Pemerintah Bahas Rencana Pembelian Sukhoi dan Jet Tempur Korsel

""Kita membahas mengenai kelanjutan kerja sama kita dengan Korea Selatan mengenai program pengembangan jet tempur""

KBR, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto mengumpulkan sejumlah pejabat dari berbagai kementerian untuk kembali membahas rencananya membeli 11 alat utama sistem pertahanan (alutsista) berupa pesawat tempur produksi Rusia jenis Sukhoi SU-35. 

"Hari ini kita akan kembali membahas satu hal yang kita jadwalkan, yakni yang pertama kita membahas mengenai kelanjutan kerja sama kita dengan Korea Selatan mengenai program pengembangan jet tempur," kata Wiranto, ketika membuka rapat di kantornya, Jumat (19/10/2018).

Pada rapat terakhirnya Agustus lalu, Wiranto menyatakan belum bisa memastikan kelanjutan pembelian pesawat Sukhoi dari Rusia tersebut, karena Amerika Serikat mengancam menjatuhkan sanksi untuk negara yang membeli alutsista dari Rusia. 

Pemerintah, kata Wiranto, berencana membeli pesawat Sukhoi tersebut dengan skema imbal beli dengan berbagai komoditas unggulan Indonesia. Menkopolhukam ini bahkan membentuk tim khusus untuk mengkaji pembelian pesawat tersebut.

Selain soal rencana pembelian Sukhoi, Wiranto juga menegosiasikan ulang program pengembangan jet tempur KF-X/IF-X antara Korea Selatan dan PT Dirgantara Indonesia (Persero) melalui Korea Aerospace Industries (KAI) Ltd. Kata dia, Indonesia mengusulkan renegosiasi karena merasa keberatan dengan biaya iuran pengembangan pesawat, terutama saat terjadi pelemahan nilai tukar Rupiah seperti sekarang.

Agar penawaran renegosiasi menarik, lanjut Wiranto, pemerintah pun berencana memperbesar jumlah pembelian jet tempur yang dikembangkan bersama tersebut.

"Pemerintah bukan membatalkan, tapi merenegosikan ulang, bagaimana posisi Indonesia agar lebih ringan untuk masalah yang menyangkut pembiayaan. Tentunya ini akan berdampak pada bagaimana agreement yang dulu kita bicarakan. Tadi kita membicarakan tentang banyak hal, tentunya belum final, karena butuh waktu setahun. Tapi mudah-mudahan tidak sampai setahun bisa kita selesainya," kata Wiranto.

Ia mengatakan, poin utama yang bakal direnegosiasikan adalah soal pengurangan nilai cicilan beserta penundaan termin pembayaran, agar tak terlalu membebani APBN dan menguras cadangan devisa.

Selain itu, hal lain yang juga bakal dibicarakan yakni soal persentase pembagian dana proyek, yang saat ini 20 persen dari Indonesia dan sisanya ditanggung Korea Selatan, proses alih teknologi ke Indonesia, hak paten jet tempur dan proses pemasarannya.

Wiranto menambahkan, Presiden Joko Widodo juga telah memerintahkannya memimpin tim negosiasi tersebut dan diberi target 12 bulan.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Thomas Lembong mengatakan, pemerintah juga berencana mulai mencicil tahun ini, sebagai tanda komitmen melanjutkan proyek pengembangan jet tempur.

Namun, ia tak merinci nominalnya, karena keseluruhan kewajiban Indonesia mencapai USD1,6 miliar dari total proyek USD7,8 miliar. 

"Terus terang beban kepada APBN ini cukup besar. Apalagi jangka panjang. Terus terang puluhan triliun. Apalagi kalau kita beli puluhan unit, bisa sampai ratusan triliun. Jadi, enggak mungkin kita nggak sentuh. Pasar kan bisa diskon, tidak hanya beban jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Apalagi kita beli puluhan unit, yang totalnya ratusan triliun. Itu dievaluasi pasar," kata Thomas.

Menurut Thomas, renegosiasi tersebut juga tak boleh mengganggu iklim investasi Korea Selatan ke dalam negeri, karena negara tersebut menjadi investor kedua terbesar di Indonesia.

Kesepakatan pengembangan pesawat jet tempur KFX/IFX diteken pada 2015, dengan pembuatan prototipe pertama dibuat pada 2019. 

Pengembangan jet tempur tersebut memerlukan pembuatan enam unit prototipe, yang pada pembuatan keempatnya akan dilakukan di pabrik PT Dirgantara Indonesia.

Editor: Kurniati

• Menkopolhukam
• Rusia
• Korea Selatan
• Pesawat
• Sukhoi
• Jet Tempur
• Wiranto