Share This

Mendorong Perempuan Merebut Kembali Sumber Kehidupan

Alam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tercantum bahwa kedaulatan pangan sebagai asas, arah dan capaian yang ingin diwujudkan. Tetapi, fakta yang terjadi justru memperlihatkan situasi memprihatikan.

RUANG PUBLIK

Jumat, 02 Mar 2018 16:32 WIB

Alam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tercantum bahwa kedaulatan pangan sebagai asas, arah dan capaian yang ingin diwujudkan. Presiden Joko Widodo juga secara tegas menyatakan kedaulatan pangan sebagai salah satu prioritas dari Nawacita.

Akan tetapi, fakta yang terjadi justru memperlihatkan situasi yang sangat memprihatinkan. Petani kehilangan tanahnya akibat alih fungsi maupun dirampas, di pesisir, nelayan terancam proyek reklamasi dan penambangan pasir. Di satu sisi, Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk berupaya melindungi, namun di sisi yang lain Pemerintah juga semakin agresif mengikatkan diri pada perjanjian internasional yang menghilangkan kedaulatan Pemerintah untuk melindungi produsen pangannya. Kedaulatan rakyat Indonesia atas pangannya semakin menghilang. Perempuan pun terpinggirkan dari kontestasi perebutan sumber-sumber kehidupan.Untuk menyambut Hari Perempuan Internasional, Solidaritas Perempuan akan mengadakanTemu Perempuan untuk Kedaulatan Pangan Mendorong Agenda Politik Perempuan untuk Kedaulatan Pangan tanggal 6-8 Maret 2018. Semuanya akan dibahas dalam Ruang Publik KBR bersama Ibu Betsiane atau biasa dipanggil mama A’an, salah satu Perempuan Pejuang Kedaulatan Pangan Dari Poso, dan Nisaa Yura yang merupakan Koordinator Program Solidaritas Perempuan  pada Senin, 5 Maret 2018 pukul 09.00 WIB.

Simak di 100 radio jaringan KBR, bagi yang di Jakarta bisa mendengarkan di  Power Radio 89,2 FM,  via Fan page Facebook  Kantor Berita Radio KBR dan website kbr.id atau melalui aplikasi android dan IOS search KBR Radio. Kami juga mengundang Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar melalu telp bebas pulsa di 0800 140 3131. Pertanyaan juga bisa diajukan melalui pesan singkat, whatsapp di 0812 118 8181 atau mention ke akun twitter @halokbr. Jangan lupa sertakan TAGAR RUANG PUBLIK 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.