Benny Giay: Para Tapol Ini Dipaksa Buat Surat Grasi

KBR, Jakarta - Lima tahanan politik Papua telah dibebaskan pada 9 Mei lalu. Kelimanya merupakan pelaku pembobolan senjata Kodim Wamena pada April 2013.
 
Mereka yang menerima grasi atau pengampunan itu adalah Apotnalogolik Lokobal yang dihukum 20 tahun penjara, Numbungga Telenggen serta Jefrai Murib yang divonis seumur hidup, juga Kimanus Wenda dan Linus Hiluka yang dibui 19 tahun penjara.
 
Tapi rupanya, dibalik pembebasan tahanan politik itu, ada bau tak sedap, rekayasa! Tokoh Papua, Benny Giay bercerita, jauh hari sebelum Presiden Jokowi memberikan grasi, ada satu staf dari Kepresidenan di bawah pimpinan Luhut Panjaitan mendatangi Lapas Abepura. Ia adalah Judith Dipodiputro.

“Langkah Presiden Jokowi untuk membebaskan para tapol ini sendiri menambah masalah. Karena presiden rupanya punya agenda tersendiri dengan pembebasan tapol itu. Para tapol ini berpikir ini amnesty tapi ada pihak lain yang menyiapkan surat permohonan tanpa ada penjelasan kepada mereka. Jadi saat mereka keluar, ada yang tidak bisa baca tulis para tapol ini. Jadi mereka hanya sidik jari dan keluar, dan saat keluar ada yang menyesal. Nah ini tidak benar,” ucap Benny kepada KBR.

Benny juga bercerita, Judith memaksa para tapol termasuk Filep Jacob Samuel Karma menandatangi surat permintaan grasi.

“Jadi mereka seperti dipaksa dan ditekan untuk membuat surat grasi supaya presiden ada sesuatu. Kalau tanggal 5 Mei saya ada di dalam penjara. Dan dia, ibu Judith sedang paksa terima saja, buat surat grasi. Nanti kamu keluar akan baik. Saya juga dengar ada tawar jabatan. Saya kasih tahu Filep karena kuasai pembicaraan,” ungkapnya.

Bahkan kata Ketua Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) Tanah Papua ini, suasana Jayapura jelang kedatangan Presiden Jokowi, begitu mencekam. Polisi dan tentara berjaga di tiap sudut Kota Jayapura.


90 Tapol Masih Mendekam di Bui

Salah satu tahanan politik Papua, Linus Hiluka mengamini pernyataan tokoh Papua itu. Hanya saja, ia menilai, grasi yang ia dan empat tapol lainnya terima berbeda.

"Kalau teman-teman yang lain memiliki pemikirian grasi itu sebagai permohonan ampunan itu boleh-boleh saja. Tapi grasi yang kami terima kemarin itu beda. Proses grasi biasanya diawali dengan permohonan yang kami ajukan. Tapi ini diberikan tanpa permintaan, tapi mereka yang memberikan. Jadi saya pikir ini luar biasa. Saya menghargai karena ini merupakan pemberian cuma-cuma," ucap Linus Hiluka kepada KBR lewat sambungan telepon.

Meski kini telah menghirup udara bebas, toh ia tak leluasa bergerak. Laki-laki 44 tahun itu mengaku kerap dikuntit aparat keamanan tak berseragam. Ia khawatir sewaktu-waktu bakal kembali dicokok dan dijebloskan ke penjara.

Ia juga bercerita, saat ini masih ada 90 tahanan politik, di mana 75 berada di penjara Papua, dan 15 orang lagi di Maluku.

Menanggapi tudingan rekayasa itu, Staf Khusus Sekretaris Kabinet Jaleswari Pramodhawardani ogah berkomentar. Pesan singkat atau telepon KBR tak kunjung berbalas.
 
Ketika grasi diberikan kepada lima tahanan politik Papua, ia justru mengatakan, pembebasan para tapol itu sudah dipikirkan masak-masak Presien  Jokowi.
 
"Bapak Jokowi juga bilang grasi ini baru langkah awal. Beliau menginginkan membebaskan semua tahanan politik yang bukan hanya berada di Papua saja. Tapi ini juga butuh waktu. Kebetulan mengapa grasi dan hanya lima orang? Ini tentu menyangkut masalah waktu. Namun pada prosesnya Pak Jokowi juga mengatakan ada proses amnesty yang itu bakal meminta pertimbangan DPR. Tahapan-tahapan ini harus dilihat tidak hanya dalam waktu semalam. Ada persoalan yang bisa diselesaikan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang," jelas Jaleswari.


Pesimistis Terhadap Jokowi
 
Meski pemberian grasi itu diapresiasi banyak kalangan, tapi bagi Tokoh Papua, Benny Giay hal itu tak berpengaruh apa pun. Justru rakyat Papua kian pesimistis terhadap Jokowi.

“Orang Papua itu tidak akan keluar, tidak akan lebih senang tinggal di penjara karena di luar sama saja. Kekerasan terus terjadi setiap hari. Jadi orang Papua bilang, keluar penjara kecil, masuk penjara besar. Kalau dengan Aceh, pemerintah bisa berdialog, kenapa dengan Papua tidak? Kemarin tambah parah, Jokowi bilang lupakan masa lalu. Wah ini tambah bikin kabur. Jadi kita pikir, ini presiden yang harus kami percaya atau….kami harus berdoa untuk presiden lain kah?” ucap Benny Giay.

Sementara itu, aktivis kemerdekaan Papua Filep Jacob Samuel Karma punya pesan untuk Presiden Jokowi. Aktivis perempuan asal Papua, Rika Korain ketika mengunjungi Filep menceritakan pertemuan itu.
 
“Kalau negara betul-betul menghargai upaya dia yang dinyatakan makar sebagai upaya pengungkapan pendapat, mesktinya dari awal 11 tahun lalu. Ketika dia ditahan dia dibebaskan. Tapi dia sudah menjalani sebagian besar masa hukuman dan tinggal empat tahun lagi. Kedua, dia juga minta upaya negara untuk membebaskan mereka harus disertai dengan perbaiki situasi di papua. Itu satu paket,” tutupnya.



Editor: Quinawaty Pasaribu