(CEKFAKTA) Prabowo Nilai Pertahanan Indonesia Lemah?

Global Fire Power menilai militer Indonesia berada di peringkat ke-15 dunia, di atas Israel dan Korea Utara. Tapi validitas datanya patut diragukan, karena data militer sesungguhnya dirahasiakan.

RUANG PUBLIK , BERITA , NASIONAL

Senin, 01 Apr 2019 15:38 WIB

Author

Adi Ahdiat

(CEKFAKTA) Prabowo Nilai Pertahanan Indonesia Lemah?

Prajurit TNI - Polri meneriakkan yel-yel saat mengikuti Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pemilu di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta (22/3/2019) (Foto: ANTARA/Dhemas Reviyanto/nz).

Dalam Debat Capres ke-4 yang digelar di Jakarta, Sabtu lalu (30/3/2019) Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, menyebut bahwa pertahanan Indonesia lemah.

“Di bidang pertahanan keamanan kita terlalu lemah, anggaran kita terlalu kecil. Ini akan kita perbaiki,” ucap Prabowo di Hotel Shangri-La, Jakarta (30/3/2019).

Di kesempatan yang sama, ia juga menyinggung bahwa kekuatan militer Indonesia kerap diejek oleh negara lain.

“Apakah kita sadar bahwa sebenarnya kita diejek. Dia (duta besar negara lain) senyum di depan kita. Tapi we have nothing, we have no power,” ujar Prabowo.


Cek Fakta: Militer Indonesia Kuat Menurut GFP, Tapi Validitas Datanya Patut Diragukan

Menurut Global Fire Power (GFP), situs penyedia data kekuatan militer global, Indonesia tergolong sebagai negara yang pertahanan keamanannya cukup kuat.

GFP membuat pemeringkatan berdasarkan puluhan indikator, seperti jumlah personel tentara, jumlah helikopter, jumlah tank, jumlah kapal tempur, besaran anggaran pertahanan, persediaan cadangan minyak, dan lain sebagainya.

Berdasar indikator-indikator tersebut, GFP menilai bahwa militer Indonesia menempati peringkat ke-15 terkuat dari 137 negara di dunia.

Kekuatan militer Indonesia bahkan dinilai berada di atas Israel, Korea Utara, Australia, Belanda, dan seluruh negara di Asia Tenggara.

Sekilas, data lansiran GFP memang terlihat cukup meyakinkan dan bahkan juga "menyenangkan" karena menempatkan Indonesia di posisi atas. Namun, dalam laman disclaimer-nya GFP memperingatkan bahwa data-data ini tidak bisa dijadikan pegangan.

GFP menyebut bahwa data mereka hanya ditampilkan untuk kepentingan “historical and entertainment value”. GFP juga mengaku bahwa data-data soal kekuatan militer di situsnya tidak bisa dipastikan keakuratannya.

Dengan demikian, data GFP tidak bisa dijadikan sumber valid untuk memverifikasi pernyataan Prabowo di atas.


Data Kekuatan Militer Sesungguhnya Dirahasiakan

Data akurat soal pertahanan dan keamanan nasional memang sangat sulit didapat. Hal ini berkaitan dengan sifat kerahasiaan yang umum melekat pada institusi militer di berbagai negara.

Di Indonesia sendiri, data kekuatan militer digolongkan sebagai "Informasi yang Dikecualikan", atau tidak bisa diakses publik secara bebas.

Dalam BAB V UU Keterbukaan Informasi Publik, disebutkan bahwa Informasi yang Dikecualikan meliputi:

(3) Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;

(4) Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;

(5) Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati sebagai rahasia atau sangat rahasia.

Penitngnya menjaga rahasia militer juga ditegaskan dalam larik Sumpah Prajurit, yang isinya diatur oleh UU TNI. Bagian akhir dari sumpah setiap anggota TNI itu berbunyi:

Saya akan memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.”

(Sumber: GlobalFirePower.com, UU Keterbukaan Informasi Publik, UU TNI)

 
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - RUANG PUBLIK

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.