Komite Penanganan: Sisir Data Peserta BPJS, untuk Vaksinasi COVID-19 Gratis

"Intinya, spiritnya itu tadi, kita akan memberikan gratis kepada kelompok menengah ke bawah"

NASIONAL | RAGAM

Jumat, 23 Okt 2020 11:04 WIB

Author

Astri Septiani

Komite Penanganan: Sisir Data Peserta BPJS, untuk Vaksinasi COVID-19 Gratis

Pemkot Depok gelar simulasi suntik vaksin COVID-19 di Puskesmas Tapos, Depok, Jawa Barat, Kamis (22/10). (Antara/Asprilla Dwi)

KBR, Jakarta-   Pemerintah berharap bisa memberikan vaksinasi COVID-19 secara gratis untuk kelompok masyarakat menengah ke bawah. Termasuk peserta BPJS Kesehatan golongan PBI atau Penerima Bantuan Iuran dari Pemerintah.

Sekretaris Eksekutif Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Raden Pardede, mengatakan, Pemerintah saat ini sedang menyisir data peserta BPJS golongan PBI tersebut.

"Para peserta BPJS PBI diproyeksikan akan diberikan gratis, tapi sekarang kita sedang menyisir datanya, memfilter datanya. Tapi intinya, spiritnya itu tadi, kita akan memberikan gratis kepada kelompok menengah ke bawah termasuk tadi jumlah BPJS PBI yang disubsidi oleh pemerintah itu," ujar Sekretaris Eksekutif Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Raden Pardede dalam webinar yang digelar BPJS Kesehatan bertajuk "Peran Jaminan Sosial Kesehatan di Era Covid-19" pada Kamis (22/10).

Berdasarkan data BPJS Kesehatan hingga Agustus kemarin, jumlah peserta BPJS Kesehatan golongan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai APBN berjumlah 96,6 juta jiwa. Sedangkan peserta yang dibiayai APBD berjumlah 35,1 juta jiwa.

Sedangkan khusus untuk kelompok masyarakat menengah ke atas, Sekretaris Eksekutif Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Raden Pardede mengimbau agar mandiri atau membayar sendiri biaya vaksinasi COVID-19.

Sebelumnya Pemerintah memastikan vaksin COVID-19 untuk 9,1 juta orang yang berasal dari 3 perusahaan yakni Sinovac, Sinofarm, dan Cansino tersedia pada  November-Desember ini.  Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto menyatakan penggunaan kandidat vaksin tersebut masih menunggu emergency use authority atau persetujuan penggunaan vaksin dalam keadaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Selain itu kata dia, pemerintah juga menunggu rekomendasi halal dari Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia yang sedang diproses.

"Semuanya ini akan selesai kira-kira di akhir bulan Oktober setidaknya Minggu pertama bulan November kita harapkan kita sudah mendapatkan kepastian tentang keamanan. Dalam terminologi kita aman dalam aspek manfaat dan akibat yang dikeluarkan BPOM. Dan aman dalam aspek kehalalan yang dikeluarkan Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia," kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto pada konferensi pers daring, Senin (19/10/20).


Editor: Rony Sitanggang


(Redaksi KBR mengajak untuk bersama melawan virus covid-19. Selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan dengan  3M, yakni;  Memakai Masker, Menjaga Jarak dan Mencuci Tangan dengan Sabun)

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - RAGAM

Most Popular / Trending

AstraZeneca Bakal Gelar Uji Klinis Global Tambahan

Eps12. Masa Depan Restorasi Gambut

Kabar Baru Jam 7

Menyoal Mekanisme Baru Pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Bupati Banyumas Larang Hajatan Meski Diprotes