NASIONAL

Realisasi Anggaran Rendah, Jokowi Sentil Kepala Daerah

"Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyebutkan belanja negara sampai dengan akhir Oktober 2022 mencapai Rp2.351,1 triliun."

penyerapan anggaran daerah

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo mengingatkan para kepala daerah ihwal anggaran daerah yang masih mengendap.

Itu disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2022 di The Ritz-Carlton, Jakarta, Rabu (30/11/2022)

Jokowi memerintahkan para kepala daerah untuk segera merealisasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) guna mengungkit pertumbuhan ekonomi daerah.

“Ini mengenai APBD, karena mumpung ada gubernur, bupati, wali kota, ini saya ingatkan, kita ini mencari uang dari luar agar masuk, terjadi perputaran uang yang lebih meningkat; tetapi uang kita sendiri yang ditransfer dari Menteri Keuangan ke daerah-daerah justru nggak dipakai,” kata Jokowi.

Berdasarkan data dari Menteri Keuangan, hingga akhir Oktober 2022 dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan mencapai Rp278,83 triliun.

Jokowi menyebut, realisasi dari dana tersebut akan memicu perekonomian daerah di tengah situasi yang sulit saat ini.

“Kita ini cari investasi agar dapat arus modal masuk, yang sudah ada di kantong enggak dipakai, ya percuma. Rp278 triliun gede banget lho, gede banget, besar sekali. Ini kalau cepat direalisasikan, cepat dibelanjakan, ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah, hati-hati,” ucapnya.


Baca juga:

- Serapan Anggaran Rendah, Jokowi: Duit APBD di Bank Masih Sangat Besar

- Jokowi: Serapan APBD Rendah Kok Ngejar Uang Investor? Logikanya Nggak Kena!

Presiden mengatakan telah memerintahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk melakukan pengecekan terkait anggaran yang masih mengendap.

Kata dia, dana yang tersimpan tersebut bahkan lebih besar dari periode sebelumnya di tahun lalu yang hanya kisaran Rp210-220 triliun.

“Memang realisasi biasanya di akhir tahun, di Desember, tapi ini ndak. Kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ini sudah melompat tinggi sekali. Ini cost of money kayak gini, biaya uang itu gede banget,” ujarnya.

Jokowi mengungkapkan bahwa besaran realisasi belanja nasional lebih tinggi dibanding realisasi belanja daerah, yaitu 76 persen berbanding 62 persen.

“Ini sudah Desember lho, besok sudah Desember, hati-hati. Artinya, kita pontang-panting cari arus modal masuk, cari capital inflow lewat investasi, tetapi uang yang ada di kantong sendiri tidak diinvestasikan. Ini hati-hati, ini keliru besar ini, keliru besar,” kata Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan belanja negara sampai dengan akhir Oktober 2022 mencapai Rp2.351,1 triliun.

"Kita lihat belanja negara sampai dengan akhir Oktober mencapai Rp2.351,1 triliun. Ini adalah 75,7 persen dari total belanja yang ada di dalam undang-undang APBN," kata Sri Mulyani, dilansir dari keterangan tertulisnya, Jumat, 25 November 2022.

Belanja untuk Kementerian dan Lembaga (KL) sebesar Rp754,1 triliun atau sebesar 79,7 persen dari total alokasi belanja KL yang terdiri untuk biaya operasional, belanja barang, bantuan sosial, dan belanja modal. Untuk belanja non KL, hingga Oktober 2022 telah mencapai Rp917,7 triliun atau 67,7 persen dari pagu APBN.

Editor: Rony Sitanggang

  • serapan anggaran
  • APBN
  • Presiden Jokowi
  • Sri Mulyani

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!