Politik Para Sengkuni

"Status hukum Anas Urbaningrum akan diputuskan KPK pekan depan. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut disebut-sebut ikut tersandung kasus suap Proyek Hambalang. Seolah menjawab langkah KPK, petinggi partai berlambang Mercy telah menonaktifkan sementara wakt"

KBR68H - Status hukum Anas Urbaningrum akan diputuskan KPK pekan depan.  Ketua Umum Partai Demokrat ini disebut-sebut ikut tersandung kasus suap Proyek Hambalang. Seolah menjawab langkah KPK, petinggi partai berlambang Mercy itu telah menonaktifkan sementara waktu Anas dari pucuk pimpinan partai. Ia diminta berfokus menyelesaikan tudingan rasuah.

Ruangan jumpa pers gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siang itu dipadati wartawan. Para pewarta tengah menanti kabar status hukum Anas Urbaningrum. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut disebut-sebut ikut terlibat dalam perkara dugaan korupsi proyek Pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang Bogor, Jawa Barat. Tak lama kemudian Juru Bicara KPK, Johan Budi memberikan keterangan  yang membenarkan gelar perkara status hukum Anas  akan ditentukan pekan depan.

Pernyatataan Johan dan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto  sebelumnya seolah menjawab pertanyaan masyarakat tentang status hukum bekas Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang  masih menggantung.  Maklum akhir pekan lalu sempat beredar fotokopi  yang diduga surat perintah penyidikan Anas  sebagai tersangka.

Ketua KPK Abraham  Samad  menyatakan seluruh pimpinan lembaga antirasuah itu, telah menyepakati penetapan Anas  sebagai tersangka. Namun, menurut Abraham, surat perintah penyidikan suap Proyek Hambalang  belum ditandatangani seluruh pimpinan. Pasalnya, tiga pimpinan KPK masih bertugas di luar daerah, yakni Bambang Widjojanto, Busyro Muqoddas, dan Adnan Pandu Praja. “Tiga pimpinan di luar jadi sulit bagi kita untuk mengambil keputusan, itu satu. Begitu pula minggu depan, kayaknya saya ak n ada acara penandatanganan MOU di luar. Tapi, mudah-mudahan satu dua hari, ya kita lihat saja lah nanti. Sebenarnya bukan itu yang menjadi masalah utama. Harus kolektif kolegial. Sudah sepakat,” kata Abraham di kantor KPK.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengaku sempat menyetujui rancangan Surat Perintah Penyidikan Anas tersebut. "Saya tandatangan. Tetapi saya cabut kembali. (Alasan pencabutan?) Karena tidak diawali gelar perkara. (Jadi itu Sprindik?) Bukan. Surat menuju sprindik. Malam itu masuk meja saya, disebut gelar perkara tanggal sekian. Saya pikir, oh ini sudah ada gelar, maka saya paraf. Ternyata besok paginya, saya diskusi dengan pimpinan lain, loh ternyata belum ada gelar yang disyaratkan. Memang ada gelar, tetapi bukan gelar pimpinan. Sehingga bagi kami, itu belum memenuhi syarat. Saya coret," ujar Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu.

Terseret Suap

Anas diindikasikan bakal dijerat dengan dugaan penerimaan hadiah dari dua perusahaan pelaksana proyek Hambalang, yaitu PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya.  Mobil Toyota Harrier bernomor polisi  B 15 AUD milik Anas yang dibeli di dealer mobil Duta Motor Pecenongan, Jakarta Pusat diduga pemberian dari dua kontraktor tersebut karena telah dimenangkan dalam tender proyek Hambalang. Ia juga diduga menerima suap Rp 100 miliar untuk biaya pemenangan menjadi Ketua Umum Demokrat saat kongres di Bandung pada Mei 2010.

Tapi Anas selalu membantah ikut cicipi duit suap.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diumumkan tahun lalu menyebutkan akibat kasus korupsi Hambalang negara dirugikan hingga Rp 243 miliar.  Dalam perkara ini KPK  telah menetapkan dua tersangka yakni  Kepala Biro Keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora Dedi Kusnidar  dan bekasMenteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng.

KPK juga mencekal adik  Andi yakni Andi Zulkarnaen Mallarangeng serta Direktur PT Adhi Karya Muhammad Arief Taufiqurrahman untuk keperluan penyelidikan.  Tak terima saudaranya dijerat korupsi, adik Andi Mallarangeng,  Rizal Mallarangeng bersama timnya  menyelidiki sendiri. Hasilnya terang dia, Anas Urbaningrum ikut terlibat. "Kami menganjurkan kepada KPK, kalau mau menelisik kasus ini, menelisik dulu dari PT Dutasari Citralaras dan PT Adhikarya. Dari situ pasti mengarah ke Muhayad dan Anas Urbaningrum,"ucap Rizal Mallarangeng.

PT Dutasari Citralaras  yang disebut Rizal tadi adalah salah satu perusahaan yang menjadi subkontraktor pengerjaan proyek Hambalang. Di perusahaan ini istri Anas, Athiyyah Laila,duduk sebagai komisaris. Menurut KPK perusahaan itu memperoleh proyek pekerjaan senilai Rp300 miliar. Direktur Utama PT. Dutasari Citralaras, Machfud Suroso. “Tidak apa-apa masuk. Saya bertanggungjawab untuk pekerjaan saya. Saya gentle, saya profesional, saya kontraktor mekanikal elektronik. (Dengan begitu bapak terancam pidana?) Apa hubungannya dengan pidana. Saya kontrak benar-benar bisnis," tegasnya.

Usai diperiksa KPK Juli tahun lalu Anas membantah tidak pernah bertemu dengan pihak Adhi Karya. "Itu saya yakini bermanfaat bagi KPK untuk menuntaskan apa yang disebut sebagai kasus Hambalang, saya yakin klarifikasi tambahan ini akan meperjelas penyelidikan KPK atas kasus Hambalang. Tentu banyak yang saya informasikan, berikan keterangan dan klarifikasi, salah satunya ditanya apakah pernah ada prtemuan dengan orang Adhi Karya, saya jawab tidak pernah. Hal hal lain kalau teman skalian ingin mndapatkan info tambangan bisa ditanya ke penyelidik KPK untuk mendapat keterangan tamabahan dan klarifikasi," kata Anas.

Tudingan Anas terima suap dari Adhi Karya berasal dari Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Terpidana korupsi Wisma Atlet itu menuding Anas menerima uang sebesar Rp 50 Miliar. Pertemuan diatur Mahfud Suroso, orang kepercayaan Anas di PT Adhi Karya.

KPK terus menyelidiki korupsi yang menyeret sejumlah pengurus dan petinggi Demokrat tersebut. Pekan depan bisa jadi babak baru  bagi Anas yang semakin terjebak dalam pusaran Hambalang.  Korupsi di Demokrat diyakini akan berdampak kepada melorotnya popularitas partai pada Pemilu 2014 mendatang. 

Anas di “Nonaktifkan”

Malam semakin larut di Cikeas, Bogor, Jawa Barat.  Sejumlah petinggi Partai Demokrat tengah berkumpul di Puri Cikeas, rumah pribadi  Ketua Dewan Pembina, Susilo Bambang Yudhoyono. Di pendopo  sejumlah bangku dan  meja panjang tersusun rapi. Beberapa saat kemudian barisan bangku itu  diduduki elite  Demokrat.

Nampak  pula 33 Ketua Dewan Pengurus Daerah Demokrat  dari partai berlambang Mercy tersebut. Usai pertemuan, seluruh Ketua DPD meneken pakta integritas  dihadapan Ketua Majelis Tinggi  Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

SBY menegaskan agar semua kader mematuhi  pakta integritas itu. Menariknya dalam pertemuan  tersebut tak terlihat Ketua Umum Demokrat, Anas Urbaningrum . Alasannya kata sang tuan rumah Anas izin sakit.Pertemuan minggu malam itu lanjutan dari pertemuan  sebelumnya pada Jumat pekan lalu.   Saat itu  disepakati wewenang Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai dicabut. Selanjutnya diambil alih Majelis Tinggi yang dipimpin SBY.  "Kepada Ketua Umum, pada saudara Anas Urbaningrum yang tetap menjadi Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, sementara saya memimpin langsung gerakan penataan, pembersihan, dan penertiban Partai Demokrat ini. Saya berikan kesempatan untuk lebih memfokuskan diri pada upaya menghadapi dugaan masalah hukum yang sedang ditangani oleh KPK dengan harapan keadilan benar-benar tegak dan tim hukum Partai Demokrat siap memberikan bantuan hukum," ujarnya di Cikeas.

Terkait ketidakhadiran Anas dalam pertemuan di Cikeas dengan alasan sakit,  Pengamat Politik, M Qodari menilai hal itu sebagai sebagai bentuk perlawanan.  “Ya kalau menurut saya sih dia melakukan perlawanan diam-diam. Jadi dia akan bilang seara de yure dan de facto saya tetap ketua dan majelis tinggi dan saya masih menjalankan amanat dari konstitusi partai, yakni memimpin organisasi.” ucap Qodari dalam program Sarapan Pagi KBR68H.

Menariknya dalam status di ponsel pintar nya akhir pekan lalu, Anas menulis pesan: “Politik Para Sengkuni”. Sengkuni adalah salah satu karakter terkenal dalam wayang dengan lakon Mahabarata. Dia adalah patih di Astina, sebuah negara yang diperintah oleh Kurawa. Karakter fisik Sengkuni digambarkan berbadan kurus dengan muka tirus dan cara bicara yang lemah, tetapi menjengkelkan.Sengkuni juga digambarkan memiliki watak yang licik, senang menipu, menghasut, memfitnah, dan munafik. Gambaran tentang Sengkuni adalah gambaran tentang orang yang ingin orang lain celaka. 

Selain itu Anas sudah beberapa lama memasang gambar Yudhistira atau Puntadewa di Blackberry Masangger -nya. Puntadewa adalah sulung dari pandawa lima. Di dunia wayang, Puntadewa ini dikenal berkepribadian lembut dan suka mengalah. Puntadewa disebut sebagai manusia tak bermusuh. Entah ditujukan ke siapa metafora politik yang disampaikan Anas tersebut. 

Popularitas Demokrat Melorot

Gonjang-ganjing politik di tubuh Demokrat tak lepas dari persoalan korupsi  yang membelit partai . Mulai dari kasus pembangunan Wisma Atlet SEA GAMES di Palembang, Sumatera Selatan  sampai  Pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang Bogor, Jawa Barat. Disebut-sebut dalam kasus terakhir Anas Urbaningrum ikut terseret.

Tak hanya Anas yang sewot, sebagian pengurus Partai Demokrat belakangan juga  ikut gerah. Status hukum yang tak jelas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat Demokrat seperti tersandera. Kondisi itu dinilai akan merugikan partai tersebut jelang Pemilu dua tahun mendatang.

Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan menuturkan,"Bukan rahasia umum lagi bahwa kami tersandera dengan kpk, ketidak jelasan dengan kader kami. Padahal yang kami inginkan kalau salah katakan salah, jangan dikesankan salah, karena itu akan destruktif partai kami. Tidak salah donk partai kami menginginkan kejelasan seperti itu. Andaikata kejelasan itu bisa dilakukan maka semua akan menjadi terang benderang dan kami bisa bekerja dengan baik, tidak menjadi bahan cemooh orang-orang."

Menurut Ramadhan Pohan jelang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden kader  partai segera mengevaluasi kinerja untuk memperbaiki citra partai. Langkah ini menyusul melorotnya popularitas Demokrat di mata publik. 

Hasil survei Saiful Mujani Reaseacrh and Consulting (SMRC) mencatat tingkat elektabilitas atau ketepilihan  Partai Demokrat hanya mencapai 8 persen. Ini buah dari terseretnya  kader Demokrat dalam kasus rasuah. Tapi  Wakil Sekjen Demokrat Saan Mustafa punya pendapat lain. Partainya akan kembali moncer di panggung politik. Komitmen tak tergoda korupsi lewat Pakta Integritas  diyakini dapat mendongkrak citra positif partai. "Sebuah jalan salah satu jalan keluar untuk memulihkan kepercayaan publik dan kita harus optimis bahwa jalan yang kita tempuh ini pelan-pelan akan bisa memulihkan kepercayaan publik kepada partai Demokrat" kata Saan Mustafa Di Gedung DPR

Pengamat politik M.Qodari juga menilai langkah  Demokrat menonaktifkan sementara waktu Anas Urbaningrum sampai  mengeluarkan berbagai kebijakan  politik  tak akan langsung mengubah citra  Demokrat makin baik di hadapan masyarakat. " Iya, karena variabel penurunan Demokrat ini tidak sederhana. Tidak tunggal. Ada faktor isu-isu korupsi, ada juga faktor isu kinerja pemerintahan. Ada juga isu soliditas organisasi, makanya saya sebut pisau bermata dua. tidak menjamin, ya. Tidak menjamin sama sekali. Yang saya paling khawatir justru tadi, ketika Pak SBY mau menyelamatkan partai, konsentrasinya terpecah, negara tenggelam," kata Qodari .

Qodari menyarankan,  sebaiknya  SBY tetap berfokus  mengurus pemerintahan, dan tidak terlalu sibuk dengan urusan partai. Toh,  Anas sendiri telah “digulingkan”dari pucuk pimpinan partai. Sekarang publik menunggu langkah KPK.  Pekan depan apakah benar Anas layak ditetapkan sebagai tersangka seperti tudingan bekas koleganya yang kini meringkuk di penjara,  Muhammad Nazaruddin. "Kalau soal Anas sih sebenarnya sudah layak untuk di TSK. Karena semua barang buktinya kan sudah lengkap, mungkin ada tarik-menarik politik lah yang kita tidak tahu. Apakah di KPK ini masih bisa diintervensi, karena semua barang bukti sudah lengkap, sudah sangat layak Anas di TSK. Bahkan nanti ini saya akan kasihkan lagi barang bukti ada uang Rp 1,2 T yang dikelola waktu APBNP yang uangnya dipakai Anas tahun 2010 pada waktu Kongres," tegasnya.

(Fik)

• demokrat
• anas urbaningrum
• suap
• hambalang
• korupsi