Share This

Prioritas Gambut Dalam Pilkada

Kondisi hutan gambut di Indonesia sangat mengenaskan akibat pembukaan lahan sawit. Untuk di Sumatera saja, Pada tahun 2000, hutan masih seluas 15 juta hektar, tetapi 2016 tersisa 13 juta hektar.

RUANG_PUBLIK

Kamis, 31 Mei 2018 08:54 WIB

Kondisi hutan gambut di Indonesia sangat mengenaskan akibat pembukaan lahan sawit. Untuk di Sumatera saja, Pada tahun 2000, hutan masih seluas 15 juta hektar, tetapi 2016 tersisa 13 juta hektar.Hutan gambut sendiri memiliki nilai yang sangat penting karena mampu menyimpan karbon 20 kali lipat lebih banyak dibandingkan hutan hujan tropis biasa atau tanah yang bermineral. Oleh karena itu, sejak tahun 2016, Pemerintah tengah berupaya untuk merestorasi 2 juta hektar lahan gambut di 7 provinsi, sebagaimana yang dimandatkan dalam Peraturan Presiden No.1 tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut. Untuk menjalankan program restorasi di 7 provinsi prioritas ini, peran pemerintah daerah tidak dapat dikesampingkan. Untuk itu, Pantau Gambut melakukan kajian mendalam terkait keberlanjutan komitmen perlindungan gambut di level daerah dengan akan berlangsungnya pemilihan kepala (Pilkada) di daerah-daerah yang menjadi prioritas restorasi 2 juta hektar lahan gambut. Akan dibahas dalam Ruang Publik KBR bersama Kepala Departemen Kampanye Eksekutif Nasional Walhi, Khalisah Khalid  dan Peneliti di WRI Indonesia, Clorinda Wibowo, Pada Kamis, 31 Mei 2018 Pukul 09.00 WIB.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.