NASIONAL

Punya Potensi Besar Serap Karbon, KLHK Optimalkan Kawasan Pesisir untuk Ekonomi Biru

Ilustrasi: Sejumlah siswa menanam bibit bakau di kawasan pantai Untia, Biringkanaya, Makassar, Sulse

KBR, Jakarta— Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menyebut, pengelolaan ekosistem di kawasan pesisir pantai memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan menyimpan karbon. 

Menurutnya, pelestarian ekosistem seperti bakau mampu menyerap karbon secara signifikan, bahkan melebihi hutan pada umumnya.

"Kita mengetahui bahwa NDC (Nationally Determined Contribution) dikaitkan dengan hutan-hutan, di mana hutan memiliki fungsi menyerap karbon di udara. Tapi kita juga perlu melihat potensi emiten karbon lain yang mampu menyerap karbon setara atau bahkan lebih besar dari hutan di daratan, yaitu ekosistem di pesisir yang mampu mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan," kata Siti Nurbaya dalam acara Workshop Blue Carbon Dalam Pembangunan Blue Economy dan Pencapaian Target NDC, Senin (18/4/2022).

Baca Juga:

Lebih lanjut, kata Siti, ekosistem pesisir itu meliputi mangrove, rawa payau, marshland (tanah rawa), dan sebagainya. Pengelolaan ekosistem ini menjadi faktor penting untuk memitigasi perubahan iklim.

Sebagai negara kepulauan terbesar dunia, Indonesia memiliki kawasan pesisir terpanjang kedua di dunia setelah Kanada.  

Siti Nurbaya mengklaim, sejak 2010 hingga 2019 pemerintah telah menanam mangrove atau hutan bakau pada lahan seluas lebih dari 45.000 hektare. 

Kemudian sepanjang 2020, katanya, Kementerian LHK, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menanam mangrove pada lahan seluas 39.970 hektare.

"Jadi kita sudah menanam lebih dari 80.000 hektare. Dan seperti arahan bapak presiden akan dilakukan penanaman sampai dengan 600.000 hektare lebih. Dan nanti saya kira akan diekspor oleh kepala BRGM," sambung Siti.

Saat ini, kata dia, pemerintah telah memiliki one map mangrove yang merupakan salah satu mangrove terbesar di dunia, dengan proyeksi blue carbon sampai lebih dari 3,3 miliar ton. 

SIti Nurbaya optimistis dapat menyongsong ekonomi biru, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005—2025. 

Ekonomi biru ini juga berjalan serempak dengan pembangunan Sustainable Development Goals (SDGs). Misalnya dalam hal pelestarian dan pemanfaatan sumber daya kelautan, akses energi yang terjangkau, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, infrastruktur, industri inklusif dan inovasi, serta kemitraan global.

Editor: Agus Luqman

  • gas rumah kaca
  • grk
  • emisi karbon
  • pajak karbon

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!