Share This

Perhatikan Ketentuan Impor Barang Dari Luar Negeri!

Impor barang dari luar negeri selalu diawasi dan memiliki ketentuan, jangan sampai Anda menjadi orang yang tidak tahu ketentuan yang dimiliki Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta

RUANG PUBLIK

Senin, 21 Agus 2017 16:07 WIB

Menteri keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman. Peraturan Menteri Keuangan ini dikeluarkan sebagai pengganti peraturan terdahulu yaitu PMK nomor 188/PMK.04/2010. Penerbitan peraturan menteri yang baru ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi penerima barang di Indonesia dalam melakukan pembelian barang dari luar negeri, memberikan hak-hak penerimaan negara serta hak penerima barang atas penetapan pejabat. Bagaimana ketentuan dari impor barang yang datang dari luar negeri? 

Simak perbincangannya, hanya di Ruang Publik KBR, Selasa 22 Agustus 2017, pukul 09.00-10.00 WIB.

Narasumber:

Erwin Situmorang - Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Tipe C Bea Cukai Soekarno Hatta. 

 

Anda bisa menyimaknya di radio jaringan KBR dan bagi Anda yang ada di Jakarta, dengarkan melalui 104,2 MSTRI FM Jakarta atau via streaming Youtube Channel, Ruang Publik KBR dan website kbr.id atau melalui aplikasi android dan IOS search KBR Radio. Kami juga mengundang Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar. Anda bisa hubungi kami lewat telp bebas pulsa di 0800 140 3131. Pertanyaan juga bisa diajukan melalui pesan singkat, whatsapp di 08121188181 atau mention ke @halokbr.  


Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.