Share This

Jauhkan Kelompok Rentan dari Rokok

Pemerintah sebagai pengemban amanah konstitusi harus yakin dan percaya diri dalam mengendalikan konsumsi rokok. Konstitusi mengamanahkan agar konsumsi rokok diturunkan demi kesehatan masyarakat.

Senin, 13 Agus 2018 16:00 WIB

Rizal Wijaya
Author

Rizal Wijaya

Pemerintah sebagai pengemban amanah konstitusi harus yakin dan percaya diri dalam mengendalikan konsumsi rokok. Konstitusi mengamanahkan agar konsumsi rokok diturunkan demi kesehatan masyarakat. Caranya dengan menaikkan cukai dan harga rokok, sehingga, masyarakat miskin dan anak-anak bisa dijauhkan dari rokok. 

Akan dibahas dalam Ruang Publik KBR bersama Wakil kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah FEB UI, Dr. Abdillah Ahsan, dan Manager Pilar Pembangunan Sosial Sekretariat SDGs Bappenas, Dr Arum Atmawikarta, MPH, Pada Selasa, 14 Agustus 2018 Pukul 09.00 WIB. Talkshow Serial Rokok Harus Mahal ini disiarkan langsung dari Hotel Cemara, Menteng, Jakarta Pusat. 

simak lewat 104 radio jaringan KBR, di Jakarta bisa disimak di Power Radio 89,2 FM, di Bandung bisa di Radio Garuda 105.5 FM, di Indramayu di Radio KC10, 87.9 FM dan  di Salatiga bisa disimak melalui Radio Elisa 103.9 FM. Anda bisa juga menyimak melalui aplikasi KBR Radio di Android dan iOS, fan page Kantor Berita Radio KBR. 

Para pendengar bisa bergabung di No telp Jakarta: 021-213-90-391

No bebas pulsa: 0800-140-3131 

No SMS/WA: 0812-118-8181 -- #RuangPublikKBR

Twitter: @halokbr --- #RuangPublikKBR

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.