Share This

Program Mampu Mengurangi Kekerasan Terhadap Perempuan

RUANG PUBLIK

Jumat, 22 Sep 2017 09:10 WIB

Selama 13 tahun terakhir, Komisi Nasional anti-Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) mencatat sebanyak 400 ribu lebih kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk di antaranya kawin paksa. KOMNAS Perempuan meyakini angka sesungguhnya di masyarakat lebih tinggi, lantaran banyak kasus yang tidak dilaporkan. Berbagai pihak berupaya mengurangi kekerasan dengan berbagai pendekatan. Program MAMPU Maju untuk Perempuan Indonesia, juga berupaya menekan kekerasan terhadap perempuan dan pendekatan pemulihan transformatif bagi perempuan korban, memperkuat kepemimpinan perempuan dan lain-lain. Mitra kerja MAMPU Komnas Perempuan akan menjelaskan upaya-upaya pengurangan kekerasan terhadap perempuan di tanah air, bersama Komisioner Komnas Perempuan, Masruchah  dan Kuasa Hukum LBH Apik, Tuani Sondang Rejeki Marpaung pada Jumat, 22 September 2017 pukul 09.00 WIB.

Simak di radio jaringan KBR, bagi yang di Jakarta bisa dengarkan di Radio 104,2 MS TRI FM via Youtube Channel: Ruang Publik KBR dan website kbr.id atau melalui aplikasi android dan IOS search KBR Radio. Kami juga mengundang Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar melalu telp bebas pulsa di 0800 140 3131. Pertanyaan juga bisa diajukan melalui pesan singkat, whatsapp di 0812 118 8181 atau mention ke akun twitter @halokbr.

   

 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.