Share This

Rokok Harus Mahal, Capaian SDGs dan Menyelamatkan JKN

Pengendalian tembakau tak hanya berperan untuk meningkatkan kesehatan, namun juga dapat mendukung 17 poin dalam Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan 2015-2030.

RUANG_PUBLIK

Rabu, 06 Jun 2018 08:41 WIB

Pengendalian tembakau tak hanya berperan untuk meningkatkan kesehatan. Pengendalian tembakau dapat mendukung 17 poin dalam Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan 2015-2030, termasuk pada poin pertama, yaitu masalah kemiskinan dalam bentuk apapun. Kelompok masyarakat berpendapatan rendah dapat mengalokasikan uangnya untuk belanja kebutuhan primer yang lebih penting dibanding membeli rokok.  Menaikan harga rokok sehingga tak lagi terjangkau oleh kelompok miskin diyakini akan mengurangi prevalansi perokok di kelompok ini. Akan di bahas dalam Ruang Publik KBR bersama  Manager Pilar Pembangunan Sosial Sekretariat SDGs Bappenas, Dr Arum Atmawikarta, MPH dan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, Pada Rabu, 6 Juni 2018 Pukul 09.00 WIB.

Simak lewat 100 radio jaringan KBR, di Jakarta bisa disimak di Power Radio 89,2 FM dan di Pekan Baru bisa didengarkan di Green Radio. Anda bisa juga menyimak melalui aplikasi KBR Radio di Android dan iOS, fan page Kantor Berita Radio KBR. Para pendengar bisa bergabung di No telp Jakarta: 021-213-90-391

No bebas pulsa: 0800-140-3131 

No SMS/WA: 0812-118-8181 -- #RuangPublik

Twitter: @halokbr --- #RuangPublik



Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.