Bagikan:

Kasus COVID-19 Meledak di Kudus, Pemprov Jateng Lakukan Operasi Yustisi

Langkah itu dilakukan, setelah terjadi ledakan kasus positif COVID-19 di Kabupaten Kudus Jawa Tengah. Di wilayah ini, kasus positif COVID-19 melonjak tinggi dalam beberapa terakhir.

BERITA | NASIONAL

Rabu, 02 Jun 2021 22:45 WIB

Kasus COVID-19 Meledak di Kudus, Pemprov Jateng Lakukan Operasi Yustisi

Petugas menyemprotkan disinfektan di jalan desa yang ditutup akiba karantina wilayah di Kudus, Jawa Tengah, Selasa (1/6/2021). (Foto: ANTARA/Yusuf Nugroho)

KBR, Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bakal meningkatkan operasi yustisi untuk meningkatkan kedisiplinan warga dalam menerapkan protokol kesehatan dan aturan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro. 

Langkah itu dilakukan, setelah terjadi ledakan kasus positif COVID-19 di Kabupaten Kudus Jawa Tengah. Kudus menjadi satu-satunya wilayah di Jawa Tengah yang masuk zona merah daerah rawan penularan virus korona.

Di wilayah ini, kasus positif COVID-19 melonjak tinggi dalam beberapa terakhir, hingga okupansi tempat tidur rumah sakit mencapai 100 persen. Bahkan tidak sedikit tenaga kesehatan yang terpapar virus korona. 

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, dalam operasi yustisi, selain mengedukasi warga, pemerintah juga bakal menerapkan sanksi bagi para pelanggar aturan PPKM mikro. Kendati demikian, Ganjar tidak merinci jenis sanksi yang bakal dijatuhkan.

"Sambil dibarengi (sosialisasi), bisa nggak bisa harus ada operasi yustisi. Karena kita harus lakukan operasi yustisi, maka di situ lah efek jera ini mesti kita munculkan, dengan memberikan sanksi-sanksi. Tapi menurut saya, edukasi jauh lebih penting untuk bisa kita lakukan. Maka itu saya minta seluruh media dipakai," kata Ganjar ketika dihubungi KBR, Rabu (2/6/2021).

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan peran serta masyarakat dalam membantu memutus rantai penularan Covid-19 sangat dibutuhkan.

Menurutnya, pemerintah provinsi Jawa Tengah telah berinovasi dengan mengeluarkan konsep jogo tonggo. Namun demikian, metode jogo tonggo perlu mendapat dukungan lebih masif lagi dari masyarakat.

"Umpama, cara pencatatannya itu kelihatan dari aplikasi jogo tonggo, karena mereka (masyarakat) yang melaporkan. Kemarin waktu lebaran, kita minta untuk melakukan pencatatan-pencatatan. Lumayan mereka bisa melaporkan itu, ada orang baru masuk (misalnya), kemudian ada yang positif, terus mereka diantar ke tempat isolasi sehingga secara mekanisme itu bisa berjalan," tutur Ganjar.

"Namun demikian, ada juga yang tidak jalan. Yang tidak jalan harus kita back up, tidak mesti dengan jogo tonggo. Kita ambil saja dari sisi pemerintahannya. Berikutnya adalah mendorong kelompok-kelompok relawan yang mau dan mampu mengorganisasikan itu dan ternyata muncul. Ada aktivis di situ kita dorong untuk masuk dan mengelola, sehingga voluntary bisa dilaksanakan dengan baik," tambah Ganjar.

Data Satgas COVID-19 hingga per 2 Juni 2021 mencatat ada 9.326 orang masih terkonfirmasi positif Covid-19 di Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah menjadi daerah dengan penambahan tertinggi yakni naik 103,2 persen. Disusul Kepulauan Riau naik 103 persen, Riau naik 69 persen, DKI Jakarta 49,5 persen dan Jawa Barat 25 persen.

Intervensi Satgas

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 melakukan intervensi penanganan COVID-19 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ganip Warsito hingga harus bertolak ke Kudus pada Rabu (2/6/2021) untuk meninjau langsung kondisi di sana. Ganip berjanji akan memberikan pendampingan dalam menangani lonjakan kasus di sana.

"Karena memang kondisinya seperti yang tadi Bapak (anggota DPR) paparkan, sehingga saya perlu berkoordinasi dengan Pak Gubernur dan forkopimda di Semarang lalu melanjutkan ke Kudus. Kami akan melaksanakan koordinasi dengan forkopimda di Kudus dan melakukan intervensi. Memberikan bantuan-bantuan, bahkan asesmen untuk kemungkinan kita untuk mendirikan rumah sakit lapangan, penambahan tenaga medis, dan alat-alat masker, dan hal-hal yang dibutuhkan di sana," kata Ganip saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR, Rabu (2/6/2021).

Ganip Warsito berharap, intervensi yang dilakukan pusat bisa mengurai kesulitan yang selama ini dialami Pemerintah Kabupaten Kudus.

Sementara itu melalui keterangan tertulis yang diterima KBR, juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati mengatakan, akan ada penambahan personel Satgas sebanyak 450 orang di Kudus. Personel itu akan diperbantukan untuk keperluan pengetesan, pelacakan, dan karantina atau 3T.

Editor: Agus Luqman

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14

Most Popular / Trending