Anggaran Berbasis Gender: Cara Pemerintah India Dukung Kesetaraan untuk Perempuan

Penganggaran responsif gender penting untuk kesetaraan. India dan negara lain telah mengadopsinya, tetapi investasi berkelanjutan masih dibutuhkan.

DIPERSEMBAHKAN OLEH KBR Media / Auzan Farhansyah

-

EDITOR / Paul M Nuh

Jumat 14 Maret 2025 pukul 09.45 WIB

BacakanBagikan

KBR, Jakarta - Tiga puluh tahun setelah Beijing Platform for Action diadopsi, dunia masih belum mencapai kesetaraan gender yang penuh. Menurut laporan Global Gender Gap Index 2024 dari World Economic Forum, jika situasi tidak berubah, dibutuhkan sekitar 134 tahun untuk mencapai kesetaraan gender secara keseluruhan. Oleh karena itu, selain komitmen politik, kita juga membutuhkan komitmen anggaran yang lebih kuat untuk mendukung kesetaraan gender.

Salah satu cara untuk mencapainya adalah melalui penganggaran responsif gender, yaitu mengalokasikan anggaran negara berdasarkan kebutuhan khusus perempuan dan kelompok marginal lainnya. Dengan cara ini, kebijakan yang dibuat bisa lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Konsep penganggaran gender pertama kali diterapkan di Australia dalam anggaran tahun 1983 sampai 1984. Sejak itu, Australia terus menjadikannya sebagai kebijakan utama. Beberapa negara di Asia, seperti Filipina dan Korea Selatan, juga telah membuat kemajuan dalam menerapkan kebijakan ini.

Di India, penganggaran gender mulai diterapkan sejak tahun 2001 dan menjadi bagian dari kebijakan resmi pada tahun 2005-06. Pemerintah India terus meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan perempuan dan anak perempuan, dengan jumlah dana sebesar Rs 4,49 lakh crore tahun ini, naik 37 persen dari tahun sebelumnya.

Meskipun ada kemajuan, India masih menghadapi banyak tantangan dalam mencapai kesetaraan gender. Peringkat India dalam Global Gender Gap Report 2024 turun dari posisi 127 ke 129. India memang mengalami peningkatan dalam bidang pendidikan serta kesehatan, tetapi masih ada kesenjangan besar dalam partisipasi ekonomi dan politik perempuan.

Kurang dari 50 persen perempuan yang bekerja, dan kesenjangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki masih sangat besar. Untuk mengatasi hal ini, perempuan perlu mendapatkan akses lebih besar ke sumber daya produktif seperti tanah, modal, serta pelatihan keterampilan dan kewirausahaan.

Sebagai langkah nyata, lebih dari separuh anggaran program pelatihan keterampilan, skema mata pencaharian pedesaan, dan dukungan bagi pengrajin dialokasikan untuk perempuan. Selain itu, dana untuk pekerjaan di pedesaan juga meningkat dari Rs 28.888,67 crore menjadi Rs 40.000 crore, dengan 33,65 persen dialokasikan khusus untuk perempuan.

Tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja meningkat menjadi 41,7 persen pada 2023-24. Namun, kebanyakan dari mereka (67 persen) bekerja sebagai wiraswasta, dan lebih dari separuhnya tidak menerima upah karena bekerja di usaha rumah tangga keluarga.

Di bidang politik, India mencatat kemajuan dengan skor 40,7 persen untuk indikator kepala negara. Namun, jumlah perempuan dalam jabatan menteri dan parlemen masih sangat rendah, yaitu masing-masing 6,9 persen dan 17,2 persen. Sebaliknya, di tingkat pemerintahan lokal, partisipasi perempuan cukup tinggi berkat amandemen konstitusi ke-73 yang mewajibkan sepertiga kursi pemerintahan lokal diisi oleh perempuan.

Keterlibatan perempuan di pemerintahan lokal sangat penting karena mereka dapat mendorong kebijakan yang lebih memperhatikan kebutuhan perempuan di pedesaan, seperti akses air bersih, gas memasak, dan sanitasi yang layak. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan mereka.

Meskipun India termasuk salah satu negara yang lebih awal menerapkan penganggaran gender, masih diperlukan investasi yang lebih besar dan berkelanjutan. Untuk mencapai kesetaraan gender yang sejati, kebijakan fiskal harus lebih fokus pada pendidikan, keterampilan teknis, pengembangan kewirausahaan, serta infrastruktur yang mendukung mobilitas dan keamanan perempuan.

Dengan komitmen yang berkelanjutan, penganggaran yang lebih responsif terhadap gender dapat menjadi alat yang efektif untuk mengatasi hambatan struktural dan sistemik. Hal ini juga dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam ekonomi dan politik, sehingga mempercepat terwujudnya kesetaraan gender yang sebenarnya.

Sumber: 360info.org

Penulis: Sangita Dutta Gupta, Manjula M

Baca juga: Beban Ganda Perempuan, Negara dan Laki-Laki Turut Melanggengkan