Kalimantan adalah zamrud khatulistiwa dengan kekayaan hayati luar biasa, yang terancam oleh berbagai kegiatan industri ekstraktif. Berbagai kegiatan yang mengeksploitasi sumber daya alam dalam skala besar ini juga sering mengakibatkan bencana, seperti kebakaran hutan masif di tahun 2015. Salah satu provinsi dengan tingkat kebakaran hutan dan lahan tertinggi kala itu adalah Kalimantan Barat. Salah satu lanskap gambut terluas di Kalimantan Barat adalah lanskap Sungai Putri. Sayangnya saat ini lanskap Sungai Putri sedang terancam oleh beberapa kegiatan perusahaan yang beroperasi di area tersebut. Ironisnya, sampai saat ini belum ada skema perlindungan permanen dari pemerintah terhadap Sungai Putri. Lalu upaya-upaya apa saja yang akan dilakukan untuk melindungi Sungai Putri? Apa saja kendalanya? Akan dibahas dalam Ruang Publik, langsung dari Pontianak Pada Selasa, 7 Agustus 2018 Pukul 09.00 WIB.
Tantangan Penyelamatan Lahan Gambut Sungai Putri
alimantan adalah zamrud khatulistiwa dengan kekayaan hayati luar biasa, yang terancam oleh berbagai kegiatan industri ekstraktif.
Selasa, 07 Agus 2018 08:46 WIB
BERITA LAINNYA - RUANG PUBLIK
(CEKFAKTA) Hasil Investigasi Surat Suara Tercoblos di Malaysia Sudah Ada?
Akun Twitter @cunop menyebut surat suara tercoblos di Malaysia asli, PPLN Kuala Lumpur lalai, dan ada rekomendasi pemilu ulang. Benarkah?Kerawanan Pemilu di Papua Tinggi, Ini Langkah Antisipasi Bawaslu
“Bawaslu berusaha gerakkan semua elemen. Kepala suku dan kaum milenial memiliki peran yang sangat penting,” kata Anggota Bawaslu Provinsi Papua, Ronald Manoach.Era Digital Bikin Jam Kerja Jadi Panjang? Ini Pandangan ILO
Di era digital, pekerja bisa menerima perintah atasan di manapun dan kapanpun, selama ia memegang gawai dan terkoneksi dengan internet.Pendiri Alibaba Dorong Karyawannya Kerja 12 Jam Sehari, Enam Hari per Minggu
Menurut Jack Ma, mereka yang ingin sukses harus mengorbankan energi dan waktu lebih banyak dari orang lain. Namun menurut hukum tenaga kerja, karyawan tak boleh dipaksa kerja lebih dari 8 jam sehari.(CEKFAKTA) Ma'ruf Amin Sebut Standar Halal RI Jadi Acuan Dunia?
Sejak era Presiden SBY, sertifikasi halal MUI sudah menjadi acuan bagi negara-negara lain. Hal ini memudahkan negara pengekspor untuk memasukkan produk-produknya ke Indonesia.Teater Gandrik akan Pentaskan “Para Pensiunan 2049” di Jakarta
Dalam lakon ini, setiap jenazah wajib memiliki Surat Keterangan Kematian yang Baik (SKKB). Koruptor tidak berhak mendapat SKKB, sehingga saat mati ia tidak berhak dikubur.Pendiri Wikileaks Ditangkap atas Tuduhan Meretas Data Pemerintah AS
Menurut Ketua Komite Intelijen Senat AS, apa yang dilakukan Assange dan Wikileaks bukanlah kerja jurnalistik, melainkan kerja mata-mata.Tak Hanya Surat Suara Tercoblos, Ini Daftar Masalah Kerawanan Pemilu 2019
Kalau dilihat dari kajian Bawaslu, nampaknya ada banyak masalah kerawanan Pemilu yang sudah terjadi di ruang-ruang publik kita. Daerah mana saja yang paling rawan?Dua Tahun Kasus Novel Mandek, Apa Saja Kerja Polisi?
Upaya apa saja yang sudah dilakukan polisi untuk menangkap penyerang Novel?Peneliti BPS: Dana Desa Tidak Signifikan Kurangi Kemiskinan
Mendes PDTT mengklaim Dana Desa telah mampu mengurangi kemiskinan di Indonesia. Tapi menurut peneliti dari BPS, angka turunnya tidak signifikan.Dana Desa: Dari Kisah Sukses, Korupsi Hingga Ketimpangan
Program Dana Desa telah mencatatkan kesuksesan di sejumlah wilayah. Tapi kesuksesannya belum merata. Masih ada masalah korupsi dan ketimpangan pembagian dana.Rapor DPR 2014 - 2019: Anggaran Besar, Tapi Performa Payah
ICW dan IBC menilai performa DPR 2014 - 2019 rendah, tidak sebanding dengan besarnya uang rakyat yang mereka kelola. Mereka juga acap kali bolos berjamaah.Kredit Usaha Rakyat Banyak “Nyangkut” di Sektor Non-Produktif
Pemerintah menargetkan agar KUR produktif mencapai 60 persen pada tahun 2019. Tapi menurut Peneliti Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, realisasi penyerapan KUR produktif masih di bawah 50 persen.Sambut Debat Kelima, Berikut Visi-Misi Para Capres Soal Ekonomi
Paslon 01 menyoroti pembangunan infrastruktur sebagai fondasi ekonomi yang kuat untuk masa depan. Sementara Paslon 02 mengkritik besarnya utang pemerintah dan harga bahan pangan yang tidak stabil.Tolak Diskriminasi Sawit, Menko Perekonomian Datangi Markas Uni Eropa
Kunjungan ini terkait penolakan kebijakan Uni Eropa yang berniat menghentikan konsumsi biodiesel sawit pada tahun 2030 mendatang.Jelang Debat Kelima, 25 Bidang Usaha Terbuka 100 Persen untuk Investor Asing
Menurut Menko Perekonomian, kebijakan investasi baru ini diharapkan bisa menyelesaikan masalah defisit neraca pembayaran, perlambatan ekspor, ketergantungan impor, serta mahalnya biaya logistik.Perjanjian Dagang ACFTA Bebani Industri Tekstil
Perjanjian dagang ACFTA dinilai membuat industri tekstil lokal sulit bersaing dengan produk Tiongkok. Kondisi ini juga diperberat dengan maraknya aksi penyelundupan tekstil impor.Agenda Capres Belum Perhatikan Isu Perempuan
“Tidak ada satupun suara perempuan hari ini yang dibahas dan menjadi perhatian serius oleh para kandidat," ungkap Nisaa Yura, Koordinator Program Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan.Jaga Persediaan Migas, Kemendag Buat Aturan Ekspor–Impor Baru
Kemendag menyebut aturan ini dikeluarkan dalam rangka menjaga ketersediaan migas dan bahan bakar lain yang penting bagi perekonomian nasional.Survei: Isu Ekonomi Lebih Berpengaruh dalam Pilpres 2019
Menurut riset CSIS, di Pilpres 2019 ini isu ekonomi lebih mempengaruhi sikap pemilih ketimbang politik identitas ataupun isu penanganan korupsi.
Most Popular / Trending
Recent Podcast
September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.
Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.
Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.
KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.
Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.