Share This

Penghargaan “Peduli HAM” Kabupaten/Kota

Selasa, 28 Nov 2017 15:31 WIB

Rizal Wijaya
Author

Rizal Wijaya

Indonesia sebagai salah satu Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki kewajiban melaksanakan berbagai instrument dan kesepakatan internasional HAM yang telah diterima oleh Indonesia, salah satunya, Deklarasi Wina Tahun 1993. Amanat Deklarasi Wina ini menghimbau agar setiap Negara Anggota PBB membentuk dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional yang terkait dengan Hak Asasi Manusia. Pemerintah Indonesia sendiri telah mempunyai Rencana Aksi HAM (RANHAM) sejak tahun 1998 dan sampai saat ini pemerintah terus mengupayakan penyempurnaan, merujuk visi dan misi Presiden Republik Indonesia dalam Nawacita yang dituangkan dalam 9 (sembilan) agenda prioritas perubahan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang mencakup berbagai kebijakan Presiden RI, termasuk didalamnya adalah mengatasi berbagai permasalahan dibidang HAM. Pemerintah kemudian mengadakan penghargaan “Peduli HAM”, lalu apa itu “Peduli HAM dan untuk apa Penghargaan ini diadakan? Akan dibahas bersama, Bapak H. Ahmad Rifai, SH, MH selaku Direktur Informasi Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal, Kementerian Hukum dan HAM Selaku ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Hari HAM Se Dunia, Kemenkumham.

simak di radio jaringan KBR yang tersebar di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua, bagi yang di Jakarta bisa dengarkan di Power Radio 89,2 FM Jakarta atau via Youtube Channel: Ruang Publik KBR, Via Live Facebook : Kantir Berita Radio-KBR dan website kbr.id atau melalui aplikasi android dan IOS search KBR Radio. Kami juga mengundang Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar melalu telp bebas pulsa di 0800 140 3131. Pertanyaan juga bisa diajukan melalui pesan singkat, whatsapp di 0812 118 8181 atau mention ke akun twitter @halokbr.  

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.