Share This

Mengapa Harus Membayar Pajak?

Senin, 18 Sep 2017 15:15 WIB

Aris Syabani
Author

Aris Syabani

Sebagai warga negara Indonesia, pasti anda pernah menikmati berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintaH, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Tahukah anda bahwa untuk membiyayai fasilitas tersebut negara butuh partisipasi anda dalam membayar pajak. Namun sayangnya, penerimaan pajak dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir menunjukkan hasil yang kurang baik dan mengakibatkan hutang negara semakin bertambah. Mengapa bisa terjadi? Bagaimana cara agar masyarakat dapat menjalankan kewajiban pajak dengan baik? Mari kita simak perbincangan Ruang Publik KBR bersama, Humas Jendral Pajak, pada Selasa, 19 September 2017 pukul 09.00 WIB. Disiarkan langsung dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal pajak, Direktorat P2 Humas, Gedung Mar’ie Muhammad lt 16. Jl Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta Selatan. 

Simak di radio jaringan KBR yang tersebar di seluruh Indonesia, bagi yang di Jakarta dengarkan di 103,4 D FM Jakarta atau via Youtube Channel: Ruang Publik KBR dan website kbr.id atau melalui aplikasi android dan IOS search KBR Radio. Kami juga mengundang Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar melalu telp bebas pulsadi 0800 140 3131. Pertanyaan juga bisa diajukan melalui pesan singkat, whatsapp di 08121188181 atau mention ke akun twitter @halokbr. 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.