Share This

Mendorong Indonesia Berdaulat Energi

Puluhan organisasi Masyarakat sipil melalui gerakan #BersihkanIndonesia menantang kedua capres dan cawapres yang berlaga dalam Pemilu Presiden 2019 mewujudkan komitmen “Indonesia Berdaulat Energi".

RUANG PUBLIK

Kamis, 20 Sep 2018 16:47 WIB

Beberapa hari lalu puluhan organisasi Masyarakat sipil melalui gerakan #BersihkanIndonesia menantang kedua capres dan cawapres yang berlaga dalam Pemilu Presiden 2019 mewujudkan komitmen “Indonesia Berdaulat Energi. Mengapa Gerakan #BersihkanIndonesia ini muncul dan apa saja langkah yang akan diambil untuk mewujudkan komitmen tersebut? Akan dibahas dalam Ruang Publik KBR bersama Iqbal Damanik, Peneliti Auriga Nusantara dan Adhityani Putri dari Center for Energy Research Asia (CERA)  dan Merah Johansyah, Direktur Jaringan Advokasi Tambang JATAM, Pada Jumat, 21 September 2018 Pukul 09.00 WIB.

Simak di 100 radio jaringan KBR dari Aceh hingga Papua, bagi yang di Jakarta bisa mendengarkan di 89,2 Power FM, via Fan page Facebook  Kantor Berita Radio KBR dan website kbr.id atau melalui aplikasi android dan IOS search KBR Radio. Kami juga mengundang Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar melalu telp bebas pulsa di 0800 140 3131. Pertanyaan juga bisa diajukan melalui pesan singkat, whatsapp di 0812 118 8181 atau mention ke akun twitter @halokbr. Dan akun instagram kbr.id. Jangan lupa sertakan TAGAR RUANG PUBLIK KBR   

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.