-anak ini nggak (takut didoktrin), tapi kalau anak deportan itu ada … tapi biasanya saya mengalihkan pembicaraan.

Lumrah bila petugas ketakutan lambat laun bakal terperangkap doktrin radikalisme.

Karena itu pendamping lain, Tuti menyadari perlu peningkatan pengetahuan dan kecakapan.

TUTI: Untuk anak sih enggak (takut didoktrin). Untuk dewasa kekhawatiran pasti ada. Makanya memang kami sampaikan ke pimpinan kami butuh peningkatan kapasitas untuk kami terus belajar cara menghindari ini ketika mulai mempengaruhi seperti apa. Kami terus belajar sih.

Kepala Rumah Perlindungan Neneng Heryani lantas menggandeng sejumlah lembaga untuk melatih para petugasnya.

Tapi dari segi jumlah pun, banyaknya pekerja sosial jauh dari ideal. 

NENENG: Untuk pekerja sosial hanya ada 12 orang, kami sangat kekurangan, ini kami memang sangat minim. Karena kalau di kami kan sistemnya juga harus piket menjaga anak-anak. Kami memang kekurangan SDM terutama untuk pekerja sosialnya. Tapi tetap saja itu tidak menjadikan alasan kami tidak bekerja baik, misalnya dengan strategi pekerja sosial menangani lebih banyak anak.

Idealnya, 1 pekerja sosial mengasuh lima anak. 

Sekarang, seorang petugas bisa menangani sampai 11 anak. Termasuk anak korban kasus terorisme.

Padahal menurut Neneng, untuk kasus teror, mestinya satu pekerja sosial menangani hanya satu anak.

Soal perhatian para petugas ke anak-anak disorot peneliti terorisme dari Yayasan Prasasti Perdamaian, Taufik Andrie.

TAUFIK: Kementerian Sosial juga harus—ya mau nggak mau—melatih petugas-petugasnya agar mengerti; punya ketrampilan psikologi yang advanced, punya kemampuan deterrence ideology, jadi kalau diajak debat ya mampu melayani, kalau approached ya mampu menaklukkan secara halus.

Pendampingan sosial dan psikologis terhadap anak korban terorisme perlu dilakukan berkelanjutan. 

Sayang koordinasi kerap tak mulus. 

Dalam sebuah diskusi publik yang digelar Majalah Tempo pada Juli 2019, Kepala BNPT Suhardi Alius sempat menyinggung, tak jarang langsung menghubungi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk meminta jajarannya di daerah ikut memantau pergerakan keluarga deportan.

Namun begitu sejak Undang-Undang Antiterorisme yang baru disahkan, peraturan turunan diharapkan bakal lebih baik. 

Kepala Sub Direktorat Bina Masyarakat BNPT, Solahudin Nasution. 

SOLAHUDIN: Memang selama ini sebelum UU ini disahkan, yang punya hak untuk menggunakan duit negara untuk menangani kasus terorisme itu hanya BNPT dan Densus 88. Tapi ke depan, seluruh elemen masyarakat termasuk TNI dan Polri, sudah punya kewajiban sesuai tupoksinya masing-masing.

SOLAHUDIN: Karena itu mengapa Ditjenpas pas Anda tanya itu tidak punya program, karena selama ini dia tidak punya kewajiban untuk menanggulangi itu. Tapi dengan UU itu, Kumham sudah punya kewajiban untuk menangani radikalisme/terorisme sesuai wilayah kerja mereka.

Surabaya jadi salah satu daerah di mana ada anak-anak korban teror. Mei 2018, rangkaian aksi bom bunuh diri terjadi di sejumlah titik. Teror yang dilakukan para orangtua itu menyeret anak-anak. 

Beberapa diantaranya selamat.

Wakil Gubernur Surabaya, Emil Dardak paham; persoalan memang pelik. Ia memastikan bakal menjamin perlindungan anak, meski tak detil. 

EMIL: Saya pikir, saya lapor ke Bu Gubernur juga. Dan kami akan membahas tindak lanjutnya. Ini kan kembali ke aturan perlindungan anak, tentunya kami harus pastikan lingkungan yang paling kondusif untuk tumbuh-kembangnya anak. Lingkungan keluarganya kondusif atau tidak terhadap tumbuh-kembangnya anak ini.

Jika negara harus mengurus anak-anak ini, kata Emil, perlu bahasan lintas instansi. 

EMIL: Artinya kalau memang negara ingin tetap mengasuh, ini kan berarti ada pertimbangan yang bisa dipertanggungjawabkan secara peraturan perundang-undangan untuk mengatakan bahwa keluarganya tidak dalam kondisi yang tepat untuk mengasuh. Artinya harus sangat hati-hati mengambil langkah itu.

Juga penerapan yang ekstra hati-hati, kata pengamat terorisme Taufik Andrie.

TAUFIK: Negara harus siap dengan mekanismenya. Sebetulnya kalau mengelola anak ini, siapakah sih negara itu? Apakah sebuah institusi? Apakah ada pola-pola yang membuat mereka semaam sistem penampungan anak, diasramakan atau apa. Atau menciptakan orangtua-orangtua angkat yang sistemnya baik, diatur gitu.

Ia menilai selama ini kesadaran akan rumitnya tanggung jawab pemulihan korban teror itu tak dibarengi perbaikan regulasi dan koordinasi.

TAUFIK: Misalnya, dianter ya dianter sampai ke Jawa Timur dan lain sebagainya. Mungkin datanya hanya diberikan ke kepolisian dan Pemda. Tapi Pemda di Indonesia ini mana sih yang kreatif? Nggak ada kan? Sedikit sekali, satu dua. Padahal kalau itu disiapkan suprastruktur aturan dan budgetnya, Pemda seharusnya juga bisa bergerak. Mengeluarkan duit sedikit untuk sekian puluh orang yang dari daerah mereka masing-masing.

"Negara harus siap dengan mekanismenya. Sebetulnya kalau mengelola anak ini, siapakah sih negara itu? "

- Taufik Andrie - Pengamat terorisme

Di luar sana, masih ada anak-anak yang menunggu kepastian. Yang terbaru setelah kejatuhan ISIS, ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) terkatung-katung. Diantara simpatisan itu terdapat anak-anak—yang hanya menuruti para orang dewasa.

Anak-anak korban kasus terorisme ini beragam. Ada yang sekadar ikut orangtuanya dalam aksi teror, ada yang manut saat diajak hijrah ke Suriah, ada yang terbujuk orang dewasa untuk melancarkan aksi. Mereka semua korban.

Selama ini tak ada data pasti jumlah anak-anak korban jaringan teroris. Baik korban kasus teror di dalam negeri ataupun yang berangkat, dan dalam perjalanan ke Suriah.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yambise melalui balasan surat elektronik mengakui belum ada data pasti jumlah anak dalam aksi terorisme. Hanya ada data BNPT hingga 2018 yang menyebut 1800-an anak. 

Ketika data terserak, tentu sulit menyusun langkah strategis yang dibutuhkan. 

Sementara anak-anak itu juga tak boleh dibiarkan kehilangan arah.