Sistem Jalan Berbayar Hanya Untungkan Orang Kaya?

""Sistem jalan berbayar sering dinilai sebagai kebijakan elitis, yang menghalangi orang miskin menggunakan jalanan sehingga orang kaya bisa bepergian tanpa hambatan.""

KBR, Jakarta- Untuk mengurangi kemacetan Jakarta, pemerintah bakal menerapkan sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) di sejumlah ruas jalan Jabodetabek.

Menurut Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), sistem ERP akan diterapkan dalam waktu dekat di:

<li>Jalan Margonda, Depok;</li>

<li>Jalan Daan Mogot, Tangerang, dan;</li>

<li>Jalan Kalimalang, Bekasi.</li></ul>

Nantinya, setiap kendaraan bermotor yang melewati jalan tersebut wajib membayar tarif tertentu.

Sampai sekarang pemerintah belum mengumumkan besaran tarifnya. Tapi menurut Kepala BPTJ Bambang Prihartono, ERP ini akan menjadi sistem pembatasan kendaraan yang "adil".

"Ke depan kita akan melaksanakan yang disebut ERP. ERP-lah yang kami anggap berkeadilan," kata Bambang, dalam acara diskusi Pengelolaan Transportasi Megapolitan di Jakarta, Kamis (14/11/2019).




Baca Juga: Paksa Gunakan Angkutan Umum, Jalan Berbayar Mulai Diberlakukan Tahun Depan




Peneliti: Jalan Berbayar Bisa Jadi Kebijakan Elitis

Sistem jalan berbayar sudah diterapkan oleh berbagai negara sejak bertahun-tahun lalu. Beberapa contohnya adalah Singapura, Austria, Norwegia, Swedia, Brazil, dan Inggris.

Menurut riset Da Xu, mahasiswa doktoral dari Universitas Windsor Kanada, sistem itu memang mampu mengurangi kemacetan serta menurunkan emisi kendaraan bermotor.

Namun, ia juga menyinggung kalau sistem jalan berbayar bisa menjadi "kebijakan elitis".

"Meski sistem jalan berbayar didukung banyak teori dan implementasinya didukung teknologi canggih, sejak dulu sistem ini dinilai sebagai masalah politik," jelas Da Xu dalam disertasinya Road Pricing for Congestion Management and Infrastructure Financing (2019).

"Pajak kemacetan (sistem jalan berbayar) bisa memunculkan masalah ketidakadilan sosial, yang merampas kebebasan mengemudi orang-orang berpendapatan rendah," lanjutnya.

"Sistem jalan berbayar juga sering dinilai sebagai kebijakan elitis, yang menghalangi orang miskin menggunakan jalanan sehingga orang kaya bisa bepergian tanpa hambatan," kata dia lagi.

Dengan demikian, menurut Da Xu, tantangan besar pemerintah dalam menerapkan sistem jalan berbayar bukanlah membuat kajian-kajian teoritis, melainkan bagaimana mendapat persetujuan publik.

"Demi penerimaan publik, secara politis pemerintah agaknya tidak bisa menetapkan tarif (jalan berbayar) yang terlalu tinggi, atau memberlakukan pentarifan untuk jangka waktu terlalu panjang," kata Da Xu.


Editor: Rony Sitanggang

• jalan berbayar
• ERP
• DKI Jakarta
• kemacetan jakarta
• kemacetan jalan