Dalam Debat Cawapres di Hotel
Sultan, Jakarta, Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno, menyebut bahwa, “Teman-teman
dari pengemudi transportasi online belum
mendapatkan perlindungan kerja yang selayaknya,” ujarnya (17/3/2019).
Cek Fakta: Driver Online Bisa Ikut BPJS Ketenagakerjaan sejak 2017
Sampai saat ini memang belum ada payung hukum yang secara khusus melindungi hak-hak dasar pekerja untuk para pengemudi transportasi online.
Kementerian Perhubungan baru berencana menerbitkan regulasi ojek daring pada pekan ketiga Maret 2019.
Namun, bukan berarti para pengemudi transportasi online tidak mendapat perlindungan sama sekali.
Sejak November 2017 lalu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan telah membuka program kepesertaan untuk pengemudi transportasi online.
Lewat program ini, para driver diwajibkan membayar iuran sebesar Rp 16.800 dan bisa mendapat manfaat berupa:
- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
- Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis
- Santunan dan Jaminan Kematian (JKM)
Menurut lansiran resmi BPJS Ketenagakerjaan, sampai Maret 2018 saja sudah ada sekitar 31.000 driver ojol yang mendaftar sebagai peserta.
(Sumber: BPJS Ketenagakerjaan )
Akun Twitter @cunop menyebut surat suara tercoblos di Malaysia asli, PPLN Kuala Lumpur lalai, dan ada rekomendasi pemilu ulang. Benarkah?
“Bawaslu berusaha gerakkan semua elemen. Kepala suku dan kaum milenial memiliki peran yang sangat penting,” kata Anggota Bawaslu Provinsi Papua, Ronald Manoach.
Di era digital, pekerja bisa menerima perintah atasan di manapun dan kapanpun, selama ia memegang gawai dan terkoneksi dengan internet.
Menurut Jack Ma, mereka yang ingin sukses harus mengorbankan energi dan waktu lebih banyak dari orang lain. Namun menurut hukum tenaga kerja, karyawan tak boleh dipaksa kerja lebih dari 8 jam sehari.
Sejak era Presiden SBY, sertifikasi halal MUI sudah menjadi acuan bagi negara-negara lain. Hal ini memudahkan negara pengekspor untuk memasukkan produk-produknya ke Indonesia.
Dalam lakon ini, setiap jenazah wajib memiliki Surat Keterangan Kematian yang Baik (SKKB). Koruptor tidak berhak mendapat SKKB, sehingga saat mati ia tidak berhak dikubur.
Menurut Ketua Komite Intelijen Senat AS, apa yang dilakukan Assange dan Wikileaks bukanlah kerja jurnalistik, melainkan kerja mata-mata.
Kalau dilihat dari kajian Bawaslu, nampaknya ada banyak masalah kerawanan Pemilu yang sudah terjadi di ruang-ruang publik kita. Daerah mana saja yang paling rawan?
Upaya apa saja yang sudah dilakukan polisi untuk menangkap penyerang Novel?
Mendes PDTT mengklaim Dana Desa telah mampu mengurangi kemiskinan di Indonesia. Tapi menurut peneliti dari BPS, angka turunnya tidak signifikan.
Program Dana Desa telah mencatatkan kesuksesan di sejumlah wilayah. Tapi kesuksesannya belum merata. Masih ada masalah korupsi dan ketimpangan pembagian dana.
ICW dan IBC menilai performa DPR 2014 - 2019 rendah, tidak sebanding dengan besarnya uang rakyat yang mereka kelola. Mereka juga acap kali bolos berjamaah.
Pemerintah menargetkan agar KUR produktif mencapai 60 persen pada tahun 2019. Tapi menurut Peneliti Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, realisasi penyerapan KUR produktif masih di bawah 50 persen.
Paslon 01 menyoroti pembangunan infrastruktur sebagai fondasi ekonomi yang kuat untuk masa depan. Sementara Paslon 02 mengkritik besarnya utang pemerintah dan harga bahan pangan yang tidak stabil.
Kunjungan ini terkait penolakan kebijakan Uni Eropa yang berniat menghentikan konsumsi biodiesel sawit pada tahun 2030 mendatang.
Menurut Menko Perekonomian, kebijakan investasi baru ini diharapkan bisa menyelesaikan masalah defisit neraca pembayaran, perlambatan ekspor, ketergantungan impor, serta mahalnya biaya logistik.
Perjanjian dagang ACFTA dinilai membuat industri tekstil lokal sulit bersaing dengan produk Tiongkok. Kondisi ini juga diperberat dengan maraknya aksi penyelundupan tekstil impor.
“Tidak ada satupun suara perempuan hari ini yang dibahas dan menjadi perhatian serius oleh para kandidat," ungkap Nisaa Yura, Koordinator Program Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan.
Kemendag menyebut aturan ini dikeluarkan dalam rangka menjaga ketersediaan migas dan bahan bakar lain yang penting bagi perekonomian nasional.
Menurut riset CSIS, di Pilpres 2019 ini isu ekonomi lebih mempengaruhi sikap pemilih ketimbang politik identitas ataupun isu penanganan korupsi.