Indonesia Tutup Negosiasi Masuknya Kapal Asing ke Perairan Indonesia

""Sudah mulai merealisasikan, penguatan pasukan dan penggerakan nelayan dan penghidupan nelayan di daerah sana juga ini yang ditingkatkan. Yang jelas, kita tidak dalam suasana perang""

KBR, Jakarta - Pemerintah Indonesia menutup negosiasi terkait masuknya kapal asing ke perairan Indonesia.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD juga menegaskan, Indonesia akan berperang, meski saat ini patroli tengah ditingkatkan, dan ratusan nelayan ke Natuna digerakkan.

Menurutnya, peningkatan patroli menjadi upaya pemerintah menjaga kedaulatan NKRI serta mereskpons masuknya kapal nelayan Cina, yang dikawal kapal penjaga pantai mereka.

"Sudah mulai merealisasikan, penguatan pasukan dan penggerakan nelayan dan penghidupan nelayan di daerah sana juga ini yang ditingkatkan. Yang jelas, kita tidak dalam suasana perang, karena kita tidak punya konflik dengan Cina. Kita mempertahankan kedaulanatan, oleh sebab itu urusan dagang, perekonomian dilanjutkan," ucap Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Senin, (6/1/2020).

Baca juga: Konflik Wilayah, Pemerintah Mobilisasi Ratusan Nelayan Pantura ke Natuna  

Mahfud menegaskan, hukum laut 1982 memutuskan laut Natuna adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Selain merespons masuknya kapal asing Cina yang juga diduga mencuri ikan di Natuna, Mahfud menjelaskan peningkatan patroli dan pergerakan nelayan juga menjadi komitmen Presiden Joko Widodo.  

"Setahun yang lalu Presiden Jokowi sudah menerbitkan Perpres yang meminta agar meningkatkan patroli dan kegiatan nelayan. Nelayan yang dikirim ke Natuna juga dilindungi, dijamin, dan dibantu perizinannya oleh negara," kata bekas Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Mahfud menambahkan, Natuna mempunyai hasil laut melimpah dan banyak ikannya.

"Itulah yang menjadi hak Indonesia termasuk para nelayan," tambahnya.

Editor: Kurniati Syahdan 

• Natuna
• Cina
• ZEEI
• TNI AL
• kapal asing
• Mahfud MD