Melawan Korupsi di Udara (Bagian 3)

"Gerakan yang disuarakan sejak 2009 lalu itu bukannya tanpa kendala. Ketua Jaringan Radio Komunitas Bandar Lampung, Rifky mengatakan, beberapa radio komunitas yang getol menyuarakan kampanye memerangi korupsi diteror dan diancam pihak yang tak suka."

Diteror & Ancam

Siang itu dua penyiar Radio Komunitas  Gema Lestari  atau RGL FM, Indri dan Anggi  bersiap memandu talk show atau unjuk wicara. Dua narasumber yang diundang sudah hadir di studio berukuran 2 x 2 meter.

Pimpinan Radio Komunitas RGL FM, Agus Guntoro menjelaskan status kedua awak radionya.  “Penyiar kan relawan, volunteer gitu. Jadi, kalau hanya sebatas listrik, terus biaya perawatan komputer itu cukup. Tapi, kalau gaji, itu kita tidak ada, ” ujarnya.

Agar radio ini bisa bertahan dan memberi upah kepada awaknya, Agus, mulai  mencetak formulir tawaran kerja sama dengan pendengar. “Sambil, biasanya kita kan, sekarang lagi diusahakan cetak atensi. (Terus bagaimana menghidupi teman-teman, dan radio ini?). Nah, paling kalau ada apa, ada kegiatan program-program, misalkan dengan PNPM atau BKKBN. Itu pun bentuknya hanya kita uang jasa, yang nilainya ngga lebih dari Rp 200 ribu per bulan paling untuk penyiar itu. (Tapi, mereka punya kegiatan lain kan, selain bersiaran?). Tapi di luar punya. Kalau Mbak Indri itu staf desa,” terangnya.

RGL FM kata Agus hanyalah satu dari sekian banyaknya  radio komunitas  yang menyuarakan kampanye antikorupsi. “Dan lebih bersih. Makanya kita radio-radio komunitas itu kemarin mempunyai slogan kan kemarin,” Melawan Korupsi Melalui Udara”, gitu kan. Nah, salah satu itu dengan ILM-ILM (Iklan Layanan Masyarakat) itu. Kemudian kita membuat berita, berita-berita di lokal gitu, yang intinya pelaksanaan itu harus sesuai, harus standar, harus menjauhi itu (korupsi, red), ” tegasnya.

Gerakan yang disuarakan sejak 2009 lalu itu bukannya tanpa kendala. Ketua Jaringan Radio Komunitas Bandar Lampung, Rifky mengatakan, beberapa radio komunitas yang getol menyuarakan kampanye memerangi korupsi  diteror dan diancam pihak yang tak suka.   “Tapi, kalau di RGL belum ya, Mas? Kalau di radio lain ada. Ada beberapa temuan, ada di salah satu Kabupaten. Di Kabupaten Lampung Barat, itu sampai kita dapat beberapa ancaman. Dan ada teman-teman juga yang mundur, karena tidak sanggup. Iya, tapi tidak dilibatkan dalam program ini, dia mundur. Yang satu juga ada radio yang mau dilibatkan, tapi mundur juga, karenam ada Oase FM namanya di Kedondong, kalau sekarang Kecamatannya Way Rilau. Itu juga mundur, karena tidak sanggup! Karena PNPM-nya dikuasai oleh preman,” beber Rifky.

Upaya radio komunitas tersebut   mendapat tanggapan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana.  “Waktu saya ditanya seberapa efektif, seberapa penting kiprah radio komunitas, gerakan-gerakan pendidikan anti korupsi, bahkan film anti korupsi, itu luar biasa! Saya sekarang ini boleh dikatakan hampir tiap hari memutar film yang namanya Selamat Siang Risa, ” ucap Denny. 

Dia menambahkan “Jadi, radio komunitas, film, kurikulum anti korupsi, mungkin kita bicara jangka panjang. Mungkin kita tidak bisa melihat itu instan hasilnya. Tetapi, dia adalah pondasi-pondasi dasar untuk membangun pemahaman anti korupsi, sikap dasar anti korupsi, prinsip-prinsip moral, kejujuran dan lain-lain, yang itu justru adalah sangat-sangat penting ketika kita bicara pencegahan, dan pada gilirannya pemberantasan korupsi itu sendiri. ”

Deputi Menko Kesra Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Sujana Royat yakin, dengan pelibatan radio komunitas ditambah partisipasi warga ikut mengawasi  dana proyek PNPM, korupsi bisa ditekan. “Oleh karena itulah kami coba untuk memperbaiki ini. Dan, pada saat yang sama, siapa yang melaporkan adanya korupsi itu, 99,9 persen yang ada di PNPM itu adalah masyarakat itu sendiri. Artinya apa, bahwa ada kekuatan lain, yang harus kita bina untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia, yaitu masyarakat itu sendiri, ” tegasnya.

Komitmen gerakan deklarasi gerakan nol toleransi untuk korupsi yang turut disuarakan Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) adalah untuk memastikan agar pelaksanaan program PNPM Mandiri memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggarannya. Ketua JRKI Sinam Sutarno menegaskan di masa datang bukan hanya dana PNPM yang akan diawasi, melainkan seluruh program pemerintah.

“Pengawasan itu ya tidak hanya terhenti pada program itu, tapi itu bisa menjadi habbits di radio komunitas. Maka, bukan hanya menjalankan program diskusi, tapi JRKI mendorong ini menjadi sebuah gerakan radio komunitas untuk Indonesia bersih. Bukan hanya PNPM saja, nanti. Tapi juga program-program APBDesa, APBD, APBN yang sampai ke desa-desa juga harus diawasi. Ini PNPM, mengawal PNPM –nya sendiri juga penting, tapi yang lebih penting ini menjadi latihan teman - teman radio komunitas untuk mengawal anggaran publik lain yang jauh lebih besar dari PNPM, ” serunya.

Editor: Taufik Wijaya

• korupsi
• radio komunitas
• RGL FM
• Lampung
• PNPM