49 Caleg Eks Napi Korupsi dan Kasus Masa Lalunya

Kasusnya macam-macam. Mulai dari menerima suap, menyelewengkan dana bantuan sosial, sampai korupsi uang pembangunan mushola.

RUANG PUBLIK | BERITA | NASIONAL

Kamis, 31 Jan 2019 11:01 WIB

Author

Adi Ahdiat

49 Caleg Eks Napi Korupsi dan Kasus Masa Lalunya

Ketua KPU Arief Budiman menunjukkan berkas data caleg berstatus eks napi korupsi di KPU Jakarta, Rabu (30/1/2019). (Foto: ANTARA/Dhemas Reviyanto)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan daftar nama calon legislatif (caleg) yang pernah menjadi narapidana korupsi, Rabu (30/1/2019).

Dalam siaran persnya, KPU menyebutkan total ada 49 caleg yang pernah terjerat kasus. Riciannya, sembilan orang calon DPD, 16 orang calon DPRD Provinsi, serta 24 orang calon DPRD Kabupaten/Kota.

Untuk calon anggota DPR RI, KPU menyebut tidak ada mantan napi korupsi. Ada juga 4 partai yang bersih dari caleg eks napi koruptor yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Berikut adalah nama-nama Caleg eks koruptor yang turut serta di ajang Pemilu 2019 beserta asal partai dan ringkasan kasus masa lalunya.


Partai Golkar

1. Hamid Usman (Caleg DPRD Prov. Maluku Utara): Penyelewengaan dana APBD senilai Rp 6,5 miliar.

2. Desy Yusandi (Caleg DPRD Prov. Banten): Korupsi pembangunan Puskesmas dan RSUD Kota Tangerang Selatan senilai Rp. 7,8 miliar.

3. H. Agus Mulyadi (Caleg DPRD Provinsi Banten): Kasus suap terkait penanganan dana desa.

4. Petrus Nauw (Caleg DPRD Provinsi Papua Barat): Penyelewengan dana pelantikan Walikota Sorong tahun 2012 senilai Rp. 2,5 miliar.

5. Heri Baelanu (Caleg DPRD Kabupaten Pandeglang): Korupsi dana bantuan sosial senilai Rp. 1,4 miliar.

6. Dede Widarso (Caleg DPRD Kabupaten Pandeglang): Korupsi penyaluran beras miskin senilai Rp. 36,7 juta.

7. Saiful T.Lami (Caleg DPRD Kabupaten Tojo Una Una): Riwayat korupsi belum terdata.

8. Edy Muldison (Caleg DPRD Kabupaten Blitar): Riwayat korupsi belum terdata.


Partai Gerindra

1. Muhammad Taufik (Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta): Korupsi pengadaan alat peraga pemilu DKI Jakarta senilai Rp. 488 juta

2. Herry Jones Johny Kereh (Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Utara): Kasus honorarium ganda, merugikan negara sekitar Rp 80,7 juta.

3. Husen Kausaha (Caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur):Riwayat korupsi belum terdata. 

4. Ferizal (Caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur): Riwayat korupsi belum terdata. 

5. Mirhammuddin (Caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur): Riwayat korupsi belum terdata. 

6. H. Al Hajar Syahyan (Caleg DPRD Kabupaten Tanggamus): Penyalahgunaan uang makan dan minum DPRD senilai Rp. 2,38 miliar.


Partai Hanura

1. Welhemus Tahalele (Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara): Penyelewengan dana APBD pos bantuan sosial senilai Rp 4,6 miliar.

2. Mudasir (Caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah): Korupsi dana hibah KONI senilai Rp. 1 miliar.

3. Akhmad Ibrahim (Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara)‎: Riwayat korupsi belum terdata.

4. YHM Warsit (Caleg DPRD Kabupaten Blora): Korupsi dana tunjangan jabatan dan dana purnabakti APBD senilai Rp. 8,1 miliar.

5. Moh. Nur Hasan (Caleg DPRD Kabupaten Rembang): Korupsi pembangunan mushola senilai Rp. 40 juta.


Partai Berkarya

1. Mieke L Nangka (Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Utara): Kasus pemalsuan keuangan Manado Beach Hotel senilai Rp. 11,16 miliar.

2. ‎Arief Armain (Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara): Korupsi proyek pembangunan gedung keraton Kesultanan Jailolo, Halmahera Barat senilai Rp. 500 juta.

3. Yohanes Marinus Kota (Caleg DPRD‎ Kabupaten Endi): Korupsi dana bencana alam dan proyek pembangunan senilai Rp 600 juta

4. Andi Muttarmar Mattotorang (Caleg DPRD Kabupaten Bulukumba): Korupsi APBD Bulukumba.


‎Partai Demokrat

1. Jones Khan (Caleg DPRD Kota Pagar Alam): Korupsi proyek pembangunan jalan senilai Rp. 75 juta.

2. Jhony Husban (Caleg DPRD Kota Cilegon): Korupsi dana pengadaan pembangunan dermaga senilai Rp. 15,93 miliar.

3. Syamsudin (Caleg DPRD Kabupaten Lombok Tengah): Kasus pungutan liar surat rekomendasi tambang galian C senilai Rp. 4,5 juta.

4. Darmawati Dareho (Caleg DPRD Kota Manado): Kasus suap anggota legislatif untuk pembangunan fasilitas bandara dan pelabuhan di Indonesia Timur senilai Rp. 2,3 miliar.


Partai Amanat Nasional

1. Abdul Fattah (Caleg DPRD Provinsi Jambi): Korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran Batanghari senilai Rp. 651 juta.

2. Masri (Caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur): Korupsi dana revitalisasi peralatan dan perlengkapan SMK senilai Rp. 4,8 miliar.

3. Muhammad Afrizal (Caleg DPRD Kabupaten Lingga): Korupsi dana program peningkatan produksi pertanian senilai Rp. 1,3 miliar.

4. Bahri Syamsu Arief (Caleg DPRD Kota Cilegon): Kasus honorarium ganda DPRD Kota Cilegon senilai Rp. 2,2 miliar.


Partai Garuda

1. Ariston Moho (Caleg DPRD Kabupaten Nias Selatan): Korupsi pengadaan baju dinas DPRD Nias Selatan senilai Rp. 480 juta.

2. Yulius Dakhi (Caleg DPRD Kabupaten Nias Selatan): Korupsi dana pembangunan Nias Water Park senilai Rp. 7,8 miliar.


Partai Perindo

1. Samuel Buntuang (Caleg DPRD Provinsi Gorontalo): Riwayat korupsi belum terdata.

2. Zulfikri (Caleg DPRD Kota Pagar Alam): Riwayat korupsi belum terdata.


PKPI

1. Joni Kornelius Tondok (Caleg DPRD Kabupaten Toraja Utara): Korupsi biaya operasional dan mobilitas anggota dewan Rp. 1,6 miliar; korupsi dana pemberdayaan perempuan Rp. 360 juta; korupsi anggaran barang dan jasa Rp. 634 juta.

2. Mathius Tungka (Caleg DPRD Kabupaten Poso): Korupsi pengadaan peralatan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Poso senilai Rp. 32 juta.


PDI Perjuangan

1. Abner Reinal Jitmau (Caleg DPRD Provinsi Papua Barat): Penyelewengan dana jaminan hidup pasca konflik Poso.


Partai Keadilan Sejahtera

1. Maksum DG Mannassa (Caleg DPRD Kabupaten Mamuju): Korupsi dana perbaikan jalan senilai Rp. 191 juta.


Partai Bulan Bintang

1. Nasrullah Hamka (Caleg DPRD Provinsi Jambi): Korupsi dana pembangunan lintasan atletik stadion Tri Lomba Juang KONI senilai Rp. 250 juta.


Caleg DPD RI

1. Abdullah Puteh (Caleg Provinsi Aceh): Korupsi pembelian 2 unit helikopter saat menjabat sebagai Gubernur Aceh.

2. Abdillah (Caleg Provinsi Sumatera Utara): Korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran dan penyelewengan dana APBD Pemerintah Kota Medan 2002-2006.

3. Hamzah (Caleg Provinsi Bangka Belitung): Menerima gratifikasi proyek senilai Rp. 40 juta.

4. Lucianty (Caleg Provinsi Sumatera Selatan): Kasus suap pengesahan RAPBD Kabupaten Muba 2015 dan LKPJ kepala daerah 2014 senilai Rp. 2,5 miliar.

5. Ririn Rosyana (Caleg Provinsi Kalimantan Tengah): Korupsi pengadaan alat multimedia di Dinas Pendidikan Kaltim tahun 2008.

6. La Ode Bariun (Caleg Provinsi Sulawesi Tenggara): Riwayat korupsi belum terdata.

7. Masyhur Masie Abunawas (Caleg Provinsi Sulawesi Tenggara): Menerima gratifikasi senilai Rp. 2,5 miliar.

8. A Yani Muluk (Caleg Provinsi Sulawesi Tenggara): Korupsi anggaran sekretariat DPRD Kendari senilai Rp. 5 Miliar.

9. Syahrial Kui Damapolii (Caleg Provinsi Sulawesi Utara): Korupsi dana sisa talangan utang PT PPSU senilai Rp. 11 milyar.

Baca Juga:

Ini Nama 32 Caleg Eks Napi Korupsi Tambahan 

(KPU dan berbagai sumber) 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

KPK Serukan Penerapan Sertifikasi Sistem Manajemen Antisuap