Kontras Desak Pembentukan Komisi Kebenaran

"Komisi ini dibutuhkan untuk mengungkapkan kebenaran pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu"

KBR, Jakarta- Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak negara membentuk Komisi Kebenaran. Staf Divisi Hukum Kontras Tioria Pretty menjelaskan Komisi ini dibutuhkan untuk mengungkapkan kebenaran pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu, sebagaimana menjadi hak korban dan publik secara luas.

"Gimana caranya masyarakat Indonesia mau pulih, kalau kita nggak tahu kita pulih dari apa? Apa sih yang kejadian sebelumnya? Kita nggak tahu. Terus kalau kita nggak tahu ini pulih dari apa, ke depannya kita nggak tahu apa yang harus kita cegah untuk kembali lagi ke masa lalu. Karena kita nggak tahu kejadian di masa lalu, informasinya nggak jelas simpang siur. Ngomongin A ditangkap, bikin buku tentang A, dibakar. Ada hal-hal yang kemudian jadi tabu untuk dibicarakan. Ini bukan sembuh namanya," jelas Pretty di diskusi 'Menemukan Komisi Kebenaran yang Ideal Bagi Indonesia' (03/12/20).

Tioria Pretty menjelaskan keberadaan Komisi Kebenaran menjadi kebutuhan publik untuk mengetahui rekam jejak suatu negara, mengklarifikasi peristiwa tertentu, termasuk membuka pembungkaman dan penyangkalan dari kasus kontroversial dan menyakitkan bagi banyak orang.

"Apa yang perlu diketahui? Kebenaran yang lengkap. Ini juga ngomongin latar belakang peristiwa tersebut. Sebab dan akibat peristiwa tersebut, siapa aktor dalam peristiwa tersebut yakni aktor dan korban, serta nasib dan keberadaan korban," katanya.

Terkakit keberadaan korban, ini dalam konteks kasus penghilangan orang secara paksa. Di mana di Indonesia masih ada 13 aktivis HAM yang belum diketahui keberadaannya hingga saat ini.

Editor: Friska Kalia

• HAM
• Human Rights
• Kontras
• Tragedi 65
• Kekerasan Terhadap Perempuan