(CEKFAKTA) Sandiaga Sebut Pengemudi Transportasi Online Belum Dapat Perlindungan Layak

Regulasi ketenagakerjaan untuk ojek daring memang belum kunjung terbit. Namun, mereka sudah bisa mendapat layanan BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup jaminan kecelakaan, kesehatan, serta kematian.

RUANG PUBLIK , BERITA , NASIONAL

Senin, 18 Mar 2019 15:54 WIB

Author

Adi Ahdiat

(CEKFAKTA) Sandiaga Sebut Pengemudi Transportasi Online Belum Dapat Perlindungan Layak

Ilustrasi. Para pengemudi angkutan ojek online berkonvoi damai di Tangerang, Banten, Sabtu (11/3/2017). (Foto: ANTARA)

Dalam Debat Cawapres di Hotel Sultan, Jakarta, Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno, menyebut bahwa, “Teman-teman dari pengemudi transportasi online belum mendapatkan perlindungan kerja yang selayaknya,” ujarnya (17/3/2019).


Cek Fakta: Driver Online Bisa Ikut BPJS Ketenagakerjaan sejak 2017

Sampai saat ini memang belum ada payung hukum yang secara khusus melindungi hak-hak dasar pekerja untuk para pengemudi transportasi online.

Kementerian Perhubungan baru berencana menerbitkan regulasi ojek daring pada pekan ketiga Maret 2019.

Namun, bukan berarti para pengemudi transportasi online tidak mendapat perlindungan sama sekali.

Sejak November 2017 lalu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan telah membuka program kepesertaan untuk pengemudi transportasi online.

Lewat program ini, para driver diwajibkan membayar iuran sebesar Rp 16.800 dan bisa mendapat manfaat berupa:

- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

- Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis

- Santunan dan Jaminan Kematian (JKM)

Menurut lansiran resmi BPJS Ketenagakerjaan, sampai Maret 2018 saja sudah ada sekitar 31.000 driver ojol yang mendaftar sebagai peserta.

(Sumber: BPJS Ketenagakerjaan )

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - RUANG PUBLIK

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.