BERITA

Presiden Beri Lima Arahan Pemulihan Ekonomi Nasional

Presiden Beri Lima Arahan Pemulihan Perekonomian Nasional

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan lima hal terkait perkembangan ekonomi nasional. Pertama, menginstruksikan kepada kementerian lembaga dan pemerintah daerah mempercepat realisasi APBN dan APBD. Sebab, 2021 akan segera berakhir. Sementara realisasi belanja masih belum maksimal.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang membahas mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022 di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/11/2021).

"Sudah mau masuk ke Desember, jadi percepat realisasi APBN dan APBD. APBN artinya setiap kementerian dan lembaga harus konsentrasi mempercepat realisasi ini. Kemudian mendagri lihat APBD yang masih serapan anggarannya masih kecil juga berikan perhatian. Tekankan kepada mereka, bahwa APBD ini penting untuk pertumbuhan ekonomi kita," ucap Jokowi saat memberikan Pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, (17/11/2021).

Kepala negara mengatakan saat ini realisasi Program Perlindungan Sosial baru mencapai 77 persen dari Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA), Program Padat Karya 67 persen. Sedangkan Program Dukungan untuk UMKM dan Korporasi 60 persen.

Risiko Ekonomi Global

Kedua, Presiden memerintahkan seluruh menteri mewaspadai risiko perkembangan ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia. Kata dia, langkah antisipatif perlu dilakukan untuk mewaspadai dampak dari inflasi global.

“Seperti perlambatan ekonomi di Tiongkok, betul-betul dilihat karena ekspor kita ke sana gede. Kemudian risiko tapering off dari Amerika, betul-betul dilihat dampak dan apa yang harus kita siapkan, apa yang harus kita lakukan,” ujarnya.

Ketiga, Presiden menginstruksikan seluruh menteri mewaspadai dampak pandemi pada perlambatan ekonomi dunia. Presiden menekankan, APBN harus bisa menjadi instrumen utama untuk menggerakkan pertumbuhan dan memperkuat daya tahan ekonomi, serta mengakselerasi daya saing, utamanya daya saing ekspor dan investasi.

Selain itu, kepala negara juga menegaskan perlunya penajaman dan efisiensi belanja. Ia memerintahkan belanja rutinitas yang tidak perlu untuk segera dihilangkan dan digeser ke belanja yang bersifat produktif.

“Pastikan, ini penting untuk 2022, awal 2022, Januari 2022, anggaran sudah bisa dieksekusi. Artinya, di bulan-bulan ini kita akan mempersiapkan administrasi agar di awal tahun di bulan Januari itu sudah bisa dieksekusi,” jelasnya.

Komitmen Investasi

Keempat, Presiden turut mendorong realisasi investasi. Ia mengungkapkan, ada sejumlah komitmen investasi yang tidak dikawal dan dimonitor, sehingga realisasinya menjadi lambat.

Karena itu, Presiden menyuruh jajaran terkait fokus mengawal dan menindaklanjuti komitmen investasi, termasuk yang telah diperoleh saat lawatannya ke tiga negara beberapa waktu lalu.

“Pertemuan saya dengan Syekh Mohamad bin Zayed dengan Ruler of Dubai Syekh Mohammed bin Rashid Al Maktoum yang telah kita ketahui komitmen investasinya 44,6 miliar dolar AS ini betul-betul dikawal, diikuti, ditindaklanjuti, sehingga betul-betul menetas. Kemudian komitmen investasi sebesar 9,29 miliar dolar AS juga dalam rangka transisi energi dan ekonomi hijau atas pertemuan kita dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan para CEO Inggris juga agar dikawal dan ditindaklanjuti,” tuturnya.

Ekonomi Hijau

Kelima, Presiden menginstruksikan komitmen bersama terhadap pengembangan ekonomi hijau dan transisi ke energi terbarukan. Menurutnya, seluruh jajaran terkait harus bisa memastikan pengembangan dan transisi itu berjalan dan menarik investasi.

"Menggeser pembangkit batu bara dan menggantikannya dengan energi baru terbarukan, baik itu pengembangan kendaraan dan baterai listrik, serta juga pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara yang juga menggunakan energinya dari hydropower. Ini betul-betul bisa segera direalisasikan dan dimulai,” tutupnya.

Baca juga: 

Editor: Sindu

  • Presiden Joko Widodo
  • Ekonomi Nasional
  • APBN
  • APBD
  • Pemulihan Ekonomi Nasional
  • Sidang Kabinet Paripurna
  • pandemi covid-19
  • Ekonomi Hijau

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!