Ketika 'Maxreen' Mengantongi SNI

KBR, Jakarta - Senyum sumringah Muhammad Kusrin terus mengembang. Televisi buatannya akhirnya mengantongi Sertifikat Produk Pengguna Tanda (SPPT) SNI untuk televisi rakitan jenis cathode ray tube (CRT). Sertifikat SNI itu diberikan langsung Menteri Perindustrian Saleh Husein.

Itu artinya, televisi tabung miliknya tak lagi ilegal seperti yang disangkakan polisi dan jaksa di Karanganyar, Jawa Tengah. “Saya disuruh datang ke Kemenperin mau serah terima sertifikat SNI. Sebenarnya sudah lama urus itu. Dari bulan Mei 2015. Sekitar tujuh bulanan," kata Kusrin di Kemenperin.

Perkara SNI televisi tabung Kusrin memang jadi biang keladi. Karena masalah itu pula, Kusrin harus rela kehilangan ratusan televisi plus modal sebesar Rp300 juta. Padahal uang itu hasil keringatnya selama tujuh tahun bekerja. “Untuk barang bukti sekitar lima truk. Itu ada barang mentah, dan barang jadi. Sekitar 25 persen dimusnahkan. Sisanya dikembalikan ke saya. Modalnya sekitar Rp200 juta hingga Rp300an juta,” jelasnya.

Tapi belakangan, pemusnahan ratusan televisi itu sampai ke telinga Menteri Saleh Husein. Ketika menerima Kusrin, ia pun menyentil Dinas Perindustrian dan Perdagangan di daerah. Semestinya, dinas jemput bola; mencari orang-orang seperti pria kelahiran Boyolali ini. “Disinilah kita perlu peran Diperindag daerah, karena terbatas aparat juga. Desperindag harus menjemput bola. Mengidentifikasi potensi di daerahnya.”


Kisah Tiga Televisi Kusrin

Kusrin merakit tiga televisi; Veloz, Zener dan Maxreen. Usaha itu sudah ia rintis sejak 2011 dengan membuka toko Haris Elektronika. Ilmu merakit televisi ia dapat ketika bekerja di perusahaan elektronik sebagai teknisi. “Saya ngutek-ngutek otodidak sendiri, pernah bengkel buka service elektronik, ikut orang juga. Kemudian buka perakitan elektronik.”

Di saat itu pula, ia bisa menjual 900an tvelevisi setiap minggunya, dengan harga Rp400 ribu hingga Rp500 ribu pertabung. Bahkan televisi rakitan itu sampai ke Solo, Jawa Barat dan Jawa Timur. “Pemesanan seminggu bisa 900an. Berarti 3500an. Jenisnya 14 inci tiga merek itu. Pemasarannya di Solo, Jawa dan sekitarnya. Peminatnya ya orang kecil-kecil ke bawah,” imbuh Kusrin.

Karenanya pada 2012, ia berniat mengurus sertifikat SNI. “Kami memang belum ada SNI. Dari 2012 saya mengurus tidak ada tanggapan dari pihak terkait. Katanya harus PT dulu. Pas ada kasus saya urus lagi, ternyata bisa. Bukan PT tetapi UD sekarang. Perorangan.”

Tapi nyatanya, mengurus sertifikat SNI tak semulus harapan. Pria lulusan Sekolah Dasar (SD) ini menceritakan bagaimana sulitnya mengurus sertifikat SNI. Tak ada pengarahan dari Disperindag setempat. “Sebetulnya kalau tahu jalannya nggak ribet, tapi kan saya tidak tahu gimana. Tujuh bulanlah, lama. Pemerintah tidak ngasih tahu. Saya tempatnya tahu, tetapi caranya nggak tahu. Saya juga bingung. Tidak ada bimbingan dan pengarahan sama sekali.”

Belum lagi besarnya biaya yang harus dikeluarkan. “Untuk Sertifikasi Rp20an juta. Untuk uji DB4 1 merek Rp5 juta satu. Jadi tiga merk Rp15 juta. Total Rp35 juta, sama mesin ujinya beli sendiri,” sambungnya.

Kini, setelah mengantongi sertifikat SNI, ia berharap Pemda Jawa Tengah mau memberikan pelatihan termasuk mengurus hak paten televisi rakitannya. “Iya itu nanti mau dibantu, soal kekuarangannya apa, hak paten, untuk alat apa. Pelatihan juga. Istilahnya kekurangan apa ditambahi pemerintah setempat. Saya senanglah, cuman SD saya nggak tau apa-apa.”

Ia pun punya rencana untuk mengembangkan televisi buatannya. “Rencananya ke LCD. Bahan bakunya sudah ada. Rencannya tahun 2017. Ini kita kembangkan dulu, stabil, urus izin dulu. Izinnya beda, meski sekarang LCD belum wajib.”



Editor: Quinawaty Pasaribu