(CEKFAKTA) Prabowo Sebut 90 Persen Kementerian Jual Beli Jabatan?

Sampai sekarang, belum ada lembaga yang mampu mengukur secara pasti intensitas jual beli jabatan di lingkungan kementerian.

RUANG PUBLIK , BERITA , NASIONAL

Senin, 01 Apr 2019 16:33 WIB

Author

Adi Ahdiat

(CEKFAKTA) Prabowo Sebut 90 Persen Kementerian Jual Beli Jabatan?

Kepala Kantor Kemenag Kab. Gresik, Muafaq Wirahadi, tersangka kasus suap jual beli jabatan di Kemenag Jawa Timur, seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta (21/3/2019) (Foto: ANTARA/Reno Esnir/foc).

Dalam Debat Capres ke-4 di Jakarta, Sabtu lalu (30/3/2019), Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, menyinggung bahwa praktik jual beli jabatan sangat marak di lembaga pemerintahan.

“Saya baca bahwa ternyata, pejabat pemerintah Bapak sendiri memperkirakan jual beli jabatan itu di sembilan puluh persen kementerian. Pejabat Bapak sendiri yang bicara, ya, ini masalah kita bersama,” ucap Prabowo (30/3/2019).


Cek Fakta: Betul Menurut KASN, Belum Pasti Menurut KPK

Sebelumnya, pernyataan serupa pernah disampaikan oleh Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Sofian Effendi.

“Tapi kalau ini dugaan sementara kami itu (jual beli jabatan) lebih dari 90 persen, yang melakukan praktik itu. Cuma tinggal levelnya saja berbeda-beda,” ujar Sofian dalam wawancara dengan media nasional di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta (27/3/2019).

Di wawancara tersebut Sofian menyebut bahwa KPK sedang memeriksa 13 kementerian dan lembaga terkait kasus jual beli jabatan.

Sebelumnya, KPK memang baru melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Ketua Umum PPP, Romahurmuziy, atas tuduhan praktik jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama.

Terkait kasus itu, KPK juga melakukan OTT terhadap Kepala Kantor Kemenag Kab. Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi, yang menjadi tersangka jual beli jabatan di Kemenag Jawa Timur.

KPK memperkirakan praktik korup ini memang sudah terjadi di skala yang lebih luas dibanding yang terlihat sekarang.

“Kami mendapatkan banyak informasi bukan cuma Jawa Timur yang kemarin itu, tetapi informasi yang didapat KPK itu (jual beli jabatan) ada juga di daerah yang lain,” kata Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif, dalam wawancara pers di Jakarta (22/3/2019).

Namun, KPK belum menyebut secara gamblang soal berapa banyak kementerian yang terlibat. Menurut Laode, hal tersebut masih dalam tahap penyidikan.

Artinya, klaim Ketua KASN soal jual beli jabatan di 90 persen kementerian, yang kemudian dikutip Prabowo dalam Debat Capres ke-4, belum bisa dipastikan kebenarannya.


Jual Beli Jabatan Rentan Jadi Sumber Pendanaan Pemilu

Sampai sekarang belum ada lembaga berwenang yang mampu mengukur intensitas jual beli jabatan di lingkungan kementerian secara pasti.

Namun menurut perkiraan Indonesian Corruption Watch (ICW), praktik jual beli jabatan memang jadi salah satu modus yang umum digunakan untuk mengumpulkan dana Pemilu.

Di samping jual beli jabatan, sektor-sektor strategis yang rawan dikorupsi untuk kepentingan pemilu adalah: jual beli izin usaha, dana bantuan sosial dan hibah, dana desa, serta suap pengadaan barang dan jasa.

(Sumber: Outlook Korupsi 2018: Ancaman Korupsi di Balik Pemilu 2018 dan 2019, ICW)

 
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - RUANG PUBLIK

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

What's Up Indonesia

Pertemuan Jokowi-Prabowo Pengaruhi Akar Rumput?