KBR, Jakarta- Menjelang libur Natal dan tahun baru, Gubernur Kalimantan Timur menerbitkan Suat Edaran Larangan tentang Pengamanan dan Penegakan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pilkada, Libur Natal dan Tahun Baru 2021 pada Rabu (02/12) kemarin. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan, dalam surat edaran itu, Gubernur melarang kegiatan keagamaan yang mengumpulkan massa atau menjadi tempat kerumunan di antaranya Perayaan Natal di masa pandemi covid-19,
Pelaksanaan pilkada serentak tetap harus memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.TNI, Polri dan Satpol PP juga diminta memperketat penjagaan khususnya di malam hari.
“Surat edaran Gubernur tidak membolehkan adanya izin perayaan tahun baru. Jadi obyek wisata pada malam tahun baru akan kita jaga tidak ada yang melaksanakan perayaan malam tahun baru,” ujar Rizal Effendi, Kamis (3/12).
Rizal menambahkan, obyek-obyek wisata maupun faslitas umum akan dijaga ketat agar tidak ada kerumunan massa pada libur Natal dan Tahun Baru.
Editor: Rony Sitanggang
(Redaksi KBR mengajak untuk bersama melawan virus covid-19. Selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan dengan 3M, yakni; Memakai Masker, Menjaga Jarak dan Mencuci Tangan dengan Sabun.)
"Kita lihat bahwa untuk memperluas laboratorium untuk pemeriksaan PCR ada syarat-syarat tertentu." 
Kementerian Komunikasi dan Informatika mencoba menelusuri dan melakukan klarifikasi terhadap beberapa berita yang menyesatkan yang terhimpun hingga 24 Januari 2021.
"Akan fokus menjangkau dan menekan terjadinya klaster keluarga karena klaster keluarga menyumbang 566 klaster,"
"Karena itu saya sangat mendorong enam platform yang saat ini dikembangkan,” 
dengan adanya relaksasi aturan nakes dari Kemenkes bisa menjadi solusi terbatasnya SDM di bidang kesehatan
walaupun pelayanan rumah sakit sudah maksimal, disiplin menjalankan protokol kesehatan tetap harus dikedepankan. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak
diharapkan dalam posko ini adanya keterlibatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas kesehatan, Sat Pol PP, TNI, Polri, Kominfo, badan intelijen daerah dan relawan lainnya.
bagi pelaku penyalahgunaan surat keterangan terkait hasil tes Covid-19, maka sanksi pidana akan dijatuhkan. Hal ini sudah ditegaskan melalui pasal 267 ayat 1 dan pasal 267 ayat 1 KUHP
Pelaksanaan intervensi membutuhkan waktu untuk lebih efektif dan berkontribusi dalam perubahan situasi ke arah yang lebih baik
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan juga menjadi kunci keberhasilan meningkatkan kesembuhan dan mencegah kematian. Dan akan mempengaruhi terhadap peta zonasi risiko ke arah lebih baik
Meski efek positif dari perubahan perilaku membutuhkan waktu yang lama terhadap penurunan kasus, namun dapat menghasilkan perbaikan penanganan Covid-19 yang berkelanjutan
data harian hasil uji pada 566 laboratorium jejaring Covid-19 di Indonesia mencatat jumlah spesimen selesai diperiksa per hari sebanyak 68.343 spesimen dan kumulatifnya 8.706.505 spesimen
"Karena itu saya sangat mendorong enam platform yang saat ini dikembangkan,” 
Lembaga Biologi Molekuler Eijkman menyatakan bahwa jumlah whole genum sequencing yang telah dikumpulkan kepada GISIAID atau bank data influenza di dunia sebanyak 244, tidak ditemukan mutasi B117.
"Penting bagi kita untuk memperhatikan, memberi perhatian terhadap kondisi kesehatan mental siswa dan khususnya terkait gerakan promotif dan preventif yang bisa meningkatkan kesejahteraan psikologis"
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) tersebut, kini tengah melakukan isolasi mandiri sambil terus memantau perkembangan penanganan Covid-19 dan penanganan bencana di berbagai daerah.
urutan kesembuhan harian per provinsi, DKI Jakarta masih menjadi yang tertinggi yakni menambahkan sebanyak 2.570 kasus dan kumulatifnya masih yang tertinggi mencapai 213.311 kasus. 
Sejak Jumat (15 Januari 2021), tim pencarian dan penyelamatan PMI bersama dengan beberapa instansi pemerintah berupaya untuk membantu dan menemukan para warga yang terjebak di bawah reruntuhan
"Kita memberikan hak kembali kepada Pemda tapi tentunya dengan persetujuan kepala sekolah dan komite sekolah."
"Pembatasan sosialnya kurang ketat. Harus dilakukan pembatasan sosial yang serius bukan bohong-bohongan begitu."
