BERITA
Dewan Pers: Jangan Mudah Percaya Informasi dari Medsos
"Jimmy berharap masyarakat lebih mengandalkan informasi atau berita dari media-media yang sudah diverifikasi oleh Dewan Pers. "
KBR, Palu – Anggota Dewan Pers Jimmy Silalahi mengajak masyarakat agar lebih berhati-hati menyikapi informasi yang beredar di media sosial.
Jimmy mengatakan masyarakat harus bisa membedakan antara informasi di medsos dengan berita. Informasi yang muncul di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, hingga grup WhatsApp dan lain-lain, kata Jimmy, tidak bisa dianggap sebagai berita yang bisa dipertanggung jawabkan dan tetap butuh verifikasi kebenarannya.
Menurut Jimmy, pada awalnya Facebook muncul sebagai ajang berbagi inforasi. Namun seiring waktu Facebook atau media sosial lain justru menjadi ajang caci-maki. Di sisi lain, Jimmy menyayangkan Facebook tidak mau ikut bertanggung jawab mengenai dampaknya.
Jimmy berharap masyarakat lebih mengandalkan informasi atau berita dari media-media yang sudah diverifikasi oleh Dewan Pers.
"Soal ini saya sudah bicara dengan Pak Menteri Kominfo. Secara hukum sebenarnya ke depan kita akan meminta agar secara institusi Facebook maupun Twiter dan medsos lainnya tidak hanya membuat kantor di Jakarta, tetapi juga harus ikut bertanggungjawab secara hukum. Tidak cukup hanya membuat diclaimer saja," kata Jimmy dalam dialog literasi media di Palu, Kamis (2/11/2017).
"Sebenarnya Facebook bertepuk tangan karena mendapat keuntungan besar dari Indonesia sebagai salah satu penikmat terbesar di dunia. Tetapi sesungguhnya mereka tidak pernah bertanggung jawab ketika orang-orang kita banyak menghadapi masalah hukum," tambah Jimmy.
Dialog Literasi Media di Palu, Sulawesi Tengah digelar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT).
Baca juga:
<li><b><a href="http://kbr.id/berita/06-2017/ini_fatwa_mui_tentang__bermedsos/90449.html">Ini Fatwa MUI Tentang Bermedsos</a> </b><br>
<li><b><a href="http://kbr.id/berita/01-2017/nukman_luthfie___nyebelin_memang__tapi_kunci_melawan_hoax_itu_ya_edukasi__literasi_media_/87999.html">Nukman Luthfie: 'Nyebelin Memang, Tapi Kunci Melawan Hoax itu ya Edukasi, Literasi Media'</a> </b><br>
Pada tahap pertama, Februari 2017 lalu, ada 74 perusahaan media yang lolos verifikasi Dewan Pers. Ke-74 perusahaan media itu antara lain:
- Media Indonesia
- Kompas
- Bisnis Indonesia
- Pikiran Rakyat
- Cek & Ricek
- Siwalima
- Waspada
- Analisa
- Tribun Timur
- Kedaulatan Rakyat
- Harian Jogja
- Suara Merdeka
- SoloPos
- Koran Sindo
- Sindo Weekly
- Sumatera Ekspres
- Radar Palembang
- Tribum Sumsel
- Sriwijaya Post
- Palempang Ekspres
- Palembang Post
- Republika
- Singgalang
- Padang Ekspres
- Haluan
- Berita Pagi
- Poskota
- Majalah Investor
- Suara Pembaruan
- Kaltim Pos
- Rakyat Merdeka
- Balikpapan Pos
- Tribun Kaltim
- Jawa Pos
- Femina
- Tribun Pekanbaru
- Bali Post
- Riau Pos
- Harian Fajar
- Metro TV
- Trans 7
- ANTV
- TVOne
- MNC TV
- Global TV
- RCTI
- iNews TV
- SCTV
- Indosiar
- Trans TV
- TA TV
- CTV
- Celebes TV
- Balikpapan TV
- Kompas TV
- Bali TV
- JTV
- Berita Satu News Channel (TV)
- Radio Elshinta
- Radio Republik Indonesia
- Radio DMS Ambon
- Radio PR FM Bandung
- Radio Sindotrijaya FM
- KBR
- Radio Suara Surabaya
- Radio Pronews FM
- LKBN Antara
- Detik.com
- Okezone.com
- Kompas.com
- Viva.co.id
- Metrotvnews.com
- RMOL.co
- Arah.com
Selanjutnya, hingga 3 November 2017, sudah ada 120 perusahaan media yang sudah terverifikasi baik secara administrasi maupun faktual. Sedangkan, ada 700-an perusahaan belum terverifikasi sama sekali.
Editor: Agus Luqman
- verifikasi media
- dewan pers
- barcode dewan pers
- barcode media terverifikasi
- hoaks
- mencegah hoaks
- melawan hoaks
- berita hoax
- ujaran kebencian di medsos
- medsos
Komentar (0)
KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!