Share This

Iuran Anda Membantu Sesama

Mari dukung penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional, dengan BPJS, dengan gotong royong semua tertolong.

RUANG PUBLIK

Kamis, 20 Jul 2017 08:48 WIB

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau akrab disebut dengan BPJS Kesehatan, merupakan sebuah lembaga yang mendorong terwujudnya jaminan kesehatan yang berkualitas serta berkesinambungan bagi seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2019, yang berbasiskan gotong royong yang berkeadilan melalui BPJS Kesehatan yang handal, unggul serta dapat dipercaya. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 19 tahun 2016 tentang jaminan kesehatan, Juncto Peraturan Presiden 28 tahun 2016 tentang perubahan ketiga atas perpres 12 / 2013 tentang jaminan kesehatan. Hal-hal apa saja yang berubah? 

NARSUM

Irfan Humaidi – Staf Ahli Direksi Bidang Komunikasi Publik dan Partisipasi Masyarakat, BPJS Kesehatan 




Anda bisa menyimaknya di radio jaringan KBR dan bagi Anda yang ada di Jakarta dapat mendengarkannya melalui 103,4 D FM atau via streaming Youtube Channel, Ruang Publik KBR dan website kbr.id atau melalui aplikasi android dan IOS search KBR Radio. Kami juga mengundang Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar. Anda bisa hubungi kami lewat telp bebas pulsa di 0800 140 9191. Pertanyaan juga bisa diajukan melalui pesan singkat, whatsapp di 08121188181 atau mention ke @halokbr.  

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.